Breaking News

Petani Tak Punya Tanah, Upaya Reforma Agraria Ala Jokowi Dipertanyakan

Petani Tak Punya Tanah, Upaya Reforma Agraria Ala Jokowi Dipertanyakan.

Dalam peringatan Hari Perjuangan Petani Internasional pada 17 April dan Hari Hak Asasi Petani Indonesia pada 20 April, petani di Indonesia masih harus menghadapi situasi yang memprihatinkan. Di Indonesia, mayoritas petani tidak memiliki tanah. Sementara reforma agraria yang dijanjikan Presiden Jokowi belum juga diimplementasikan.

 

Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI), Henry Saragih menuturkan,  selain 17 April, tanggal 20 April menjadi hari penting bagi kaum tani di Indonesia. Pada 20 April 2001, SPI bersama dengan organisasi tani lainnya dan gerakan reforma agraria di Indonesia mendeklarasikan Hak Asasi Petani Indonesia.

 

“Hal ini menjadi tonggak penting perjuangan petani di Indonesia untuk membebaskan diri dari diskriminasi dan kekerasan serta menuntut hak-haknya,” ujarnya di Jakarta.

 

Hak asasi petani yang harus dipenuhi, dilindungi dan dihargai meliputi hak atas tanah dan teritori, hak atas kehidupan dan atas standar kehidupan yang layak, hak atas pelestarian lingkungan, hak atas benih, pengetahuan dan praktek pertanian tradisional, hak atas permodalan dan sarana produksi pertanian.

 

Selain itu ada hak atas informasi dan teknologi pertanian, kebebasan untuk menentukan harga dan pasar untuk produksi pertanian, hak atas perlindungan nilai-nilai pertanian, hak atas keanekaragaman hayati, kebebasan berkumpul, berpendapat dan berekspresi, dan kesetaraan hak perempuan dan laki-laki petani.

 

Dua peringatan tersebut memiliki peran penting mengingat realitas kehidupan petani, pedesaan, keadaan pangan dan keadaan agraria di Indonesia saat ini. SPI sendiri mencatat terjadi peningkatan konflik-konflik agraria, khususnya di lahan-lahan perkebunan, yang ditunjukkan dengan fenomena kekerasan dan penggusuran terhadap petani.

 

Sementara pelaksanaan reforma agraria melalui distribusi lahan seluas 9 juta hektare sebagaimana yang tertuang dalam Nawa Cita dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, masih jauh dari yang diharapkan.

 

“Hal ini sangat penting mengingat Presiden Joko Widodo meyakini bahwa masalah ketimpangan penguasaan tanah dan kesenjangan ekonomi yang terjadi saat ini dapat dikurangi melalui pelaksanaan reforma agraria,” kata Henry.

 

SPI mengkritisi skema reforma agraria yang dinilai berpotensi tidak tepat sasaran. Alasannya, dari 9 juta hektare lahan yang dijanjikan pemerintah akan didistribusikan, umumnya berada di kawasan terpencil di Indonesia Timur. Padahal menurut data SPI, mayoritas petani tanpa lahan di Indonesia saat ini menggarap tanah milik tuan tanah, berada di Kawasan Indonesia Barat dan Tengah.

 

Draft Perpres reforma agraria inilah yang jadi misleading, kekeliruan dalam memimpin, implementasi sudah menyimpang dari memberikan tanah untuk orang tak bertanah dan tanah yang sedikit tadi,” ungkap Henry.

 

Sementara sampai saat ini, pihaknya baru menerima draft Peraturan Presiden (Perpres) yang alot diperdebatkan dengan alur pendistribusian yang belum konkrit.

 

“Artinya, tanah yang dibagi harusnya di lokasi petani yang tidak punya tanah, yang mayoritas berada di Pulau Jawa, Lampung, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sumatera Selatan. Masalahnya yang mau dibagikan ini tidak ada di lokasi yang padat tersebut. Semuanya di luar kepulauan ini, “katanya.

 

Ketua Departemen Organisasi DPP SPI, Ali Fahmi, mengatakan ketimpangan penguasaan dan kesenjangan ekonomi tersebut berdampak pada kemiskinan dan kesejahteraan petani. Terlebih dengan dinamika pasar yang merugikan petani, berikut dengan konsekuensi dari berbagai perjanjian pasar bebas, kesejahteraan petani semakin menurun.

 

“Hal ini dilihat dari kecenderungan menurunnya nilai tukar petani dari tahun 2016 hingga Maret 2017,” ujarnya.

 

Langkah pemajuan hak asasi petani sebenarnya telah menunjukkan titik terang dengan dikeluarkannya UU no. 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (UU Perlintan).

 

“Masalahnya, hukum tersebut belum berjalan di lapangan dan kerap diabaikan keberadaannya,” imbuhnya.

 

Sebelumnya, Presiden Jokowi menyebutkan implementasi pelaksanaan dari program redistribusi aset dan program reforma agraria bisa dilakukan dengan konkret dalam rangka merealisasikan pemerataan ekonomi di Indonesia.

 

“Jadi kita akan masuk langsung tajam, cara pembagian seperti apa, distribusi seperti apa, siapa yang diberi, berapa hektar tiap kelompok tani, nelayan, rakyat atau pondok pesantren, sehingga menjadi jelas. Kemudian siapa yang mendampingi, agar yang sudah dibagi itu menjadi produktif. Dan skemanya seperti apa agar tidak bias dijual,” kata Presiden.

 

Presiden berharap, keputusan mengenai kebijakan pemerataan ekonomi bisa dibawa pada saat Kongres Ekonomi Umat pada 24 April 2017. Baik mengenai reforma agraria maupun program redistribusi aset dalam rangka pemerataan ekonomi di Indonesia.

 

“Saya ingin ini betul-betul tepat sasaran dan tepat mampu menyentuh 40 persen masyarakat kita yang masih berada dalam ekonomi terbawah. Saya minta 9 juta hektare tanah yang akan kita tata kepemilikannya lewat reforma agraria jelas, di mana lokasinya, berapa luasnya, kondisinya seperti apa, siapa yang jadi target. Langsung konkret saja,” jelas Presiden.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*