Breaking News

Pilkada Serentak Perlu Dievaluasi

Tak Memiliki Persfektif HAM, Pilkada Serentak Harus Dievaluasi

Pemilihan Kepala Daerah Serentak atau Pilkada Serentak tidak memiliki persfektif Hak Asasi Manusia (HAM), karena itu, ajang pemilihan Kepala Daerah yang digelar secara serentak itu perlu dievaluasi.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mencatat, dalam Pilkada Serentak 2015  yang lalu, banyak hak-hak asasi warga negara yang belum dipenuhi oleh pemerintah dan penyelenggara pemilu.

Wakil Ketua Komnas HAM, Dianto Bachriadi mengatakan, dalam penyelenggaraan Pilkada, aspek kuantitas masih diutamakan ketimbang kualitas. Dalam pemantauan Komnas HAM pada Pilkada Serentak 2015 lalu, masih ditemukan manipulasi data pemilih, tidak dipenuhinya hak-hak kelompok minoritas dan orang berkebutuhan khusus.

“Kita mendorong proses patisipasi yang luas dalam Pilkada sekaligus meminimalisir manipulasi,” ujarnya dalam Diskusi Tinjauan Kritis Pelaksanaan Pilkada 2015 dan Revisi UU Pilkada di Kantor Komnas HAM, Jalan Latuharhary, Jakarta.

Dia mengatakan, pemilu harus jadi cerminan Indonesia yang plural. Meski demikian, Dianto menekankan pemenuhan hak warga negara untuk memilih. Selama ini banyak warga negara seperti Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang kehilangan hak memilihnya lantaran tidak bisa kembali ke daerah asal saat pemungutan suara.

Contohnya di Indramayu, Jawa Barat ada 100 ribu warga setempat yang bekerja menjadi TKI di luar negeri, sementara di Kabupaten Sambas 40 persen pemilih adalah TKI.

“Pemilu adalah suatu cara untuk mengubah kondisi daerah, maka dari itu aspirasi mereka yang sedang tidak berada di daerahnya juga harus didengar,” katanya.

Peneliti dari Indonesia Corruption Watch (ICW), Donal Fariz, mengatakan korupsi politik masih mewarnai Pilkada di Tanah Air. Indikasi korupsi tampak dari adanya politik uang, penyalahgunaan sumber daya negara, dan manipulasi dana kampanye.

“Dalam pengamatan kami, jual beli pencalonan kepada daerah belum tersentuh hukum, padahal ini bisa dijerat UU Pilkada,” katanya.

Menurut Donal, permintaan mahar politik dari parpol harus ditelusuri dan ditindak. Namun kendalanya ada di norma UU Pilkada yang longgar dan hukum acara pidananya yang sulit menjerat pelanggaran tersebut.
Sementara politik uang melalui serangan fajar menunjukkan parpol tidak lakukan pendidikan politik kepada pemilih. “Kami mengusulkan adanya wacana sanksi terhadap pemilih yang menerima serangan fajar tersebut, sanksinya bisa berupa denda,” ujarnya.

Donal menambahkan, partisipasi publik dalam mengawal Pilkada juga belum didukung oleh partai maupun pasangan calon. Apalagi jika public ingin mengetahui dana kampanye pasangan calon. Menurutnya, Bawaslu perlu memeriksa dana kampanye pasangan calon karena selama ini belum
bisa diawasi oleh negara.

“Masih ada pasangan calon dan partai di daerah yangg tidak mau serahkan laporan dana kampanyenya, padahal publik sebagai entitas pemilu berhak turut memantau dana kampanye,” katanya.

Peneliti senior pada Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P LIPI), Syamsuddin Haris, menuturkan selain efisiensi waktu dan dana, Pilkada serentak tidak membawa manfaat baru bagi rakyat Indonesia.

“Padahal bangsa ini butuh pemerintahan nasional dan daerah yang lebih efektif, tapi Pilkada serentak tidak menyelesaikan masalah itu,” ujarnya.

Dia mengusulkan agar Pemilu dan Pilkada dibedakan. Saat Pemilu, rakyat akan memilih presiden dan wakil presiden, DPR RI, dan DPD. Sementara saat Pilkada, rakyat memilih kepala daerah, DPRD Tingkat I, dan DPRD Tingkat II. Langkah ini diharapkan menjadi momen bagi public untuk mengevaluasi pemerintahan baik di nasional maupun daerah.

“Harus ada upaya menata ulang Pemilu agar tujuannya lebih jelas,” ujar dia.

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Muhammad, mengatakan penyelenggara Pemilu harus menjamin hak warga negara agar suaranya di TPS sama dengan yang diumumkan KPU.

“Pemutakhiran data pemilih masih dilakukan jelang Pemilu, bukan setiap saat, sebaiknya setahun jelang memilih warga sudah diberitahu bahwa dia sudah terdaftar sebagai pemilih,” katanya.

Menurut Muhammad, adanya pengadilan negeri yang memutuskan membatalkan Pilkada merupakan sebuah pelanggaran besar. Putusan tersebut membuat ada yang mau datang memilih akhirnya batal hingga merugikan warga daerah tersebut.

“Kalau ada calon meninggal jelang Pilkada, harusnya partai diberi kesempatan untuk mencarikan penggantinya, membatalkan pasangan calon tersebut,” ujarnya.(JR-1)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*