Breaking News

Petrus Selestinus (Koordinator TPDI): Dijadikan Sekelas Kontrak Politik, Pancasila Dilecehkan!

Petrus Selestinus (Koordinator TPDI): Dijadikan Sekelas Kontrak Politik, Pancasila Dilecehkan!

Menjadikan Ideologi Pancasila sebagai objek dalam kontrak politik untuk pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dianggap sebagai pelecehan.

Pelecehan Ideologi Pancasila itu dipaparkan Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus. Menurut dia, pihak-pihak yang menjadikan Ideologi Pancasila sebagai objek kontrak politik tidak bisa diterima.

“Itu pelecehan. Langkah pihak Partai, seperti Partai Demokrat yang menjadikan Ideologi Pancasila sebagai objek dalam kontrak politik oleh Capres dan Cawapres melalui Partai Demokrat, merupakan tindakan pelecehan terhadap Pancasila sebagai Ideologi Negara yang sudah dijamin dalam Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945,” tutur Petrus Selestinus, dalam siaran persnya, Selasa (17/07/2018).

Diterangkan dia, kontrak politik seperti itu sama saja hendak menjadikan Ideologi Pancasila dalam posisi pilihan yang fakultatif yakni boleh memilih atau tidak memilih atau setara dengan objek perjanjian.

“Yang dalam lalu lintas Hukum Perjanjian bisa ditawar, dikurangi atau ditiadakan sama sekali, tergantung kesepakatan. Masa Ideologi Negara hendak dijadikan seperti itu?” ujarnya.

Ditegaskan Petrus, langkah kontrak politik seperti itu sangat berbahaya. Pancasila hanya diperlakukan laksana kontrak-kontrak lainnya dalam dunia perjanjian. Jika dalam kontrak-kotrak perjanjian lainnya, jika sesuatu hal dianggap cocok oleh para pihak maka kontrak politik diterima, ditandatangani dan mudah diingkari, namun jika tidak cocok ya ditolak atau diabaikan.

“Padahal Pancasila sudah diterima sebagai sebuah Ideologi Negara yang mengikat seluruh warga negara Indonesia sejak ia lahir sampai mati,” ujar Petrus.

Ideologi Pancasila bukanlah sesuatu yang diperhadapkan untuk dipilih atau tidak dipilih, melainkan Pancasila itu berlaku secara erga omnes, sehingga tidak untuk dijadikan alat tawar menawar dalam penjaringan capres-cawapres.

Di dalam rilis Partai Demokrat di YouTube, Partai Demokrat ingin mengikat Capres dan Cawapres 2019 dengan sebuah “Kontrak Politik” yang obyeknya adalah “Ideologi Pancasila”.

Tujuannya, agar Capres dan Cawapres dari Partai Demokrat jika terpilih tidak ingin membuka ruang penyeberangan bagi Ideologi yang bertentangan dengan Pancasila seperti Komunisme dan Radikalisme Agama.

“Keinginan SBY ini berbanding terbalik dengan sikap SBY dan Partai Demokrat selama 10 tahun SBY menjadi Presiden, dimana gerakan kelompok Intoleran dan radikal menguat dan mendapat tempat,” ujarnya.

Petrus mengingatkan, di era Pemerintahan SBY, negara dibuat tidak berdaya melalui kebijakan yang mencabut UU No. 8 Tahun 1985 Tentang Ormas dan menggantikan dengan UU No. 17 Tahun 2013 Tentang Ormas.

Dia pun mengajak semua pihak untuk tidak asal-asalan membuat kontrak politik atas ideologi Pancasola. Karena bagaimanapun, dilanjutkan Petrus, Ideologi Pancasila sudah dijamin keberadaan dan kekuatan mengikatnya di dalam Pembukaan dan Batang Tubun UUD 1945 hingga kepada UU lainnya.

“Itu harga mati. Maka hal itu jelas menurunkan derajat dan marwah Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara itu sendiri,” ujarnya.

Menurut Advokat Peradi ini, Pancasila atau Ideologi Negara jangan dijadikan sebagai barang dagangan. Karena Konstitusi sudah memberikan garansi bahwa Ideologi Pancasila merupakan satu-satunya asas atau dasar negara yang menjadi fundasi NKRI.

“Bahkan setiap ormas wajib menjadikan Pancasila sebagai asas di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga organisasinya,” pungkas Petrus.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*