Breaking News

Peserta Sering Dikadali, Edukasi Publik dan Customer Care Akan Menurunkan Defisit Pembiayaan JKN

Peserta Sering Dikadali, Edukasi Publik dan Customer Care Akan Menurunkan Defisit Pembiayaan JKN.

Masih banyak peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang tidak memahami hak-haknya, selain itu petugas di fasilitas kesehatan (Faskes) malah memanfaatkan ketidaktahuan peserta itu untuk bermain.

 

Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar menyampaikan, sebagaimana yang terjadi atas laporan dari peserta JKN di Tangerang.

 

“Kemarin ada laporan dari peserta JKN di Tangerang. Pasien dimintai biaya Bahan Habis Pakai (BHP) Nebulizer dan tindakan Nebulizer ketika berobat ke sebuah klinik di Tangerang. Biayanya Rp 90 ribu. Pasien lapor ke saya, dan saya edukasi bahwa hal itu tidak benar. Semua tindakan medis di klinik sudah dibayar oleh kapitasi sehingga pasien JKN tidak perlu bayar lagi. Si pasien tidak mau dirujuk ke Rumah Sakit agar mendapatkan tindakan medis tersebut dengan tanpa membayar,” tutur Timboel Siregar, Selasa (06/03/2018).

 

Setelah melakukan advokasi, lanjut dia, Timboel pun meminta pejabat BPJS Kesehatan Pusat untuk membantu menyelesaikan persoalan itu.

 

“Akhirnya pihak klinik itu membayarkan kembali biaya tersebut ke pasien JKN. Tentunya kejadian ini kerap kali terjadi,” ujarnya.

 

Timboel menjelaskan, selama melakukan advokasi terhadap persoalan-persoalan seperti itu, paling tida ada dua hal yang perlu dikritisi.

 

Pertama, kejadian di atas membuktikan bahwa pasien JKN memang banyak yang tidak tahu tentang hak-haknya di Faskes pertama maupun faskes lanjutan, sehingga faskes kerap kali membebani biaya ke peserta JKN.

 

“Karena ketidaktahuan tersebut maka pasien JKN harus mengeluarkan biaya dari kantongnya sendiri untuk membiayai tindakan medisnya. Fakta ini mendukung dan membuktikan kajian Prof Budi bahwa OOP (Out Of Pocket) menunjukkan tren meningkat. Tentunya OOP merugikan pasien JKN,” tutur Timboel.

 

Dia melanjutkan, OOP yang semakin meningkat memang disebabkan oleh antara lain akibat Regulasi dan Pengetahuan.

 

Dari sisi Regulasi, lanjut Timboel, Permenkes No. 4 tahun 2017 yang membuka celah pasien naik kelas perawatan dengan membayar selisih  Indonesian Case Base Groups (INACBG’s)  klas perawatan, merupakan bentuk OOP yang dilegalkan.

 

Padahal, kata dia, ada Permenkes no. 28/2014 yang membolehkan pasien naik klas perawatan, ketika hak ruang perawatan penuh, tanpa harus membayar lagi.

 

Demikian juga skema denda yang diatur dalam Perpres no. 19/2016, bisa dibayar berkali-kali oleh pasien JKN karena RS merujuk pasien.

 

“Ada “fraud” yg dilakukan RS yaitu dengan menerima pasien lalu setelah dirawat sehari dua hari, besoknya dirujuk ke RS lain. Seharusnya kalau RS tidak mampu ya rujuk aja langsung, tanpa harus basa basi merawatnya,” ujarnya.

 

Dengan “fraud” ini, kata Timboel, maka pasien harus bayar denda di RS awal dan RS tujuan rujukan. Pasien akan bayar denda lebih dari sekali agar bisa keluar Surat Penjaminan (SEP).

 

“Ini pun bentuk OOP yang dilegalkan,” ujarnya.

 

Dari sisi Pengetahuan, dengan ketidaktahuan pasien atas hak-haknya membuat faskes cenderung membebani biaya ke pasien.

 

“Dengan ketidaktahuan pasien JKN kerap kali pasien disuruh beli obat sendiri dengan alasan obat habis di apotiknya, pasien membayar tindakan medis tertentu, pasien disuruh beli darah sendiri, dan lain sebagainya. Ini bentuk OOP yang sering terjadi di faskes,” tutur Timboel.

 

Kedua, dengan ketidakmauan pasien JKN di Klinik itu untuk dirujuk ke RS agar mendapat pelayanan BHP Nebulizer dan tindakan Nebulizer tanpa membayar, maka pasien tersebut sudah membantu BPJS Kesehatan, yaitu BPJS Kesehatan tidak perlu mengeluarkan biaya INA CBGs untuk kasus tersebut. Klinik sudah bisa menangani dan tidak perlu merujuk.

 

Jadi, lanjut Timboel, dengan dimilikinya pengetahuan yang mumpuni tentang hak-haknya di faskes oleh para peserta JKN maka peserta JKN bisa membantu BPJS Kesehatan mengurangi biaya INA CBGs yang akan keluar.

 

“Ya, pengetahuan peserta JKN yang mumpuni akan berpotensi menurunkan defisit pembiayaan JKN. Apalagi kalau pengetahuan tersebut didukung oleh hadirnya customer care BPJS Kesehatan maka pasien JKN dan BPJS Kesehatan akan saling melengkapi untuk menekan munculnya INA CBGs dan OOP,” ujarnya.

 

Kemudian, lanjut dia, permasalahan yang terjadi adalah masih banyak peserta JKN kurang memiliki pengetahuan tentang hak-haknya, sementara regulasi JKN kerap kali berubah-ubah. Ditambah, customer care BPJS Kesehatan yang tidak juga kunjung hadir, walaupun pada pertemuan Rembug Nasional Kesehatan tahun lalu di Kompleks Kemayoran, Dirut BPJS Kesehatan sudah menjanjikannya.

 

“Saya berharap BPJS Kesehatan terus melakukan edukasi publik tentang JKN kepada peserta JKN secara berkesinambungan. Iklan-iklan yang dibuat BPJS Kesehatan harusnya diisi dengan edukasi publik tentang hak-hak peserta di faskes, dan segerakanlah hadirnya customer care yang bisa membantu peserta JKN di faskes. Dengan dua upaya ini saya yakin defisit pembiayaan JKN akan berkurang di tahun ini,” pungkasnya.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*