Breaking News

Petani Gagal Lagi, Ternyata Reforma Agrarianya Jokowi Hanyalah Untuk Monopoli Penguasa Dan Para Pebisnis

Petani Gagal Lagi, Ternyata Reforma Agrarianya Jokowi Hanyalah Untuk Monopoli Penguasa Dan Para Pebisnis.

Mimpi indah dengan program reforma agraria hanya isapan jempol belaka. Ternyata, reforma agraria yang digulirkan Presiden Joko Widodo, hanyalah keleluasaan para penguasa dan para pebisnis untuk melakukan monopoli atas agraria.

Hal itu disampaikan Ketua Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA), Rahmat, di Jakarta, Selasa (05/09/2017). Menurut Rahmat, program reforma agraria malah melenceng dari cita-cita awal. Saat ini, para penguasa dan pebisnis malah memonopoli lahan.

“Ternyata tanah yang dimiliki kalangan penguasa dan kaum pebisnis tidak masuk dalam objek reforma agraria. Hal ini sama saja, tidak ada keberpihakan pemerintah terhadap kalangan petani dan masyarakat kecil,” ungkap Rahmat.

Dia mengatakan, monopoli penguasaan tanah ini jelas berpengaruh pada input dan output di sektor pertanian. Seharusnya, reforma agraria mampu mengurangi praktik monopoli pertanahan oleh pemerintah dan pebisnis.

“Dengan begitu, petani dapat menikmati bagi hasil dan jumlah keuntungan dari apa yang mereka kerjakan,” ujarnya.

Karena itu, Rahmat pun menyampaikan bahwa masyarakat kian pesimis dengan program reforma agraria yang digulirkan oleh Jokowi. Meskipun pemerintah menjanjikan legalisasi dan redistribusi lahan seluas 9 juta hektar dan program perhutanan sosial seluas 12,7 juta hektar, namun hal itu masih jauh pula dari harapan.

Sekretaris Umum Serikat Petani Indonsia (SPI), Agus Ruli Hardiyansyah menambahkan, hingga saat ini, konflik-konflik agraria terus terjadi. Petani dan kalangan masyarakat adat banyak yang menjadi korban. Sementara dalam praktiknya, program legalisasi dan redistribusi lahan 9 juta hektar juga tidak ideal.

Misalnya, tanah objek reforma agraria yang dilepas tidak tepat sasaran. “Ini hanya mengakomodir pemilik perkebunan ber-skala besar. Sedangkan lahan sisa hanya dinikmati masyarakat kecil,” ungkap Agus.

Agus mencontohkan konflik agraria yang dialami petani di Mekar Jaya Langkat, Sumatera Utara. Para petani di tempat tersebut tetap digusur meski sudah bertahun-tahun mengusahakan lahan tersebut.

“Hal itu membuktikan betapa masih kuatnya penguasa melindungi kepentingan para pebisnis. Sementara kepentingan masyarakat petani diabaikan. Kami melihat reforma agraria belum berhasil,” katanya.

Sementara itu, Ketua Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Ahmad Muqqowam berpendapat, pelaksanaan reforma agraria mestinya menjadi hal mendasar. Apalagi pemerintah memiliki program pendistribusian 9 juta hektar lahan. Hal ini sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang memberi lahan untuk diolah oleh petani.

“Nah, lahan tersebut dilakukan melalui pengadaan tanah obyek reforma agraria oleh pemerintah. Sayangnya praktik pengadaan tanah obyek reforma agraria tersebut banyak menemui hambatan. Jadi, pelaksanaan reforma agraria yang dilaksanakan pemerintah saat ini masih jauh panggang dari api,” tuturnya.

Menurut dia, prioritas yang kerap diutarakan pemerintah tak kunjung terwujud melalui program konkrit. Keberpihakan terhadap kalangan para petani dan masyarakat kecil belum pula dapat diwujudkan. Dengan kata lain, target pendistribusian lahan 9 juta hektar lahan sebagaimana yang dicanangkan pemerintahan Jokowi-JK masih jauh dari harapan.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*