Breaking News

Pilgub 2018 Ditunggangi Kepentingan Pebisnis Kotor, Di NTT Aktivis Tambang Ingatkan Para Calon

Pilgub 2018 Ditunggangi Kepentingan Pebisnis Kotor, Di NTT Aktivis Tambang Ingatkan Para Calon.

Masyarakat dan seluruh bangsa Indonesia diingatkan dalam mengikuti dan memiliki para calon Kepala Daerah yang bertarung di Pilkada Serentak 2018, lantaran para pemain dan proses itu banyak ditunggangi oleh para pebisnis kotor untuk mengamankan dan menyelamatkan bisnisnya, dengan mengorbankan kepentingan rakyat banyak.

 

Kepala Kampanye Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Melky Nahar menyampaikan, terutama di daerah-daerah yang sangat potensial terjadi perebutan lahan bisnis, kewaspadaan dan kehati-hatian perlu ditingkatkan oleh masyarakat, agar tidak terjebak pada kepentingan kotor para pebisnis hitam itu.

 

“Banyak Pilgub hanya dimanfaatkan untuk merebut kuasa dan jabatan bagi segelintir elit dan politisi, bahkan ada kecenderungan ditunggangi para pemodal dan pebisnis kotor yang bermain di balik setiap kandidat yang berkontestasi demi melanggengkan bisnisnya,” tutur Melky Nahar, dalam siaran persnya, Sabtu (16/02/2018).

 

Dia mencontohkan, untuk Pilgub di Nusa Tenggara Timur (NTT), sangat kental sekali tunggangan para pebisnis kepada para kandidat yang bertarung.

 

Menurut dia, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT pada Pilkada Serentak 2018 ini tidak akan menyelesaikan permasalahan dan krisis rakyat.

 

Menurut dia, hal ini cukup beralasan, mengingat Provinsi NTT hingga saat ini terus dikepung oleh berbagai investasi berbasis lahan skala besar, seperti pertambangan dan perkebunan.

 

Dalam konteks pertambangan, lanjut Melky, misalnya, masih terdapat 309 izin tambang yang menyebar di 17 kabupaten di NTT.

 

“Kehadiran pertambangan ini merampas lahan dan merusak hutan, mencemari air dan pesisir pantai, bahkan tak sedikit warga dikriminalisasi hingga berujung di penjara hanya karena membela tanah dan airnya,” tuturnya.

 

Selain pertambangan, kata dia, Provinsi NTT juga dikepung investasi perkebunan skala besar, seperti yang terjadi di Sumba Timur dan Ngada.

 

Di Sumba Timur, terdapat 3 perusahaan, yakni PT Muria Sumba  Manis (MSM), PT Lingkar Agro Sejahtera, dan PT Palma Asri. Tiga perusahaan ini masing-masing bergerak di bidang perkebunan tebu, perkebunan pohon sejenis jarak, dan tanaman sisal family kaktus.

 

“Perusahaan-perusahaan ini berada di bawah payung PT Djarum Group dan mengkavling lebih dari 50 ribu hektar lahan,” ujar Melky.

 

Senada dengan Melky, Aktivis Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Nusa Tenggara Timur (Walhi NTT) Petrus Ngangu menjelaskan, selain di Sumba Timur, investasi perkebunan lainnya hadir di Kabupaten Ngada, melalui PT Bumi Mampo Investama Sejahtera, anak perusahaan PT Bahtera Hijau Lestari Indonesia (BHLI). Perusahaan ini bergerak di bidang perkebunan Kemiri Reutealis Trisperma dengan luas konsesi mencapai 30.000 hektar.

 

Petrus menegaskan, kehadiran perusahaan perkebunan di Sumba Timur dan Ngada ini telah merampas lahan, hutan, dan ritus-ritus budaya masyarakat adat.

 

“Masyarakat pun kerap diintimidasi dan kriminalisasi, seperti yang terjadi dengan Dedi Febrianto Holo, warga Sumba Timur yang menolak keberadaan PT MSM,” ujarnya.

 

Petrus melihat, di balik kontestasi Pilgub NTT, para pebisnis ini diduga kuat ikut bermain melalui praktik ijon politik untuk mendapatkan jaminan kenyamanan dan keberlangsungan investasi mereka di daerah.

 

Dikatakan dia, salah satu pendekatan yang sudah menjadi pengetahuan umum adalah dengan menunggangi dan mengendalikan para kandidat melalui pembiayaan pencalonan dan kampanye sebagai bagian dari praktik ijon politik.

 

“Maka investasi berbasis lahan skala besar seperti pertambangan, perkebunan, dan sejenisnya adalah bentuk hubungan saling menguntungkan antara pelaku bisnis dan politisi, mengingat tidak sedkit modal finansial yang dibutuhkan untuk berkontestasi dalam Pilgub,” tuturnya.

 

Sebagaimana Laporan Direktorat Litbang KPK pada 2015, setidaknya dibutuhkan biaya Rp 20 miliar hingga Rp 30 miliar untuk menjadi Bupati/Walikota, dan untuk menjadi Gubernur bisa mencapai Rp 20 miliar hingga Rp 100 miliar.

 

“Kebutuhan biaya yang tidak sebanding dengan jumlah kekayaan para kandidat yang ikut berkontestasi,” ujar Petrus.

 

Dia menyampaikan, para kandidat yang bertarung dalam Pilgub NTT adalah para politisi lama, yang beberapa diantaranya punya rekam jejak buruk terkait pertambangan dan perkebunan.

 

“Christian Rotok, misalnya, pernah mengobral 22 Izin Tambang selama dua periode menjadi Bupati Manggarai. Demikian juga dengan Marianus Sae, pernah menerbitkan 5 Izin Tambang pada 2010, tahun dimana ia terpilih dan dilantik menjadi Bupati Ngada dan 1 Izin Perkebunan tahun 2011,” ungkap Petrus.

 

Para kandidat lain,lanjut dia,  seperti Esthon Foenay, Viktor Laiskodat dan Josef Nae Soi, Benny Harman dan Benny Litelnoni, serta Emi Nomleni yang berpasangan dengan Marianus Sae juga tidak punya rekam jejak baik yang menandakan kehadiran dan keterlibatan mereka dalam setiap persoalan masyarakat.

 

“Mereka tampak jauh dari persoalan rakyat, meski sudah dan tengah menjabat jabatan publik seperti Wakil Gubernur, Anggota DPR ataupun DPRD dan Bupati,” ujarnya.

 

Parahnya lagi, kata dia, hingga penetapan calon gubernur usai dilakukan, sebagian besar pesan kampanye mereka hanya jargon-jargon yang mengacu pada identifikasi masalah yang generik, tidak mencerminkan realitas krisis yang terjadi, seperti yang sedang dialami masyarakat NTT.

 

“Jika sudah begini, harapan rakyat akan adanya perbaikan kualitas hidup yang dihasilkan oleh proses politik elektoral, tampaknya harus kandas. Tidak ada lagi yang bisa diharapakan dari proses politik elektoral kali ini,” ujar Petrus.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*