Breaking News

Petani Perlu Jaminan Sosial

Petani Perlu Jaminan Sosial.

Petani sangat membutuhkan jaminan sosial, seperti Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKm). Oleh karena itu, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) tidak boleh bertindak diskriminatif.

Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar menyatakan, BPJS Ketenagakerjaan bisa memberikan JKK dan JKm kepada petani dengan skema kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang dibayar dari Anggaran Pendatapan dan Belanja Negara (APBN).

“Kalau sebagian nelayan sudah dapat JKK dan JKm, kenapa petani belum dapat? Petani adalah kelompok yang rentan mengalami kecelakaan kerja dan kematian dalam bekerja,” tutur Timboel Siregar, di Jakarta, Selasa (25/09/2018).

Dia mengatakan, bila 5 juta petani, nelayan, buruh informal yang miskin diikutkan ke JKK dan JKm di BPJS Ketenagakerjaan, maka iuran per tahun yang dialokasikan APBN hanya Rp 1 triliun (= Rp. 16.800 × 12 bulan x 5 juta orang).

Dari Rp 2000-an triliun anggaran belanja negara tiap tahun, lanjutnya, biaya iuran JKK dan JKm buat pekerja miskin tersebut hanya sebesar 0,05 persen. “Itu sangat kecil persentasenya, di bawah 0,1 persen kok,” ujar Timboel.

Kemudian, bila mereka mengalami kecelakaan kerja, maka pembiayaannya tidak ditanggung BPJS Kesehatan lagi tapi langsung ditanggung BPJS Ketenagakerjaan. “Ini salah satu cara mengurangi defisit BPJS Kesehatan juga,” kata Timboel.

Kalau petani, nelayan dan buruh informal miskin tersebut mengalami kecelakaan kerja dan tdk mampu bekerja, lanjut dia,  maka mereka dapat Santunan Tidak Mampu Bekerja (STMB) dari BPJS Ketenagakerjaan yang nilainya Rp 1 juta per bulan.

“Yang tentunya dengan STMB ini mereka dapat mempertahankan daya belinya. Biaya pengobatan kecelakaan kerjanya full ditanggung BPJS Ketenagakerjaan sampai sembuh,” pungkas Timboel.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*