Breaking News

Pertemuan Informal Tingkat Menteri WTO di New Delhi, Mencoba Meretas Kebuntuan, Menghindari Perang Dagang

Pertemuan Informal Tingkat Menteri WTO di New Delhi, Mencoba Meretas Kebuntuan, Menghindari Perang Dagang.

Menyusul kegagalan Konferensi Tingkat Menteri (KTM) WTO ke-11 pada bulan Desember lalu di Buenos Aires, India mengambil prakarsa untuk mengundang negara-negara kunci anggota WTO dan Dirjen WTO Roberto Azevedo untuk   membahas secara informal kelanjutan sistem perdagangan multilateral yang dikelola  oleh WTO.

 

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita  yang hadir dalam pertemuan ini mewakili Indonesia sekaligus kelompok pertanian G33 berdiskusi intensif dengan  Ketua Pertemuan, Menteri Perdagangan India Mr. Suresh Prabhu, serta menteri-menteri dan ketua delegasi dari 45 negara anggota WTO lainnya yang khusus diundang ke pertemuan satu hari ini.

 

“Kita menyambut baik prakarsa India untuk mengadakan pertemuan ini karena KTM di Buenos  gagal menghasilkan  political direction’  bagi proses perundingan selanjutnya di WTO. Para  Menteri dan Ketua Delegasi yang hadir cukup terbuka dalam menyampaikan pendapatnya, namun tampaknya masih cukup lebar perbedaan yang ada. Saya  sampaikan bahwa ada  ‘trust deficit’ di antara kita yang harus segera diatasi,” ujar Enggar.

 

Para Menteri secara umum membahas dua topik besar. Pertama adalah arahan politik untuk  proses perundingan di WTO terutama pada isu-isu yang tidak memiliki kejelasan program kerja  dari KTM Buenos Aires dan, kedua, isu pembangunan yang terus mengganjal kemajuan perundingan Putaran Doha sejak diluncurkan pada tahun 2001.

 

Untuk isu pertama, delegasi yang hadir memiliki pandangan yang berbeda. Negara berkembang termasuk negara kurang berkembang umumnya berpendapat bahwa isu-isu Doha utamanya di  bidang pertanian dan perlakuan khusus bagi negara kurang berkembang tetap harus diselesaikan.

 

Sebagian besar negara berkembang bersikap terbuka untuk mulai membahas isu-isu baru seperti e-commerce,  UMKM, fasilitasi investasi, dan pemberdayaan wanita dalam kegiatan ekonomi namun bersamaan dengan itu isu-isu Doha juga perlu diselesaikan.

 

“Indonesia bersikap pragmatis. Benar bahwa WTO harus tetap relevan terhadap realita di dunia bisnis dengan mulai membahas isu-isu baru. Namun, kelemahan-kelemahan perjanjian WTO yang  mencetuskan Perundingan Putaran Doha juga harus diselesaikan karena bila tidak maka ketimpangan pembangunan atau  ‘development divide’  bukan berkurang,  tetapi justru semakin  besar,” imbuh Enggar.

 

Selain hal-hal di atas,  Menteri Perdagangan  yang memimpin delegasi Indonesia juga menyampaikan beberapa pemikiran penting  lainnya  dalam pertemuan ini.

 

Pertama,  sistem perdagangan multilateral di bawah naungan WTO adalah satu-satunya sistem perdagangan dunia yang ada dan sejauh ini dapat diandalkan. Bila sistem ini dipandang tidak sempurna, maka menjadi tugas anggota WTO untuk memperbaikinya, bukan meninggalkannya.

 

Kedua, perundingan di sektor pertanian dan perikanan akan tetap penting bagi semua negara, baik  negara berkembang  dan  kurang berkembang maupun  emerging economies  dan  negara-negara  maju. Dalam konteks ini, Indonesia menekankan arti penting proposal kelompok pertanian negara  berkembang G33 untuk diselesaikan segera. Proposal dimaksud terkait  Public Stock Holding for  Food Security Purposes  (PSH) dan  Special Safeguard Mechanism  (SSM).

 

Kesepakatan di bidang  subsidi pertanian juga sama pentingnya bagi negara berkembang. Ini berhubungan dengan upaya  untuk menghapus subsidi yang  terkait dengan  illegal, unreported and unregulated fishing,  dan  mengurangi subsidi yang menyebabkan  overfishing  dan penimbunan stok ikan yang berlebihan.  Indonesia juga menegaskan bahwa pembahasan mengenai hal ini harus  tetap memberi  ruang  untuk membantu nelayan skala kecil dan berada di daerah terpencil.

 

Ketiga, untuk inisiatif-inisiatif baru di WTO terkait isu UMKM, fasilitasi investasi, e-commerce, dan pemberdayaan perempuan, anggota WTO harus bersikap terbuka untuk mendiskusikannya guna mendapatkan pemahaman mendalam  sebelum dilanjutkan ke tingkat perundingan di masa yang  akan datang.

 

Keempat,  terkait dengan isu-isu pembangunan, Indonesia memahami kesulitan sejumlah negara  maju  untuk memberikan perlakuan khusus dan berbeda kepada sejumlah negara berkembang  yang sebetulnya sudah “naik kelas” menjadi  emerging economies. Hal ini harus dibahas dengan  kepala dingin, tidak emosional, dan bukan dengan cara “membajak” pembahasan isu-isu lain yang  menyebabkan kebuntuan pada semua isu runding di WTO.

 

Indonesia juga menyampaikan keprihatinan bahwa satu dari tiga pilar sistem perdagangan  multilateral di bawah WTO mengalami ancaman besar karena proses pemilihan anggota Badan  Banding Sengketa terganjal oleh masalah  prosedural. Dalam kaitan ini, Menteri Enggar menyatakan Indonesia bergabung dengan sekelompok negara yang mengajukan proposal  mengenai prosedur pemilihan  anggota Badan Banding agar fungsi WTO sebagai penengah sengketa dagang dapat segera dipulihkan.

 

Sebagai penutup, Menteri Perdagangan menyampaikan bahwa saat ini semakin penting untuk menunjukkan political will yang kuat untuk memperkokoh sistem perdagangan multilateral yang terbuka, inklusif, pasti, dan berdasarkan peraturan (rules-based)  seraya terus  memperkuat mekanisme penyelesaian sengketa WTO yang adil dan efektif.

 

“Praktis semua negara yang hadir menyampaikan kekhawatirannya bahwa tanpa  WTO yang  efektif menjalankan fungsinya sebagai wadah berunding, monitoring kepatuhan dan penyelesaian  sengketa maka ancaman perang dagang akan semakin nyata dan tidak ada yang diuntungkan bila  hal itu benar-benar terjadi,” pungkas Enggar.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*