Breaking News

Pilkada Cara Untuk Ciptakan Pemerintahan yang Bersih, Penetapan Tersangka Kepala Daerah Harus Dilanjutkan

Pilkada Cara Untuk Ciptakan Pemerintahan yang Bersih, Penetapan Tersangka Kepala Daerah Harus Dilanjutkan.

Indonesia Corruption Watch (ICW) mengkritik pernyataan Menko Polhukam, Wiranto, yang meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar menunda penetapan tersangka para calon kepala daerah yang terindikasi korupsi hingga proses pilkada berakhir. Pernyataan tersebut dinilai bertentangan dengan tujuan Pilkada yakni menciptakan pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

 

Koordinator divisi korupsi politik ICW, Donal Fariz, mengatakan pernyataan Menko Polhukam tersebut berlawanan dengan upaya menjadikan proses demokrasi seperti Pilkada sebagai mekanisme menciptakan pemerintahan bersih.

 

“Sesungguhnya pilkada menjadi ajang bagi masyarakat untuk memilih pemimpin mereka untuk 5 tahun yang akan datang. Jika kontestan Pilkada tersebut merupakan orang yang bermasalah seperti terindikasi korupsi, seharusnya proses hukum bisa membantu masyarakat agar tidak salah pilih,” katanya di Jakarta, Selasa (13/03/2018).

 

Donal menekankan, jika pemerintah berada dalam posisi mendukung upaya pemberantasan korupsi, maka sesungguhnya pernyataan seperti ini harus dihindari. Pernyataan dan usulan ini bisa dimaknai sebagai upaya secara tidak lansung untuk mengintervensi proses hukum.

 

“Seharusnya pemerintah bisa membedakan wilayah proses politik dan wilayah proses hukum yang tidak boleh diintervensi oleh siapapun,” katanya. Pemerintah juga tidak perlu ragu, proses hukum yang dijalankan KPK tidak akan menghentikan proses politik.

 

ICW mencatat, penetapan tersangka oleh KPK terhadap 5 calon kepala daerah 2018 tidak menghentikan atau mengganggu tahapan pilkada yang akan dilaksanakan daerah tersebut dan juga tidak menciptakan gangguan keamanan.

 

Selain itu ICW meminta KPK mengabaikan imbauan Menko Polhukam tersebut. “KPK juga harus lebih berhati-hati dalam memproses calon kepala daerah yang terindikasi korupsi dan tidak terbawa dalam arus politik. Jika memang telah memiliki dua alat bukti, segera tetapkan pelaku menjadi tersangka,” sebut Donal.

 

Menurutnya, ada tiga dasar bagi KPK untuk mengabaikan dan menolak permintaan Menkopolhukan tersebut. Pertama, KPK adalah lembaga negara independen yang dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya bebas dari intervensi kekuasaan manapun sebagaimana dimaksud Pasal 3 UU KPK. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan eksekutif tidak dapat meminta untuk mempercepat, menunda atau bahkan menghentikan proses hukum yang dilakukan KPK.

 

Kedua, pemerintah telah mencampuradukkan proses politik dengan proses hukum. “Penyelengaraan Pilkada merupakan proses politik yang tidak boleh menegasikan dan menyampingkan proses hukum. Sebab konstitusi menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum,” tekannya.

 

Ketiga, proses hukum oleh KPK bagian dari cara untuk menghadirkan para calon pemimpin daerah yang berkualitas dan berintegritas. Sebab mekanisme tersebut tidak dilakukan oleh partai dalam menjaring kandidat yang akan mereka usung.

 

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mengatakan permintaan penundaan penetapan tersangka peserta pilkada kepada KPK hanya imbauan. Dia menerangkan, permintaan pemerintah tersebut tidak mengandung unsur pemaksaan kepada KPK agar menurutinya.

 

“Kalau kemudian (KPK) tidak mau, ya silakan saja, namanya juga bukan pemaksaan,” katanya.

 

Selain itu, imbauan tersebut juga diserukan agar Pilkada Serentak 2018 tidak diwarnai dengan kericuhan.

 

Wiranto menuturkan, penetapan tersangka peserta pilkada justru akan memantik konflik para pendukung.

 

“Agar Pilkada yang kita harapkan menjadi tonggak demokrasi ini dapat berjalan aman dan tetap lancar. Tidak ada paksaan, semua himbauan,” katanya.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*