Breaking News

Polemik Program Full Day School Terus Bergulir, KPAI Minta Presiden Jokowi Turun Tangan

Tolak Perppu Ormas, Ribuan Buruh Akan Menggelar Aksi Saat Jokowi Pidato Kenegaraan.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta Presiden Jokowi agar turun tangan dalam menyikapi polemik Full Day School (FDS). Kebijakan yang lahir lewat Permendikbud no. 23 tahun 2017 tentang Hari Sekolah tersebut menyebabkan keresahan di masyarakat, khususnya siswa dan orang tua siswa.

 

Ketua KPAI, Susanto, meminta Presiden Jokowi agar segera menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) soal aturan sekolah lima hari atau FDS. Hal ini ditujukan agar permasalahan kebijakan FDS tidak berlarut-larut. “Jika ini berlarut-larut Perpres tidak terbit akan ada dampak negatif untuk masyarakat dan anak didik. Ada pro dan kontra yang terus tumbuh di masyarakat,” katanya di Jakarta, Selasa (15/08/2017).

 

Meski demikian, pihaknya mengingatkan agar penerbitan Perpres terkait FDS harus dikaji mendalam lagi. Tujuannya, jangan sampai Perpres yang terbit nantinya berisi tentang kewajiban sekolah agar menerapkan sekolah lima hari.

 

“Sesuai rekomendasi KPAI, Perpres tersebut agar tidak bersifat mandatory atau wajib bagi sekolah untuk menerapkan lima hari sekolah,” ujar Susanto. Dengan kata lain, sekolah lima hari sifatnya opsional atau pilihan bagi sekolah.

 

Dengan demikian, sekolah dan orang tua siswa dapat memilih sekolah dengan sistem sekolah seharian atau setengah hari. Dengan sifat opsional tersebut, maka sistem pendidikan tentang hari sekolah akan tetap seperti saat ini yaitu terjadi otonomi bagi sekolah untuk menentukan lama waktu belajar selama satu pekan.

 

Susanto menambahkan, Permendikbud no. 23 tahun 2017 tentang Hari Sekolah bertentangan dengan UU no. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas). Pasal 51 ayat 1 Undang-Undang tersebut berbunyi, ‘pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/ madrasah’.

 

Dijelaskannya, UU Sisdiknas tersebut mengamanatkan otonomi sekolah untuk mengelola sistem pendidikannya sesuai kekhasan daerah masing-masing, terutama sesuai kebutuhan tumbuh kembang anak yang memiliki karakteristik yang beragam.

 

“Agar tidak ada penyeragaman sistem pendidikan di setiap sekolah karena memiliki kekhasannya sendiri-sendiri,” imbuhnya.

 

Komisioner Bidang Pendidikan KPAI, Retno Listyarti menambahkan, pihaknya mengingatkan pemerintah agar program penguatan pendidikan karakter tersebut tidak dianggap sebagai ekstrakurikuler semata.

 

“Kami berharap peraturan ini tidak mempersempit makna dari apa yang kita sebut penguatan pendidikan karakter. Jangan cuma sebagai ekstrakurikuler, karena yang kami anggap (dari Permendikbud) seperti itu,” katanya.

 

Menurut dia, program penguatan pendidikan karakter sejatinya tidak perlu ditambahkan di luar jam sekolah biasa selayaknya ekstrakurikuler. Pendidikan karakter harus ditanamkan pada semua proses pembelajaran.

 

Sebelumnya, menyikapi polemik Full Day School (FDS), Presiden Jokowi sempat mengeluarkan tanggapan lewat akun twitternya.

 

“Saya tegaskan lagi, tidak ada keharusan untuk 5 hari sekolah. Yang selama ini 6 hari silakan lanjutkan. Tidak perlu berubah,” kata Jokowi dalam cuitannya yang diposting Senin (14/8) lalu.(JR)

 

Leave a comment

Your email address will not be published.


*