Breaking News

Polemik Istilah Pribumi, Geprindo: Masa Mengucapkan ‘Pribumi’ Di Negeri Sendiri Takut? Ini Sudah Tidak Wajar, Tandanya Persepsi Sudah Dijajah Bangsa Lain

Polemik Istilah Pribumi, Geprindo: Masa Mengucapkan ‘Pribumi’ Di Negeri Sendiri Takut? Ini Sudah Tidak Wajar, Tandanya Persepsi Sudah Dijajah Bangsa Lain.

Polemik istilah ‘Pribumi’ belum berakhir, dugaan adanya penjajah dan komprador berkeliaran dengan bebas dan memicu pemelintiran isu dilakukan oleh orang-orang Non-Pribumi dan kaki tangannya pun mencuat.

 

Presiden Gerakan Pribumi Indonesia (Geprindo) Bastian P Simanjuntak menyampaikan, proses pelaporan ‘Pribumi’ kepada Kepolisian patut diduga sebagai upaya penjajahan baru dan dilakukan oleh para komprador.

 

Bastian mengatakan, Badan Intelijen Negara (BIN) dan Badan Intelijen Strategis (BAIS) harus proaktif dalam mendapatkan informasi siapa sebenarnya aktor intelektual di balik hiruk pikuk di sosial media yang memojokkan pribumi.

 

“Patut diduga ada penjajah dan komprador di negeri ini, ada pihak-pihak asing yang memiliki agenda  strategis di kawasan Asia Pasifik yang tidak menginginkan bangsa Indonesia untuk bersatu dan bangkit. Harus diselidiki apakah ada aktor intelektual di balik pihak yang mempersoalkan dan melaporkan ke pihak Kepolisian terkait penggunaan kata pribumi dalam pidato Pak Anies,” tutur Bastian P Simanjuntak, dalam siaran persnya, Kamis (18/10/2017).

 

Bastian menegaskan, Pribumi Indonesia merupakan sebutan lain dari orang Indonesia asli yang tertulis dalam Undang Undang Dasar 1945, pada Pasal 6, sebelum amandemen dan pasal 26 tentang kewarganegaraan disebutkan adanya bangsa orang-orang Indonesia asli.

 

“Sejarah pergerakan nasional pun jelas menceritakan pergerakan nasional diawali dengan didirikannya organisasi-organisasi pribumi seperti Taman Siswa, Serikat Dagang Islam, Budi Utomo yang kemudian pribumi melebur menjadi satu menamakan diri sebagai Bangsa Indonesia dalam peristiwa Sumpah Pemuda 1928,” ujar dia.

 

Dia menyampaikan, tidak ada yang rasis dengan istilah pribumi. Justru di dalam pribumi ada berbagai macam suku dan agama yang bersatu yang memiliki rasa nasionalisme Indonesia.

 

“Bhinneka Tunggal Ika ada di dalam entitas pribumi itu sendiri. Lalu kenapa pribumi dikatakan rasis? Saya menduga ada rekayasa di balik stigma tersebut,” ujarnya.

 

Bastian menunjukkan, sudah ada buktinya yaitu paska kerusuhan Mei 98 ada pihak-pihak yang telah berhasil mempengaruhi Habibie yang saat itu menjabat Presiden, untuk mengeluarkan Inpres yang melarang penggunaan kata pribumi dalam administrasi pemerintahan, ditambah juga amandemen UUD 1945 Pasal 6, Orang Indonesia Asli digantikan dengan Warga Negara Indonesia.

 

“Rekayasa tersebut telah memutus mata rantai sejarah Bangsa Indonesia, ada upaya pendegradasian entitas bangsa digantikan dengan warga negara, padahal konsep negara kita kebangsaan bukan kewarganegaraan. Saya yakin ini merupakan bagian dari perang asimetris yang sudah hampir dimenangkan oleh musuh-musuh bangsa Indonesia,” ujarnya.

 

Karena itu, dia pun mengajak seluruh masyarakat untuk membuka kembali buku Sejarah pergerakan nasional, agar Indonesia tidak mudah diperalat oleh pihak-pihak yang tidak ingin Pribumi mandiri berdiri di atas kakinya sendiri.

 

Dia menyarankan, bagi yang tidak setuju dengan istilah pribumi janganlah terburu-buru memojokkan atau bahkan mempersalahkan istilah tersebut.

 

“Silahkan cari tahu lebih dalam lagi tentang pribumi Indonesia, jangan  terjebak dengan propaganda sesat yang disebarkan oleh penjajah dan kompradornya. Masa mengucapkan pribumi di negaranya sendiri takut? Ini sudah tidak wajar, tandanya persepsi kita sudah dijajah oleh bangsa lain,” ujarnya.

 

Sementara itu,  Wakil Sekretaris Pimpinan Pusat Lembaga Penyuluhan Bantuan Hukum Nahdatul Ulama PBNU Djoko Edi S Abdurrahman mengungkapkan, Prof Habibie dan Prof Sahetapi memang asong yang mendesain penjualan negara kepada asing dan aseng. Menurut dia, Prof Sahetapi menukangi Pasal 6 Ayat 1 UUD 45 dari frasa Orang Indonesia Asli diubah jadi warga negara.

 

“Sedang Habibie menguncinya dengan Inpres no 26 Tahun 1998 yang melarang kata pribumi. Tujuan dan hasilnya jelas untuk memasukkan Timur Asing ke dalam pribumi. Pribuminya yang dihapus. Akibatnya,  muncul gerakan “Kembali ke UUD 45”. NU, Muhammadiyah, Alwasliyah, PPAD, PEPABRI memutus kembali ke UUD 45 di kongres dan muktamarnya,” ujar Djoko Edi.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*