Breaking News

PLN Hendak Akuisisi PGE, Kelistrikan Indonesia Tertinggal, Perlu Ditinjau Ulang

Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro menyampaikan, dari perspektif korporasi, rencana akuisisi sebuah perusahaan oleh perusahaan lain pada dasarnya merupakan hal yang wajar. Akan tetapi, jika melihat situasi dan kondisi yang ada saat ini, maka rencana itu perlu ditinjau ulang oleh Kementerian BUMN maupun PLN.

Rencana Kementerian BUMN yang akan meneruskan upaya PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN untuk mengakuisisi PT Pertamina Geothermal Energy (PGE), akan membuat kelistrikan Indonesia mengalami ketertinggalan.

 

Meskipun pihak Kementerian BUMN dan PLN menyampaikan bahwa rencana tersebut merupakan bagian dari upaya merealisasikan program peningkatan peran energi panas bumi dalam bauran energi nasional, yang terkait dengan target pemerintah yang menetapkan pemanfaatan panas bumi hingga 2025 telah mencapai 7.000 MW, namun indikasinya sangat lemah.

 

Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro menyampaikan,  dari perspektif korporasi, rencana akuisisi sebuah perusahaan oleh perusahaan lain pada dasarnya merupakan hal yang wajar. Akan tetapi, jika melihat situasi dan kondisi yang ada saat ini, maka rencana itu perlu ditinjau ulang  oleh Kementerian BUMN maupun PLN.

 

“Berdasarkan indikator kelistrikan nasional, diketahui bahwa Indonesia relatif jauh tertinggal dibandingkan dengan Singapura, Malaysia, Brunai, Vietnam, bahkan oleh Laos. Baik dalam indikaor konsumsi listrik per kapita maupun rasio kapasitas listrik terpasang Indonesia relatif tertinggal dengan sejumlah negara tersebut,” ujar Komaidi dalam pernyataan persnya.

 

Berkenaan dengan hal itu, lanjut dia, yang diperlukan Indonesia saat ini adalah menambah jumlah kapasitas listrik terpasang. Yang artinya, diperlukan adanya pembangunan pembangkit-pembangkit listrik yang baru.

 

Oleh karenanya, kata dia, sebenarnya apa yang ditetapkan oleh Presiden SBY (program 10.000 MW tahap I dan II) dan Presiden Jokowi (program 35.000 MW) sudah sangat tepat dan relevan dengan kondisi yang ada.

 

“Sementara apa yang akan dilakukan PLN yakni akan mengakuisisi PGE, relatif tidak sejalan dengan program pemerintah tersebut. Mengingat kegiatan tersebut tidak langsung berdampak terhadap bertambahnya pembangkit-pembangkit listrik baru, tetapi hanya sebatas memindah kepemilikan aset dari yang sebelumnya milik PGE menjadi milik PLN,” ujar Komaidi.

 

Meski secara finansial PLN mampu atau minimal telah memiliki solusi pendanaan untuk proses akuisisi PGE,  lanjut dia, akan lebih baik dan akan lebih produktif jika dana tersebut dialokasikan untuk kegiatan PLN yang lain, seperti menyelesaikan pembangunan proyek 35.000 MW dan 7.400 MW dari program 10.000 MW I & II yang belum terselesaikan.

 

Apalagi, kata dia, jika melihat bahwa dalam hal kebijakan subsidi listrik tahun anggaran 2016 PLN berpotensi akan mengalami tekanan, karena penyesuaian tarif listrik untuk golongan 900 VA yang merupakan salah satu asumsi dalam penetapan besaran subsidi listrik belum dapat direalisasikan.

 

Kemajuan capaian proyek-proyek 35.000 MW yang menjadi bagian PLN yang relatif masih di bawah target dan juga di bawah capaian IPP perlu, lanjut Komaidi, menjadi pertimbangan bagi Kementerian BUMN dan PLN untuk meninjau ulang rencana akuisisi tersebut.

 

Apalagi, dari sejumlah informasi yang berkembang pemerintah dan PLN menyampaikan bahwa realisasi proyek 35.000 MW yang dapat diselesaikan sampai dengan 2019 kemungkinan baru akan sekitar 20.000 MW.

 

“ReforMiner menilai, masalah utama dalam pengembangan panas bumi sampai dengan saat ini adalah karena adanya perbedaan persepsi antara PLN dan pengembang panas bumi dalam kebijakan harga uap dan atau listrik panas bumi. Perbedaan tersebut yang seringkali menjadi penghambat pengembangan panas bumi karena tidak ada kesepakatan harga jual-beli antara pengembang panas bumi dan PLN sebagai pembeli tunggal (monopoli),” ungkap Komaidi.

