Breaking News

Polemik Perkara di Kejari Jakpus, Berkas P21 Mendadak Zonk

Polemik Perkara di Kejari Jakpus, Berkas P21 Mendadak Zonk.

Masyarakat mengeluhkan kinerja jaksa yang dianggap menggoreng penanganan perkara. Jika kinerja kejaksaan masih seperti itu, maka kepercayaan dan keadilan bagi masyarakat pencari keadilan akan terus menjauh.

 

Perkara yang sudah ditangani bertahun-tahun, kemudian telah dinyatakan Jaksa terdahulu sudah lengkap atau P21, malah kemudian diterbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) oleh Jaksa yang baru alias zonk.

 

Kejadian ini dialami oleh Herman Djaya. Di Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat (Kejari Jakpus), Herman Djaya mengeluhkan persoalan perkara yang menderanya, malah dihentikan oleh Jaksa dengan diterbitkannya SKP2. Padahal, menurut pria berusia 72 tahun itu, sudah empat tahun perkara ini terus bolak-balik dari penyidik di Kepolisian ke Kejaksaan.

 

“Perkara saya digoreng-goreng terus, malah kini zonk. Sudah empat tahun, dan pada Januari 2017 lalu sudah dinyatakan lengkap atau P21, malah kini dihentikan atau dikeluarkan SKP2. Ini aneh. Ada apa ini,” ujar Herman Djaya, saat ditemui di sekitar Komplek Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (18/10/2017).

 

Diterangkan Herman, pada awal Januari 2010 dirinya didatangi oleh orang-orang yang mengaku bernama Ir Agus Setyanti, Dasri Saleh dan Marcella.

 

Maksud kedatangan ketiga orang ini adalah untuk meminjam uang sebesar Rp 500 juta yang akan dipergunakan untuk membangun Rumah Toko (Ruko) di Jalan Kebon Kacang.

 

“Saat itu, mereka memperlihatkan Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 46 di hadapan Bonar Sihombing, SH, dan menyerahkan jaminan sertifikat Hak Pakai Nomor 125 atas nama Azis Wellang,” tutur Herman.

 

Namun, lanjut dia, dirinya tidak percaya begitu saja dengan penunjukan akta dan sertifikat tersebut. Herman pun meminta orang-orang itu menghadirkan si pemilik langsung yakni pria bernama Azis Wellang, agar bertemu dengan dirinya dan berbicara langsung, serta membuat perjanjian pinjam meminjam uang secara resmi.

 

Setelah dilakukan pengecekan keaslian akta dan sertifikat, Herman pun menyetujui peminjaman uang sebesar Rp 500 juta itu. Pengecekan dilakukan ke Kantor Pertanahan oleh Notaris Suranto, SH. Setelah dicek, memang asli dan tak ada masalah. Maka keesokan harinya, uang sebesar Rp 500 juta itu pun dicairkan Herman kepada Azis Wellang. Dan urusan pinjam meminjam uang itu secara administratif diurus oleh Notaris Suranto dan dibuatkanlah tiga lembar surat jaminan berupa akta, yakni Akta Pengakuan Hutang nomor 15, Akta Kuasa untuk menjual nonor 16 dan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 17.

 

Perjanjiannya, lanjut Herman, dalam waktu dua bulan, uang sebesar Rp 500 juta itu akan dikembalikan. Hingga enam bulan berikutnya, tidak ada pengembalian, Herman pun menyuruh orang-orangnya memeriksa tanah yang akan dibangun Ruko itu. Dan ternyata di lokasi beredar sejumlah informasi miring bahwa tanah itu bukan milik Azis Wellang.

 

“Malah orang-orang disana bilang itu tanah milik orang kuat, orangnya JK. Dia orang kaya dan tidak pernah pinjam uang. Saya pun bingung, saya minta ke Notaris apakah bisa dibaliknamakan tanah itu berdasarkan akta yang diperjanjikan? Notaris bilang bisa. Ya balik nama. Maka dibuatlah akta jual beli oleh Notaris Refizal dengan akta nomor 62, balik nama ke saya dan agar tidak terjadi kerugian di hari mendatang,” tutur Herman.

