Breaking News

Perusahaan Raksasa Hengkang Dan Ribuan Buruh Kena PHK, Paket Kebijakan Ekonomi Jokowi, Gagal!

KSPI: Perusahaan Raksasa Hengkang Dan Ribuan Buruh Kena PHK, Paket Kebijakan Ekonomi Jokowi, Gagal!

Ribuan buruh telah kena pemutusan hubungan kerja atau PHK, sedangkan ribuan lainnya terancam tidak akan bekerja lagi. Perusahaan raksasa yang menampung tenaga kerja pun sudah ada yang hengkang dari Indonesia. Kebijakan pemerintah Jokowi-Jusuf Kalla mendatangkan investasi melalui paket kebijakan ekonomi dinilai gagal.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyampaikan, upaya pemerintah Jokowi membuka pintu bagi investasi asing sebesar-besarnya tidak membuahkan hasil. Malahan perusahaan asing yang ada Indonesia mulai menutup pabriknya.

Bahkan, dua perusahaan raksasa asal Jepang, Toshiba dan Panasonic, tengah merundingkan pembayaran pesangon dengan ribuan buruhnya.

Said Iqbal menuturkan gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sudah merambah industri padat modal. Setelah perusahaan otomotif asal Amerika Serikat, Ford, hengkang berikutnya dua perusahaan asal Jepang, Toshiba dan Panasonic yang akan menghentikan kegiatan produksinya di Indonesia.

“Pabrik Toshiba di kawasan industri EJIB, Cikarang akan tutup per 1 April mendatang, sementara pabrik Panasonic di EJIB, Cikarang dan di Pasuruan, Jawa Timur sudah menghentikan kegiatan produksinya pada Januari lalu,” katanya dalam jumpa pers di Hotel Mega, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (02/02/2016).

Dia menerangkan, pabrik Toshiba di Cikarang tersebut merupakan pabrik televisi Toshiba terbesar setelah yang ada di Jepang. Secara resmi Toshiba akan menghentikan kegiatan produksinya per 1 April mendatang. Saat ini, lanjut Said Iqbal, sebanyak 900-an buruh Toshiba yang merupakan anggota FSPMI tengah melakukan proses perundingan pesangon dengan pihak manajemen.

“Jadi dari 6 pabrik Toshiba yang ada di Indonesia, sekarang Cuma tinggal satu yang masih beroperasi, yaitu yang memproduksi printer, lokasinya di Batam,” kata Said.

Sementara itu PT Panasonic Lighting di Pasuruan, Jawa Timur telah menghentikan kegiatan produksinya pada akhir Januari lalu. Sekurangnya 600 buruh anggota FSPMI di perusahaan tersebut akan kehilangan pekerjaan. Di perusahaan Panasonic yang berlokasi di kawasan industry.

EJIP di Cikarang, hampir seribuan anggota FSPMI yang di-PHK. “10 tahun lalu Panasonic punya 13 perusahaan di Indonesia, sekarang cuma tinggal 3 perusahaan,” sebutnya.

Menurut Said, hengkangnya perusahaan-perusahaan raksasa tersebut menjadi sinyal negatif bagi iklim investasi di Indonesia. Sementara masuknya investasi dari Tiongkok dikhawatirkan memiliki dampak bagi buruh di Indonesia. “Investor Tiongkok itu membawa unskill workers seperti tukang masak, tukang batu, dan supir forklift, padahal ini jelas illegal,” katanya.

Di kawasan industri Pulo Gabung sudah ada 6 perusahaan yang memperkerjakan unskill worker asal Tiongkok. Said menilai kebijakan ekonomi Jokowi-JK tidak tetap sasaran dan tidak implementatif di tingkat lapangan. Pihaknya mendesak pemerintah mengkaji ulang semua paket kebijakan ekonomi. “Kami menduga untuk menerapkan paket-paket tersebut masalah ada di kualitas sumber daya manusia, kebijakan birokratis yang kaku, atau ini semua Cuma retorika,” ujarnya.

Dia juga menuding pemerintah cenderung menutup-nutupi gelombang PHK yang kini sudah terjadi. “Kami mendesak pemerintah mengumumkan secara resmi, berapa jumlah buruh industri padat modal yang sudah di-PHK dan yang berpotensi di-PHK,” ujarnya.

Said mencontohkan, industri otomotif sepeda motor sudah sangat terpukul akibat perlambatan ekonomi. Konsumen sepeda motor yang umumnya masyarakat menengah ke bawah mulai berkurang. Akibatnya buruh industri otomotif mulai terancam PHK.

“Katanya pemerintah mau menghindari PHK tapi sekarang dimana-mana terjadi PHK, pengusaha dikasih banyak insentif tapi tetap gagal bersaing,” sindirnya. Said menambahkan, jika perusahaan-perusahaan raksasa saja tutup, investment grade akan turun. Kepercayaan investor terhadap Indonesia akan anjlok dan pertumbuhan ekonomi sulit dicapai.

Sebagai solusi, FSPMI meminta pemerintah menjaga daya beli masyarakat demi menyelamatkan industri dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Sejak akhir tahun lalu, daya beli buruh terus menurun akibat kebijakan upah murah. “Segera evaluasi paket kebijakan ekonomi yang gagal, jangan sampai ada lagi buruh yang di-PHK,” tandasnya.

Wakil Presiden FSPMI yang juga anggota Dewan Pengupahan Nasional, Iswan Abdullah, menyebutkan kebijakan upah murah ditunjukkan pemerintahan Jokowi-JK melalui PP No 78 tahun 2015. Diungkapkannya, PP tersebut lahir atas tekanan Bank Dunia ke pemerintah Indonesia sebagai prasyarat bantuan ekonomi karena Indonesia akhir 2015 lalu mengalami krisis.

“Di Dewan Pengupahan Nasional, kami sudah sepakat dengan agenda pokok Revisi Permenaker no. 13 tahun 2012 tentang Komponen Hidup Layak (KHL), dimana direvisi dari 60 menjadi 80 item serta membuat regulasi yang mengatur struktur skala upah,” katanya.

Namun yang terjadi saat ini, buruh tetap diupah semurah mungkin sementara industri mulai anjlok atau angkat kaki dari Indonesia. Kondisi ini jelas mengkhawatirkan para buruh lantaran hidupnya sepenuhnya bergantung dari upah.

“Sekarang PP 78 itu juga menghapuskan hak berunding serikat buruh/pekerja, jelas ini melanggar UU Ketenagakerjaan, kalau sudah begini bagaimana buruh bisa memiliki daya beli dan bagaimana Indonesia bisa bersaing dengan negara-negara lain di ASEAN,” tandasnya.

Sementara itu Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) M. Hanif Dhakiri mengatakan pihaknya memang telah menerima laporan atas banyaknya PHK di sejumlah perusahaan. Untuk itu pihaknya telah memanggil maupun mengecek perusahaan tersebut. “Ya ini lagi diperiksa semua. Ada yang dipanggil ada yang diparani (dikunjungi). Yang di daerah juga kita konfirmasi terkait PHK ini,” ujarnya di Jakarta, Selasa (02/02/2016).(JR-1)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*