Breaking News

Peserta Sangat Dirugikan, Presiden Jokowi Diminta Pecat Jajaran Direksi BPJS Kesehatan

Kinerja tak beres, sudah sangat merugikan peserta, Presiden harus pecat Direksi BPJS Kesehatan.

Presiden Joko Widodo diminta memberhentikan jajaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) karena sudah menimbulkan kerugian yang fatal bagi para peserta BPJS.

 

Hal itu disampaikan Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu Arief Poyuono, di Jakarta, kemarin. Menurut Arief, banyak peserta BPJS yang ditolak oleh pihak Rumah Sakit, klinik penerima BPJS saat berobat.

 

Dia mengatakan, pihak rumah sakit dan klinik yang menolak peserta BPJS itu bukan tanpa sebab. Manajemen BPJS dianggap bermasalah dan tidak mengurusi para peserta BPJS sehingga mengalami penolakan ketika berobat.

 

“Kami mendesak  agar  Presiden Joko Widodo memberhentikan seluruh Direksi BPJS Kesehatan yang telah merugikan peserta jaminan sosial kesehatan,” ujar Arief, di Jakarta, Sabtu (03/09/2016).

 

Selain meminta Presiden memberhentikan jajaran direksi BPJS, Arief juga mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera melakukan penyelidikan terhadap ketidakberesan manajemen BPJS Kesehatan.

 

“Kita menduga, telah banyak terjadi penyalahgunaan dana BPJS Kesehatan yang diinvestasikan, sehingga membuat ketidakberesan dalam pembayaran kalim rumah sakit dan atau klinik, padahal uang itu seharusnya dipergunakan melayani peserta jaminan sosial kesehatan,” ujar Arief.

 

Menurut Arief, ketidakberesan manajemen BPJS Kesehatan telah banyak merugikan pemegang polis atau peserta BPJS Kesehatan saat ingin mengunakan fasilitas atau manfaatnya di rumah sakit.

 

Faktanya, lanjut dia, sangat tidak masuk akal jikalau klaim rumah sakit penerima pasien BPJS Kesehatan  untuk  biaya pengobatan dan obat- obatannya dibayar secara tepat waktu oleh BPJS Kesehatan , tentu rumah sakit tersebut pasti tidak akan menolak pasien peserta BPJS Kesehatan.

 

“Banyak laporan, kalau Rumah Sakit- Rumah Sakit swasta dan pemerintah penerima pasien BPJS Kesehatan merugi akibat keterlambatan pembayaran klaimnya dari BPJS Kesehatan,” ujarnya.

 

Bahkan, menurut Arief, BPJS Kesehatan juga tidak punya data base peserta BPJS Kesehatan, apakah iuran peserta dibayarkan atau tidak, untuk mengetahui apakah kartu peserta BPJS Kesehatan tersebut tidak menunggak iuran atau tidak.

 

Jika memang pasien peserta BPJS Kesehatan–seperti dalam beberapa kasus  ditolak rumah sakit yang melayani pasien peserta BPJS Kesehatan–ini juga merupakan lemahnya pengawasan manajemen BPJS Kesehatan terhadap rumah sakit dan klinik yang menjadi rumah sakit provider bagi peserta BPJS Kesehatan.

 

“Di sini jelas ada ketidakberesan manajemen BPJS Kesehatan dalam memberikan pelayanan yang prima bagi peserta BPJS Kesehatan. Manajemen itu sendiri yang malah membuat kerugian materi dan kerugian jiwa terhadap peserta BPJS Kesehatan,”  tuturnya.

 

Kinerja buruk dari Direksi BPJS Kesehatan yang berakibat banyak peserta BPJS Kesehatan yang dirugikan, lanjut dia, juga tidak lepas dari lemahnya kinerja Dewan Pengawas BPJS yang tidak bekerja secara optimal. “Mereka hanya menerima gaji saja tanpa melakukan pengawasan yang baik terhadap Direksi BPJS,” ujar Arief.

 

Karena itu, sesuai  ketentuan  Pasal  Pasal  34 Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2011, anggota  Direksi BPJS Kesehatan bisa  diberhentikan  dari  jabatannya  karena   merugikan  BPJS  dan  kepentingan  Peserta  Jaminan  Sosial  yang dikarenakan  kesalahan kebijakan  yang  diambil.

 

“Presiden bersegeralah memberhentikan mereka semua, daripada Negara dan masyarakat kian dirugikan terus. KPK pun segeralah mengusut penyalahgunaan dana di BPJS Kesehatan itu,” pungkas Arief.

 

Karena mengalami kerugian yang besar, BPJS Kesehatan malah sudah meminta suntikan modal dari  Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 6,827 triliun.

 

BPJS Kesehatan telah melobi Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro  sehingga mengusulkan Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk BPJS Kesehatan tersebut dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Jakarta, Senin (20/6/2016).

 

“Pemerintah mengusulkan PMN kepada BPJS Kesehatan sebesar Rp 6,827 triliun demi keberlanjutan program Jaminan Kesehatan Nasional,” kata Bambang.

 

Direktur Utama BPJS Kesehatan Fahmi Idris yang hadir dalam rapat kerja  itu menjelaskan, BPJS Kesehatan membutuhkan suntikan modal karena masih merugi.

 

BPJS Kesehatan masih merugi sebab sejak awal program ini berjalan, sudah terjadi ketidak-cocokan (mismatch) antara iuran dengan pengeluaran.

 

Fahmi menjelaskan, ketika program ini akan mulai diluncurkan, Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) mengatakan bottom line iuran BPJS Kesehatan adalah sebesar Rp 27.000.

 

Akan tetapi, dikarenakan BPJS Kesehatan merupakan program baru, dan ada penghitungan dengan pendekatan lain, maka minimal iurannya menjadi hanya Rp 19.225.

 

“Jadi, sejak awal antara pengeluaran dan iuran itu terjadi mismatch. Dan memang sampai sekarang pun belum sesuai,” kata Fahmi.

 

Pada 2015, tarif iuran yang ideal berdasarkan perhitungan DJSN adalah sebesar Rp 36.000. Akan tetapi lagi -lagi keputusannya, iuran BPJS Kesehatan hanya Rp 23.000.

 

“Sehingga mismatch Rp 13.000 di tahun ini. Tentu kami tidak berdiam diri,” kata Fahmi.

 

Beberapa waktu lalu, BPJS Kesehatan mengusulkan kenaikan tarif iuran. Namun, upaya ini ditolak oleh Komisi XI DPR RI. Karena upaya pertama ditolak, maka upaya kedua agar JKN ini berlanjut adalah meminta PMN.

 

“Sebab kalau pilihan ketiga, yaitu mengurangi manfaat, tentu tidak mungkin dilakukan,” kata Fahmi.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*