Breaking News

Polemik Persuratan Kenaikan Biaya STNK dan BPKB, Waspadai Isu Reshuffle Kabinet

Sudah pernah terjadi, Polemik Persuratan Kenaikan Biaya STNK dan BPKB, Waspadai Isu Reshuffle Kabinet.

Belajar dari peristiwa terdahulu, kesalahan penandatanganan surat kenaikan biaya STNK dan BPKB diingatkan agar tidak menjadi polemik berkepanjangan. Sebab, pada akhirnya, berkenaan dengan kursi atau jabatan seseorang.

 

Ketua Presidium Perhimpunan Masyarakat Madani (PRIMA) Sya’roni menyampaikan,  perlu diingatkan kembali, kasus serupa pernah terjadi ketika pemerintah bermaksud menaikkan DP mobil pejabat.

 

Meskipun presiden telah menandatangani Perpres No 39 Tahun 2015, namun karena kuatnya penolakan dari masyarakat akhirnya presiden membatalkannya.

 

“Dalam kasus DP mobil pejabat, ada pejabat yang berani bertanggung jawab, yaitu Andi Widjajanto yang saat itu menjabat sebagai Seskab. Dirinya mengakui bahwa sebagai garda terakhir sebelum presiden tanda tangan merasa tidak cermat. Dan tidak berapa lama kemudian, Andi Widjajanto dicopot,” ujar Sya’roni, di Jakarta, Sabtu (07/01/2017).

 

Nah, dalam kasus yang serupa terjadi pada penandatangana Peratusan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 sebagai dasar hukum kenaikan biaya STNK dan BPKB. “Ternyata malah menimbulkan pertanyaan besar juga di masyarakat kita kini,” ujarnya.

 

Bahkan, sikap Presiden Jokowi yang namanya tertera meneken Peraturan itu kian aneh. Sebab, menurut Sya’roni, Presiden Jokowi pun mempertanyakan mengapa PP itu keluar sedemikian rupa.

 

“Sikap presiden kemudian diikuti oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian yang menyatakan institusinya bukanlah pengusul kenaikan biaya STNK dan BPKB. Penyangkalan para pejabat tersebut menyebabkan kebingungan di masyarakat tentang siapa yang sesungguhnya bertanggung jawab atas kebijakan tersebut,” ujar dia.

 

Perlu diketahui, lanjut Sya’roni, masyarakat merasa bahwa kenaikan yang hingga 300 persen itu sangat memberatkan. Tetapi bila para pejabat seakan lempar tanggung jawab, kepada siapa masyarakat akan menyampaikan penolakannya.  “Padahal, kebijakan tersebut sudah diberlakukan sejak tanggal 6 Januari 2017,” ujarnya.

 

Sya’roni pun melihat, bahwa kasus ini menggambarkan manajemen pemerintahan tidak solid dan masih lemah koordinasinya. “Tentu pada akhirnya mau tidak mau pihak yang paling disalahkan adalah Presiden Jokowi sebagai pucuk pimpinan pemerintahan,” katanya.

 

Dalam kasus STNK dan BPKB ini, kata dia, hingga kini belum ada satu pun pejabat yang berani bertanggung jawab.

 

“Tidak ada yang berani pasang badan untuk presiden sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Andi Widjajanto,” katanya.

 

Jika terus berpolemik, lanjut Sya’roni, kasus ini bisa mendegradasi kewibawaan presiden bila tidak ada satu pun pejabat yang mau bertanggung jawab. Artinya, presiden sendiri yang akhirnya dipaksa untuk bertanggung jawab sebagai pihak yang menandatangi PP.

 

“Mengutip pernyataan yang sering diucapkan oleh Presiden yakni bila melakukan kesalahan harap tahu diri, tentunya presiden mengingingkan siapa pun yang berbuat kesalahan harus berani bertanggung jawab,” katanya.

 

Maka untuk membuktikkan ucapannya, lanjut Sya’roni, bisa saja presiden mencopot para pejabatnya. Namun, tidak bisa dipastikan pejabat mana yang akan dicopot, yang jelas presiden akan mencari kambing hitam yang tepat.

 

“Dan bila ini yang terjadi, maka reshuffle sudah di depan mata,” ujarnya.

 

Bila ditilik dari unsur dan peristiwanya, lanjut Sya’roni, kasus  yang jika dikaitkan dengan isu reshuffle, ya terasa menemukan alurnya.

 

“Sebagaimana diketahui beberapa hari lalu bergulir pernyataan dari politisi PDIP akan adanya reshuffle, ada juga kabar keinginan Partai Golkar yang ingin menambah kursi di kabinet dan yang terhangat adalah isu kesediaan Partai Gerindra untuk masuk kabinet. Oleh karena itu, bisa jadi kegaduhan tentang kenaikan biaya STNK dan BPKB akan dijadikan pintu masuk oleh presiden untuk melakukan reshuffle,” pungkasnya.

