Breaking News

PJI Wadah Korps Adhyaksa Yang Selalu Memberikan Kontribusi Hukum

Kepala Bidang Komunikasi dan Media massa Persatuan Jaksa Indonesia (PJI), Masyhudi meminta agar seluruh jaksa dapat menyadari keberadaan PJI sebagai wadah Korps Adhyaksa sejak tanggal 15 Juni 1993.

 

“PJI ini merupakan organisasi yang menjadi tempat bernaung para jaksa di seluruh Indonesia,” kata Masyhudi saat menyampaikan kata sambutannya saat acara Gathering Wartawan yang digelar di Kompleks Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta Selatan, Jumat (06/10/2017).

 

Menurutnya, meski baru berusia 24 tahun, PJI telah memiliki struktur organisasi tingkat pusat atau DPP sampai ketingkat daerah (DPD) dimasing-masing Kejaksaan Tinggi.

 

“Sebagai organisasi profesi, PJI memang belum setenar organisasi profesi organisasi yang lain seperti Ikatan Hakim Indonesia (Ikahi), Ikatan Dokter Indonesia (IDI), namun 3 tahun terakhir di bawah kepemimpinan Ketua Umum PJI, Noor Rachmad yang saat ini menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Pidana Umum (JAM Pidum) mulai menampakkan kegiatan yang nyata dapat dirasakan oleh segenap anggota,” ujar Masyhudi yang juga Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.

 

Selain itu, lanjutnya, PJI juga peduli terhadap anggota lembaga kejaksaan maupun organisasi profesi lainnya, seperti memberikan masukan terhadap isu strategis kelembagaan kejaksaan yang sejalan dengan politik hukum nasional. Untuk mempererat hubungan antar organisasi profesi ditingkat nasional PJI telah menyelenggarakan nota kerjasama (MoU) dengan Ikahi.

 

Bukan hanya itu saja, PJI juga mempunyai hubungan antar organisasi ditingkat internasional yaitu ikut aktif dalam kegiatan International Association of Prosedur (IAP) yang merupakan organisasi jaksa di seluruh dunia dengan mengirimkan anggota untuk mengikuti sidang-sidang IAP dan bahkan pernah menjadi tuan rumah penyelenggara pertemuan IAP yang diselenggarakan di Jakarta.

 

Masyhudi mengatakan, PJI berperan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh anggotanya. Termasuk memberikan bantuan pendampingan atau advokasi terhadap anggota PJI yang sedang menghadapi persoalan hukum.

 

“Memberikan bantuan pendampingan atau advokasi terhadap jaksa yang sedang dihadapkan pada sidang Mahkamah Kehormatan Jaksa. PJI juga memberikan bantuan anggota PJI yang sedang dalam kedukaan,” katanya.

 

Tidak hanya itu saja, sambungnya, PJI terus menjalankan diskusi bulanan membahas permasalahan aktual terkait isu strategis dibidang hukum maupun dalam menjalankan tugas profesi sebagai jaksa. Tidak hanya itu, PJI juga hadir dalam persidangan di MK sebagai pihak ketiga yang berkepentingan terhadap Judicial Review KUHP.

 

“Keberadaan PJI bisa untuk mengajukan Judicial Review terhadap Undang-Undang sistem peradilan pidana anak ke MK dan menjalin komunikasi dengan media,” pungkasnya.(Richard)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*