Breaking News

Pihak Rumah Sakit Hanya Mau Untungnya Saja, Pelayanan BPJS Kesehatan Amburadul, Negara Rugi Besar

Atas nama BPJS Kesehatan, Rumah Sakit mitra membisniskan orang sakit demi keuntungan sepihak.

Rumah Sakit yang menjadi rekanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dituding sebagai biang kerok kebangkrutan penggunaan anggaran dalam pelayanan kesehatan berbasis asuransi negara ini.

Selain manajemen dan pelayanan BPJS Kesehatan itu sendiri yang amburadul, pihak Rumah Sakit pun disebut hanya mau untungnya saja dalam melayani peserta BPJS Kesehatan.

Koordinator Nasional Masyarakat Peduli BPJS (Kornas MP BPJS) Hery Susanto menyampaikan, dengan mencermati sistem manajemen Rumah Sakit mitra BPJS, justru pihak Rumah Sakit itu sendiri yang paling banyak menyedot anggaran secara membabibuta yang pada akhirnya menyebabkan defisitnya dana jaminan kesehatan nasional (JKN) yang dikelola BPJS Kesehatan. Hal ini dikarenakan RS mitra BPJS lebih berorientasi mendapat untung dan mem-bisnis-kan orang sakit.

“Mereka mestinya on the track sesuai peraturan BPJS kesehatan, bukan akal-akalan demi cari untung semata,” ujar Hery Susanto dalam keterangan pers kepada Sinarkeadilan.com, Sabtu (14/06/2016).

Hery mengungkapkan, kepada pasien peserta BPJS Kesehatan, pihak Rumah Sakit sering menyampaikan bahwa kamar atau ruang rawat inap di kelasnya penuh, bahkan ketersediaan obat pun kosong, padahal nyatanya tidak, ini sangat menciderai semangat pelayanan JKN sesuai Undang Undang BPJS.

“Dalam laporannya, banyak RS mitra BPJS yang cenderung manipulatif guna mendapatkan keuntungan sepihak dari serapan biaya klaim yang diajukan ke BPJS Kesehatan,” ujarnya.

Menurut data MP BPJS, lanjut Hery, BPJS Kesehatan melaporkan mengalami defisit sebesar 3,3 triliun rupiah untuk pembiayaan JKN pada tahun 2014. Di 2015, defisit pembiayaan JKN sebesar 6 triliun rupiah, dan prediksi pada 2016 bisa mencapai lebih 7 triliun rupiah.

“Jadi, Kornas MP BPJS mendesak pemerintah untuk mereformasi sistem manajemen RS yang pro semangat JKN dan Undang Undang BPJS. Harus ada kebijakan baru untuk dapat mengatasi persoalan itu,” ucapnya.

Dikatakan Hery, tanpa reformasi sistem manajemen, RS mitra BPJS Kesehatan pelaksanaan JKN lebih banyak diuntungkan, karena RS dominan memposisikan pelayanannya sebagai sektor industri bisnis orang sakit, dan jelas langkah itu merugikan keuangan negara.

“Ini harus diantisipasi, tidak menutup kemungkinan pada 2019 defisit pembiayaan JKN ini akan terus membebani keuangan negara jika terus menerus seperti ini,” ujarnya.

Selain itu, kondisi amburadulnya pelayanan diperparah dengan rendahnya kualitas fasilitas dan pelayanan kesehatan. Bahkan, manajemen RS mitra BPJS Kesehatan sering menjebak pasien peserta BPJS dengan biaya tambahan yang harus dibayarkan ke pihak rumah sakit.

“Jadi masalah utama bukan karena masyarakat gagal paham sebagai peserta BPJS karena tidak bayar iuran, namun karena pemerintah belum tuntas dalam membenahi sistem manajamen RS yang pro JKN dan tujuan BPJS,” pungkas Hery.(Richard)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*