 

Karena itu, lanjut dia, pengembangan panas bumi Indonesia tidak dapat hanya dilakukan sekedar proses akuisisi PGE oleh PLN. Apalagi dalam hal ini terdapat pelaku/pengembang panas bumi yang lain di luar PGE.

 

Komaidi menegaskan, akuisisi PGE oleh PLN belum tentu berdampak terhadap meningkatnya pengusahaan dan pengembangan panas bumi nasional.

 

Bahkan dapat berpotensi memberikan dampak kontraproduktif bagi pengembangan panas bumi, khususnya bagi PGE.

 

Secara umum, ungkap dia, industri panas bumi lebih dekat dengan industri minyak dan gas karena harus malalui proses eksplorasi dan eksploitasi untuk dapat menghasilkan uap yang kemudian digunakan untuk memproduksikan listrik.

 

“Dalam hal ini kesiapan Pertamina dalam menyediakan infrastruktur eksplorasi dan eksploitasi, misalnya Rig, untuk usaha panas bumi tentu relatif lebih baik dibanding PLN,” ujarnya.

 

Komaidi menilai, penyerdahanaan cara pandang bahwa produksi listrik PLN akan lebih efisien jika proses produksi diintegrasikan dari hulu- hilir dan oleh karenanya PGE harus diakuisisi, perlu ditinjau ulang.

 

“Karena hal tersebut dapat menimbulkan kesimpulan lain bahwa agar PLTG dan PLTU dapat lebih efisien maka PLN perlu mengakuisisi perusahaan minyak dan gas dan perusahaan batubara yang selama ini menjadi pemasok energi primer pembangkit,” pungkas dia.

 

Direktur Utama PLN, Sofyan Basir, mengklaim bahwa akuisisi PGE merupakan perintah dari Menteri BUMN Rini Soemarno. Rini, jajaran direksi PLN, direksi Pertamina, dan direksi PGE sudah rapat membahas hal ini sekitar 2 pekan lalu. Hasilnya, Rini memerintahkan PLN mengakuisisi PGE.

 

“Kita sudah dipanggil 2-3 minggu lalu. Pak Dwi (Dirut Pertamina), saya, dan dirut PGE hadir. Ini diputuskan oleh Bu Rini. Kalau yang punya (BUMN) bilang demikian, wajib dilaksanakan. Ini perintah,” kata Sofyan, di Jakarta, Kamis (11/8/2016).

 

Salah satu alasan di balik keputusan itu, Sofyan menjelaskan, adalah masalah harga uap. PLN dan PGE kerap berselisih paham soal harga uap panas bumi, negosiasi harga sering menemui jalan buntu. Pada Januari 2016 lalu misalnya, PLN dan PGE berdebat soal harga uap.

 

“Kita kan beli uap dari Pertamina, masalahnya harga beli. Kemarin saya minta izin agar dapat semua izin konsesi,” ujarnya.

 

Akuisisi PGE ini, menurutnya, tidak akan membebani keuangan PLN. Setelah melakukan revaluasi, kini nilai aset PLN mencapai Rp 1.100 triliun, naik 2 kali lipat dibanding sebelumnya. Dengan aset sebesar itu, PLN punya kemampuan berutang lebih besar, pendanaannya lebih kuat.

 

Selain itu, PLN memang ingin membuat perusahaan untuk memproduksi listrik dari panas bumi. Daripada membangun perusahaan baru, lebih baik mengakuisisi perusahaan yang sudah ada, yaitu PGE.

 

Akuisisi ini juga diyakini Sofyan bakal membuat PGE semakin kuat, punya kemampuan lebih besar untuk melakukan eksplorasi dan produksi uap panas bumi.

 

“Nggak (membebani PLN), equity kita besar saat ini. Daripada kami bikin perusahaan sendiri, lebih baik akuisisi. PGE jadi lebih besar karena dimiliki bersama Pertamina dan PLN,” ujarnya.

 

Bagi PLN sendiri, akuisisi PGE akan menghasilkan efisiensi untuk biaya produksi listrik. PLN bisa memperoleh uap panas bumi lebih murah untuk pembangkit listrik panas bumi (PLTP).

 

“Itu untuk efisiensi. Kemarin kalau bangun PLTP, kita beli uap dari Pertamina, sekarang bisa langsung,” kata dia.

 

Sofyan menambahkan, akuisisi PGE tidak membuat PLN overlap dari perannya sebagai BUMN kelistrikan. Sebab, PGE dimiliki bersama dengan Pertamina. Pertamina yang memproduksi uap, PLN yang membuat pembangkit listriknya. “Jadi Pertamina nggak bikin listrik,” ujarnya.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*