 

Ternyata, Azis Wellang malah menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara perihal sertifikat Hak Pakai dengan Nomor 125, namun gugatan itu ditolak. Azis juga melakukan banding dan kasasi, dan tetap ditolak.

 

“Azis Wellang melaporkan anak buahnya yang pernah menyuruhnya ketemu saya untuk peminjaman uang ke Polda Metrojaya agar semua akta dan semua jaminan diambil dari saya. Alasannya ada pemalsuan KTP dan KK,” ujarnya.

 

Karena sudah mulai mengelak dan tidak komitmen, Herman pun mengajukan gugatan perdata perbuatan melawan hukum nomor perkara 247/pdt.G/2012/PN Jkt Pst.

 

“Gugatan saya dikabulkan, Azis Wellang mengajukan banding, ditolak. Dia juga kasasi, ditolak juga,” ujar Herman.

 

Herman selanjutnya melaporkan Azis Wellang ke Polda Metrojaya atas dugaan penipuan dan penggelapan.

 

“Setelah diproses, dari polisi ke Jaksa bolak-balik, sesuai petunjuk Jaksa di Kejari Jakarta Pusat maka perkara saya pun dinyatakan P21. Anehnya dalam beberapa bulan berikutnya ada pergantian kepemimpinan di Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, waktu itu Kajarinya dijabat Bapak Didik Istiyanto, malah perkara saya dihentikan proses penuntutannya dan dikeluarkan SKP2. Saya merasa dirugikan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat,” tutur Herman.

 

Di tempat yang sama, Pengacara Herman Djaya, Lukman Hakim menyampaikan, alasan Jaksa menghentikan perakara itu adalah karena kurang bukti dan perkaranya bukan pidana, malah dialihkan sebagai perdata.

 

“Padahal itu pidana. Dan bukti sudah jelas. Kenapa dihentikan dan kenapa dikeluarkan SKP2 padahal sebelumnya sudah P21 dan tinggal menunggu persidangan?” ujar Lukman Hakim.

 

Dia pun berharap, Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat yang baru, yang kini sudah dijabat oleh Kuntadi, melihat persoalan ini dengan jernih serta melanjutkan perkara.

 

“Kami mau perkara ini diproses dan dilanjutkan karena sudah P21. Kami menolak dikeluarkannya SKP2,” ujar Lukman.

 

Dia juga menyampaikan, sebagai langkah hukum atas SKP2 itu, pihaknya sudah mengajukan gugatan Praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

 

“Sidang praperadilannya sudah dijadwalkan akan digelar 1 November 2017 mendatang, dengan Hakim-nya bernama Tafsir Tarigan,” pungkas Lukman.

 

Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, Kuntadi menyampaikan, pihaknya akan mengecek kebenaran perkara itu. Dikatakan Kuntadi, dirinya masih baru beberapa minggu menjabat sebagai Kajari Jakarta Pusat, sehingga belum tahu persis duduk persoalannya.

 

“Saya akan cek terlebih dahulu,” ujar Kuntadi ketika dikonfirmasi.

 

Dia menjelaskan, pihaknya akan memonitor perkara itu, dan akan melihat sejauh mana duduk persoalan sebenarnya. Biasanya, menurut Kuntadi, secara teknis jaksa memiliki kewenangan untuk melakukan P21 dan juga SKP2.

 

“Kewenangan seperti ini ada untuk mengantisipasi manakala setelah perkara dinyatakan P21 ternyata muncul bukti baru atau adanya fakta baru yang mampu membuktikan hal yang sebaliknya. Sehingga guna menghindari kesalahan dalam menuntut orang, maka jaksa berwenang menghentikan penuntutan sepanjang alasan yuridis terpenuhi,” tutur Kuntadi.

 

Demikian pula, lanjut dia, hal yang sama juga dimiliki oleh pengadilan atas perkara yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

 

“Namun hakim, dalam hal ini Mahkamah Agung berhak meninjau putusan perkara yang berkekuatan hukum tetap tersebut melalui lembaga peninjauan kembali, apabila setelah putusan incracth muncul fakta baru yang membuktikan sebaliknya,” tutur Kuntadi.

 

Yang pasti, lanjut dia, untuk perkara ini, pihaknya akan melakukan pengecekan dan memonitor. “Saya akan cek dan monitor dulu,” pungkas Kuntadi.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*