Breaking News

Perusahaan Pembakar Hutan Malah Menuntut Saksi Ahli, Selamatkan Pejuang Lingkungan Bambang Hero!

Perusahaan Pembakar Hutan Malah Menuntut Saksi Ahli, Selamatkan Pejuang Lingkungan Bambang Hero!

Guru Besar Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor (IPB) Prof Bambang Hero Saharjenao terancam digugat balik atas kesaksiannya sebagai Saksi Ahli ketika memberikan keterangan di pengadilan terkait adanya persidangan kejahatan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang disebabkan oleh PT Jatim Jaya Perkasa (PT JJP).

Alumni IPB, Jen Maro menyampaikan, Prof Bambang Hero harus diselamatkan. Sebab, dia adalah pejuang lingkungan yang membeberkan kesalahan dan juga kejahatan para korporasi yang menggasak hutan Indonesia.

“Selamatkan Pejuang Lingkungan Bambang Hero. Ada perusahaan terbukti bersalah membakar hutan Indonesia, dihukum denda 1 miliar rupiah, tapi malah balik tuntut saksi ahli sampai 510 miliar rupiah. Gila apa,” tutur Jen Maro, di Jakarta, kemarin.

Dia menjelaskan, ketidakadilan ini menimpa Bambang Hero harus dilawan. Bambang Hero hanya memenuhi undangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk jadi saksi ahli. Tugasnya, menghitung kerugian negara akibat kebakaran hutan yang disebabkan PT Jatim Jaya Perkasa (PT JJP). “Tapi malah dia yang digugat balik,” ujarnya.

Dia melanjutkan, dugaan kriminalisasi dan menggugat balik pejuang lingkungan bukan kejadian pertama. Lima bulan lalu, Nur Alam, eks Gubernur Sulteng yang terbukti bersalah keluarkan izin tambang bermasalah, juga menggugat Basuki Wasis yang jadi saksi ahli dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Jadi sekarang, ada dua saksi ahli yang dapat ancaman hukum hanya karena penuhi tugasnya,” ujar Jen.

Lagian gugatan ini salah alamat. Kalau PT JJP tidak terima dengan putusan Hakim, mereka harusnya menggugat KLHK sebagai pihak yang menggugat mereka.

“Apalagi menurut UU 32/2009, orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup itu enggak bisa dituntut atau digugat. Kesaksian Pak Bambang Hero di depan majelis hakim juga terbukti benar dan dijadikan pertimbangan hakim memutus perkara,” ujarnya.

Menurut Jen Maro, petisi menggalang dukungan bagi Bambang Hero juga sudah disebar agar dibebaskan.

Dia juga mendesak aparat penegak hukum mau menegakkan hukum dengan memberikan hukuman seberat-beratnya kepada para perusahaan pembakar hutan dan lahan, dan yang merampas hutan dan lahan Indonesia.

“Pak Bambang Hero juga bukan cuma ahli lingkungan. Tapi juga “hero” kita karena ia sudah lama bantu pemerintah dalam ratusan kasus untuk selamatkan lingkungan Indonesia. Berkat ilmu dan jasanya, banyak perusahaan perusak lingkungan yang akhirnya dihukum,” tuturnya.

Gugatan ini selain tidak adil, proses gugatan itu bisa membungkam para saksi ahli yang lain dalam melakukan tugasnya dan usahanya menyelamatkan lingkungan Indonesia.

“Selamatkan penyelamat lingkungan. PN Cibinong harus menolak gugatan PT JJP yang nggak masuk akal itu. Kalau kita bersuara rame-rame, pasti PN Cibinong akan mendengar suara keras kita,” pungkasnya.

Guru Besar Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor (IPB) Prof Bambang Hero Saharjenao mengungkapkan, persoalan-persoalan Karhutla bukan saja merugikan negara. Namun sering kali masyarakat menjadi korban dan dikorbankan.

Oleh karena itulah, Bambang Hero menegaskan, aparat penegak hukum dan KLHK harus berpihak kepada masyarakat Indonesia, bangsa dan negara, bukan pada korporasi.

