Breaking News

Peserta Tidak Bertambah, Kinerja BPJS Ketenagakerjaan Jalan Di Tempat

Peserta Tidak Bertambah, Kinerja BPJS Ketenagakerjaan Jalan Di Tempat.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS TK) dianggap belum mampu mendongkrak kepesertaan.

 

Capaian kepesertaan BPJS TK sebesar 21 juta jiwa masih jalan di tempat. Koordinator Nasional Masyarakat Peduli Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (KORNAS MP BPJS) Hery Susanto mengatakan, kondisi ini bahkan sangat jauh di bawah Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) Jamsostek 2017 yang mencapai 37 juta pekerja.

 

“Peta jalan BPJS TK versi pemerintah 2018 peserta BPJS TK minimal 32 juta jiwa atau sebesar 80% dari 40 juta total pekerja formal.  Capaian angka 3 juta pekerja jelas tidak sesuai dengan capaian target minimal peta jalan BPJS TK,” ujar Hery Susanto, di Jakarta.

 

Dia menjelaskan, saat ini peserta BPJS TK adalah sebanyak 22 juta pekerja formal dari potensi 50 juta orang pekerja. Sedangkan pekerja informal hanya menyentuh angka 1 juta orang peserta dari potensi 70 juta orang.

 

Menurut Hery, memasuki 1 tahun lebih kepemimpinan BPJS Ketenagakerjaan di peringatan Hari Buruh Internasional yang jatuh pada 1 Mei lalu, program kepesertaan BPJS TK dinilainya malah salah urus.

 

“Tidak punya visi dan tidak mampu membawa BPJS TK sesuai road map yang digariskan pemerintah. Apalagi tahun 2016 lalu lebih banyak peserta yang keluar daripada yang masuk sebagai peserta BPJS TK, terlihat dari kasus PHK dan penarikan dana JHT,” urainya.

 

Capaian kinerja tim program kepesertaan, lanjut dia, tidak mampu menembus roadmap BPJS TK versi pemerintah diakibatkan platform yang tidak jelas.

 

“Dan belum berubahnya mind set sesuai era baru BPJS TK,” katanya.

 

Langkah tim program kepesertaan, menurut dia, masih terjebak dalam pola lama, dimana masih memposisikan BPJS sebagai coorporate (BUMN), bukan sebagai badan hukum publik.

 

“Ini masih dominan menggunakan pola dari oleh dan untuk BPJS. Tidak menggunakan pola inklusif dengan mendorong partisipasi masyarakat secara luas,” katanya.

 

Sampai saat ini pun, lanjut Hery, BPJS TK hanya di-back up oleh kantor pelayanan yang berjumlah 11 Kanwil dan 121 kantor cabang.  Kantor yang hanya menyentuh daerah perkotaan, sehingga secara teknis menyulitkan peserta, khususnya di pedesaan untuk terlayani.

 

Bayangkan, kata dia, Indonesia yang memiliki sebanyak 34 propinsi, 514 daerah kabupaten/kota dan 50 ribuan lebih desa, tentu tidak akan terlayani jika dengan cara yang diterapkan BPJS TK saat ini.

 

Hal ini berarti hanya 32% wilayah provinsi se-Indonesia dan sepertiga daerah kabupaten/kota saja yang memiliki akses langsung ke kantor BPJS Ketenagakerjaan.

 

Kornas MP BPJS menilai tim program kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan harus diubah dan atau diganti dengan SDM yang mampu menyesuaikan dengan​ tuntutan jaman.

 

“Bukan dengan mendorong perluasan kantor pelayanan dan publikasi iklan besar-besar yang hanya buang anggaran tanpa perluasan peserta massif. Lebih baik berdayakan masyarakat dan pekerja di garda depan, dibanding hanyut dalam business oriented dengan menggenjot nilai investasi yang malah mendorong BPJS​ TK menjadi Bank Penyelenggara Jaminan Sosial,” pungkasnya.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*