 

Publik lagi-lagi dibuat bingung lantaran tidak satu suaranya pemerintah terkait persoalan kenaikan biaya kepengurusan surat-surat kendaraan yang akan berlaku pada Jumat (6/1/2017).

 

Pemerintah justru saling lempar tanggung jawab dan enggan mengakui dari mana usulan kenaikan kepengurusan STNK hingga BPKB yang mencapai 300 persen itu.

 

Padahal, keputusan itu implementasi dari peraturan yang dibuat sendiri oleh pemerintah, bahkan ditandatangani langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

 

Aturan yang dimaksud yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomer 60 Tahun 2016. Intinya, aturan itu mengatur tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia mulai Jumat, (6/1/2017).

 

Namun aturan tersebut pastinya sudah melalaui serangkaian pembahasan hingga sampai disahkan menjadi PP.

 

Lantas bagaimana sebenarnya pengajuan aturan itu saat masih berupa Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP)?

 

Sebelumnya, Direktur PNBP Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Mariatul Aini mengungkapan, proses pengajuan RPP kepengurusan surat-surat kendaraan itu sama saja dengan pengajuan RPP PNBP lainya yakni berasal dari dari kementerian atau lembaga, dalam hal ini Polri.

 

“Sesuai ketentuan, kementerian atau lembaga mengusulkan RPP tarif PNBP kepada Kemenkeu,” ujar Aini di Jakarta, Kamis (5/1/2017) malam lalu.

 

Setelah mendapat usulan itu, Kemenkeu lantas membahas RPP tersebut dengan kementerian atau lembaga yang mengusulkannya.

 

Tidak hanya itu, sejumlah lembaga lain juga ikut terlibat dalam proses tersebut. Lembaga yang terlibat terdiri dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Kementerian Koordinator (Kemenko), hingga Sekertariat Negara (Setneg).

 

Adapun usai proses itu rampung, RPP itu disampaikan kepada Kemenkumham untuk dilakukan harmonisasi dengan peraturan yang sudah ada dan lantas diserahkan kepada Presiden untuk ditandatangani.

 

“Selanjutnya, kami sampaikan ke Presiden untuk ditetapkan,” kata Aini.

 

Pada akhirnya, RPP itu ditandatangani oleh Presiden dan menjadi PP Nomer 60 Tahun 2016. Namun sebelum sampai menjadi PP, rencana kenaikan biaya kepengurusan surat-surat kendaraan itu sudah memilki pertimbangan.

 

Setidaknya ungkap Aini, ada empat alasan yang mengemuka di dalam pembahasan RPP PNBP Kepolisan itu. Pertama, PNBP Kepolisian dinilai perlu untuk dinaikkan lantaran adanya fakta bahwa pembayaran STNK hanya dilakukan setiap 5 tahun sekali.

 

Kedua, PNBP Kepolisian dinilai perlu untuk dinaikkan lantaran fakta pembayaran PBNP hanya dilakukan pada saat penerbitan dokumen tersebut dilakukan saja. Seperti diketahui, BPKB adalah bukti kepemilikan kendaraan bermotor.

 

Ketiga, kenaikan PNBP dirasa penting agar Kepolisan mampu meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. Selama ini, layanan yang terkait dengan PNBP selalu berkaitan langsung dengan masyakarat.

 

Adapun pertimbangan terakhir atau keempat, kenaikan PNBP Kepolisian dinilai perlu akibat faktor inflasi yang terjadi setiap tahun. Apalagi, tarif PNBP STNK-BPKB tidak pernah naik sejak berlakunya PP No. 50 Tahun 2010 silam.

 

Berdasarkan pertimbangan itu, RPP PNBP bisa lolos menajdi PP meski kemudian menuai pro dan kontra akibat tarifnya yang begitu tinggi.

 

Meski begitu, ada harapan kenaikan biaya pengurusan surat-surat kendaraan mampu mendorong angka PNBP Kepolisan yang turun dalam dua tahun terakhir. Sejak 2012-2016, PNBP Polri stabil dikisaran Rp 3,5 triliun sampai Rp Rp 3,7 triliun. Namun angkanya berfluktuasi setiap tahunnya.

 

Pada 2012-2014, tercatat PNPB Polri mencapai sempat naik dari Rp 3,5 triliun menjadi Rp 3,73 triliun pada 2014. Tetapi setelah itu, PNBP Polri justru merosot ke Rp 3,69 triliun pada 2015 dan turun hanya Rp 3,66 triliun pada 2016. Di tengah kemerosotan itu, Polri justru membuat target PNBP yang tinggi mencapai Rp 1,73 triliun pada 2017. Target itu penerimaan PNBP Kepolisian itu sudah tertera dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*