Breaking News

Persyaratan Dinaikkan, “Bunuh” Calon Perseorangan

Dari Kanan: Jeirry Sumampow, Ray Rangkuti, Sebastian Salang, Miryam Haryani

Polemik revisi UU No.8 Tahun 2015 tentang Pilkada semakin memanas. DPR menghendaki meningkatkan syarat dukungan KTP yang awalnya 6,5-10 persen dari jumlah daftar pemilih tetap menjadi 15-20 persen dari jumlah daftar pemilih tetap.

Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti mengutarakan kekecewaannya melihat gelagat DPR hendak menaikkan persyaratan calon perseorangan.

“Kita sangat keberatan. Ini sangat mengecewakan,” kata Ray Rangkuti dalam diskusi bertajuk “Revisi UU Pilkada, antara Parpolisasi dan Derakyatisasi” yang berlangsung di Aula Kantor PGI, Jakarta (18/3).

Kendati begitu, Ray mengatakan saat ini revisi UU Pilkada bukan melulu mempersoalkan calon kepala daerah dari perseorangan. Banyak sekali persoalannya.

Ray membeberkan beberapa persoalan revisi UU yang jauh lebih penting. Diantaranya, terkait persoalan hubungan darah (keluarga dengan kepala daerah sebelumnya) yang rentan dengan praktek nepotisme politik, bagaimana melakukan proses hukum baik secara pidana dan perdata (sengketa), bagaimana tersangka atau terpidana koruptor tidak boleh dicalonkan sebagai kepala daerah, dan independensi Polri/TNI dalam pilkada.

Anggota DPR dari Partai Hanura, Miryam S Haryani berpendapat menguatnya isu calon perseorangan dalam revisi UU Pilkada ini disebabkan munculnya calon perseorangan seperti Ahok.

“Calon peseorangan sebelumnya tidak ada yang segreget Ahok atau Ridwan Kamil atau Risma. Kalau revisi UU ini dalam rangka menjegal calon perseorangan maka Fraksi Hanura akan menolak ditingkatkannya persyaratan calon perseorangan. Sebab kalau diperberat syaratnya maka bukan hanya berdampak di Jakarta tapi juga seluruh daerah,” tegas Ketua Srikandi Hanura ini.

Pengamat politik dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang menilai revisi UU Pilkada ini dari segi waktu terlalu mepet.

“Ada semangat untuk menjegal dari calon perseorangan. Semestinya DPR lebih visioner dalam melakukan revisi UU Pilkada,” ujar dia.

Hal senada dikatakan Ketua Komite Pemilih Indonesia (Tepi), Jeirry Sumampow yang tidak setuju jika persyaratan calon perseorangan dinaikkan.

“Itu sama saja bunuh calon perseorang,” tandas dia.

(Amb)

1 Comment on Persyaratan Dinaikkan, “Bunuh” Calon Perseorangan

  1. Semua upaya dilakukan oleh berbagai pihak hanya karena dalam rangka untuk menghambat pencalonan Ahok. Nama masyarakat jadi alat yang sering dibawa-bawa sekalipun sebenarnya segelintir orang saja untuk menurunjan Nama baik Ahok. Namun apapun apaya yang kalian lakukan kalau masih terus diboncengi oleh politik kotor, tak Akan mampu melawan orang yang berjalan dengan benar.

    Hanya Ada Dua kemungkinan kejahatan melawan kebenaran; kejahatan tak akan pernah bisa menang dengan upaya busuk apaun yang Akan dilakukan bila tidak diijinkan Tuhan. Kejahatan bisa menang melawan kebenaran dengan upaya licik jika itu diijinkan Tuhan, namun dibaliknya ada sejuta penyesalan muncul bukan saja pada masyarakat yang menjadi korban pemenuhan orang atau Kelompok tertentu, tapi juga terhadap mereka yang terlibat dalam permainan politik sandiwara.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*