Bayangkan saja, lanjut Bambang Hero, dirinya yang hadir sebagai saksi ahli dalam persoalan karhutla saja pun dikriminalisasi.

Di Indonesia, menurut dia, supremasi  hukum terhadap korporasi masih sulit. Hal ini disebabkan korporasi memiliki sumberdaya yang besar untuk melawan.

“Sumberdaya yang besar ini didapat dari hasil afiliasi korporasi dengan perusahaan transnasional,” ujar Prof Bambang Hero.

Oleh karena itu, lanjut dia, walalupun sudah diputuskan bersalah oleh Pengadilan, korporasi juga acapkali melakukan gugatan balik.

Seperti yang terjadi pada perlawanan korporasi yang saat ini sedang dilakukan PT Jatim Jaya Perkasa (JJP) melalui gugatan perdata di Pengadilan Negeri Cibinong terhadap ahli karhutla pada 17 September 2018.

Dalam gugatan itu, Prof Bambang Hero Saharjenao sendiri yang disasar. Menurut Bambang Hero, gugatan perdata tersebut merupakan bentuk ancaman terhadap upaya penegakan hukum lingkungan yang dilakukan oleh KLHK dan aparat penegak hukum lainnya.

Terkait gugatan itu, Bambang Hero mengatakan, Gugatan PT JJP tidak berdasar hukum dan mengada-ada. “Sejengkal saja saya tidak akan mundur. Saya akan terus memperjuangkan hak-hak konstitusi rakyat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat,” ujarnya.

Dia pun berharap, pengadilan menolak gugatan ini. Kalau tidak, kata dia, maka akan semakin sedikit saksi dan ahli yang mau membantu pemerintah dalam melindungi hak-hak masyarakat yang terancam oleh kejahatan yang dilakukan oleh korporasi.

“Kita tidak boleh takut menghadapi ancaman berupa gugatan seperti yang dilakukan PT JJP. Negara tidak boleh takut dan kalah. Sekaligus dalam hal ini saya mengajak teman-teman akademisi untuk terus memperjuangkan keadilan ekologi demi generasi saat ini dan akan dating,” tegas Prof Bambang Hero.

Dia menyampaikan, kejahatan karhutla merupakan kejahatan luar biasa dan sistematis yang berdampak luas terhadap kemanusiaan.

Pelaku karhutla juga diindikasikan menikmati hasil keuntungan atas tindak kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan yang dilakukan. “Untuk itu, perlu dilakukan penegakan hukum secara tegas terhadap kejahatan tersebut,” ujarnya.

PT JJP sendiri telah diputus bersalah akibat tindakan pembakaran lahan gambut seluas 1.000 Hektare di Rokan Hilir, Riau.

Untuk kasus perseorangan, berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi (PT) Pekanbaru, Kepala Kebun PT JJP Kosman Vitoni Immanuel Siboro dijatuhi Pidana penjara selama 4 tahun dan denda sebesar Rp 3 miliar.

Untuk kasus Korporasi yang diwakili  Direktur Halim Gozali berdasarkan putusan Pengadilan Negeri (PN) Rokan HIlir dihukum dengan membayar denda Rp 1 miliar. Berdasarkan putusan Kasasi Perdata Mahkamah Agung (MA), PT JJP dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum dan dikenakan denda ganti rugi sekaligus biaya pemulihan sebesar Rp 491,03 miliar.

Menurut Prof Bambang Hero Saharjenao, kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan yang dilakukan oleh korporasi secara sistematis, tidak hanya menghancurkan ekosistem, menganggu kesehatan masyarakat, menimbulkan kerugian Negara, namun juga menurunkan kewibawaan Negara.

“Kita telah merasakan bagaimana dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang mengganggu kesehatan dan perekononomian, serta adanya protes dari Negara tetangga akibat pencemaran asap lintas batas beberapa tahun lalu,” ujarnya.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*