Breaking News

Perumahan Buruh Jangan Hanya Sekedar Konsep

Perumahan Buruh Jangan Hanya Sekedar Konsep.

Pemerintah diminta untuk segera merealisasikan pengadaan rumah bagi buruh. Sejumlah Undang Undang dan Peraturan telah dikeluarkan untuk segera dilaksanakan.

 

Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar menyampaikan, peraturan baru pun kini kembali ditelurkan oleh pemerintah, agar buruh dapat segera memperoleh hak dasarnya, yakni perumahan.

 

Tanggal 5 Desember 2016 lalu, Menteri Tenaga Kerja telah menandatangani Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 35 tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian, Persyaratan dan Jenis Manfaat Layanan Tambahan Dalam Program Jaminan Hari Tua.

 

Menurut Timboel Siregar, dengan adanya Permenaker Nomor 35 ini maka BPJS Ketenagakerjaan mempunyai tanggungjawab kepada pekerja untuk membantu perumahan pekerja, yaitu dalam skema Pembiayaan Uang Muka Perumahan (PUMP), KPR (Kredit Pemilikan Rumah) dan PRP (Pembiayaan Renovasi Perumahan).

 

“Sebelum menjadi BPJS Naker, sebenarnya Jamsostek sudah memberikan layanan tambahan untuk perumahan yaitu dalam bentuk PUMP. Namun sejak bertransformasi menjadi BPJS Naker PUMP ini dihapuskan,” ujar Timboel, di Jakarta, Selasa (27/12/2016).

 

Dihapuskannya PUMP ini memang merugikan pekerja, oleh karenanya layanan tambahan ini terus didorong untuk diaktifkan lagi. Pihak BPJS Naker setuju untuk mengaktifkan lagi bila ada dasar hukumnya. Oleh karena itu kehadiran Permenaker nomor 35 tahun 2016 menjadi dasar hukum bagi BPJS Naker untuk mengaktifkan bantuan perumahan bagi pekerja.

 

Timboel mengingatkan, ketersediaan perumahan bagi pekerja adalah masalah substansial. Banyak pekerja yang sudah bekerja 10 tahun lebih belum memiliki rumah. Kalaupun pekerja mengontrak rumah maka biaya kontrak rumah bisa mencapai 25 persen dari upah buruh.

 

Oleh karena itu, lanjut dia, kehadiran Permenaker nomor 35 tahun 2016 ini adalah sangat baik karena bisa mendukung pemenuhan kebutuhan pokok buruh untuk perumahamnya dan bisa mendukung daya beli buruh.

 

“Yang harus ditindaklanjuti dari Permenaker ini adalah perlu dilakukan sosialisasi agar buruh segera bisa mengakses layanan tambahan ini, bisa PUMP, KPR atau PRP,” ujarnya.

 

Tindak lanjut lainnya adalah dilakukannya koordinasi dengan UU TAPERA (Tabungan Perumahan Rakyat), jangan sampai tumpang tindih, mengingat UU Tapera ini juga bertanggungjawab menyediakan rumah bagi buruh.

 

Dia setuju bahwa Permenaker ini baik dan harus didukung. Namun demikian ada potensi kendala persyaratan yan bisa menghalangi buruh mendapatkan layanan tambahan ini. Potensi kendala ini ada pada Pasal 4 ayat 1f, Pasal 5 ayat 1f, dan Pasal 6 ayat 1f yang isinya yaitu “Memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku pada Bank dan OJK.”

 

“Saya khawatir dengan syarat ini, ketika pekerja punya masalah dengan kartu kreditnya baik macet atau bermasalah atau kredit motornya yang bermasalah pada waktu yang lampau maka hal ini bisa berpotensi ditolak karena track recordnya sudah terekam di Bank,” ujarnya.

 

Demikian juga dengan seleksi oleh OJK, pekerja tidak tahu kondisi kondisi apa saja yang disyaratkan OJK sehingga permohonan untuk dapat PUMP, KPR dan PRP bisa ditolak.

 

Hal lain yang perlu dikritisi dari permenaker ini, lanjut dia, adalah tentang suku bunga yang diatur di Pasal 9 ayat 4, yang menyebutkan suku bunga pinjaman kepada pekerja untuk PUMP, KPR dan PRP adalah paling tinggi 3 persen di atas 7 days Reverse Rate Repo.

 

“Saya khawatir bank akan menerapkan secara subyektif suku bunga pinjaman yaitu 3 persen diatas 7 days Reverse Rate Repo tersebut. Seharusnya Bank secara obyektif dan terbuka menentukan suku bunga pinjaman tersebut yang bisa membantu cash flow pekerja dalam satu bulan,” katanya.

 

Ke depan Permenaker ini pun harus diperluas untuk membantu pekerja informal dalam penyediaan perumahan. Pemberian manfaat layanan tambahan ini akan mendukung peningkatan kepesertaan JHT bagi kalangan pekerja bukan penerima upah ( atau pekerja informal atau mandiri).

 

Manfaat Layanan Tambahan BPJS Naker dari program JHT ini harus terus dikembangkan untuk mendukung daya beli buruh (formal dan informal), seperti untuk pangan, transportasi maupun pendidikan anak buruh.

 

“Manfaat Layanan Tambahan ini akan berpotensi mendukung kepesertaan JHT meningkat lebih cepat lagi. Layanan ini pun akan memastikan pekerja tidak akan mencairkan JHT-nya ketika mengalami PHK,” pungkasnya.(JR)

 

Leave a comment

Your email address will not be published.


*