Breaking News

Persoalan THR, Buruh Kontrak Juga Terdiskriminasi

Persoalan THR, Buruh Kontrak Juga Terdiskriminasi.

Bukan hanya untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) saja urusan Tunjangan Hari Raya (THR) terjadi diskriminasi, para buruh pabrik sekalipun juga mengalami hal yang sama.

Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (Opsi) Timboel Siregar mengatakan, terjadi diskriminasi THR antara pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dengan pekerja Perjanjian Kerja untuk Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).

Tidak percaya? Timboel membuka Pasal 7 Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang THR. Pasal itu berbunyi lengkap; (1) Pekerja/buruh yang hubungan kerjanya berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu dan mengalami pemutusan hubungan kerja terhitung sejak 30 (tigapuluh) hari sebelum Hari Raya Keagamaan, berhak atas THR Keagamaan. (2) THR Keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk tahun berjalan pada saat terjadinya pemutusan hubungan kerja oleh Pengusaha. (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Pekerja/Buruh yang hubungan kerjanya berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu, yang berakhir sebelum Hari Raya Keagamaan.

“Kenapa ya, kok didiskriminasi haknya antara pekerja PKWT dan PKWTT? Bukankah kondisinya sama-sama mau terputus hubungan kerjanya?” ujar Timboel, Kamis (07/06/2018).

Dia menerangkan, pekerja tetap yang baru bekerja 1 tahunan dan kena PHK, di Pasal 7 berhak mendapat THR. Tapi pekerja PKWT yang sudah bekerja hampir 3 tahun dan akan di-PHK karena kontraknya habis, justru tidak dapat.

Menjadi sesuatu yang aneh dan sangat diskriminatif, lanjut dia, jika pekerja PKWT yang sudah lama berkontribusi bagi perusahaan dibandingkan pekerja tetap tersebut, justru tidak dapat THR.

Jikalau pekerja tetap yang ter-PHK, mungkin dapat pesangon ketika ter-PHK dan dapat THR pula. Sehingga dia punya pegangan uang untuk berhari raya,  sementara pekerja PKWT yang ter-PHK karena habis kontrak, tidak dapat pesangon dan tidak dapat THR pula, yang akibatnya akan kesulitan berhari raya.

“Bukankah si pekerja tetap dan pekerja PKWT sama-sama manusia yang butuh uang untuk berhari raya? Apakah gerangan yang menjadi dasar pemikiran hadirnya Pasal 7 ayat 3 itu?” tanyanya.

Menurut Timboel, seharusnya Pasal 7 ayat 3 ini tidak ada. Sebaiknya dihapuskan saja, sehingga seluruh pekerja baik PKWT maupun PKWTT, yang akan di-PHK berhak dapat THR.

Selain itu, lanjut dia, Pasal 7 ayat 3 itu tidak sesuai butir kesatu dan kedua dari Sila Pancasila yaitu Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.

Sila ini, menegaskan, pertama, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.

Kedua, mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*