Breaking News

Persoalan Reklamasi Teluk Jakarta, Menteri Panjaitan Berpihak Kepada Pengembang

Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan dituding pro pengembang dalam persoalan Reklamasi Teluk Jakarta.

Pernyataan Menteri Koordinator (Menko) Maritim Luhut Pandjaitan tentang reklamasi pulau G dinilai berpihak kepada pengembang oleh Koalisi Selamat Teluk Jakarta. Pasalnya, Menko Luhut langsung menyimpulkan bahwa reklamasi Pulau G tidak bermasalah hanya berdasarkan diskusi dengan PT PLN dan pengembang reklamasi. Sedangkan persoalan kerusakan lingkungan dan ancaman terhadap sumber kehidupan nelayan dan masyarakat pesisir, perempuan dan laki-laki, tidak menjadi pertimbangan.

 

Tim Hukum Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta, Marthin Hadiwinata mengatakan, hasil kajian yang selama ini di klaim sebagai basis pengambilan keputusan oleh Kemenko Maritim hingga kini masih tidak bisa diakses oleh masyarakat. Padahal, menurutnya, Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti telah mengeluarkan surat rekomendasi penanganan reklamasi Pulau G.

 

“Dalam surat tersebut, KKP secara tegas merekomendasikan agar reklamasi Pulau G dihentikan. Tak hanya itu, nelayan Teluk Jakarta telah membuktikan sejumlah masalah dalam reklamasi Pulau G di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Sehingga hakim pun dalam putusannya memerintahkan penghentian reklamasi pulau G,” ujar Marthin di Jakarta, Kamis (8/09/2016).

 

Menurut Marthin, sikap Menko Luhut tersebut merupakan pembangkangan atas putusan PTUN Jakarta.

 

“Sikap ini tidak pantas apalagi Luhut sebagai mantan Menkopolhukam, sikap yang menunjukkan kemunduran demokrasi dengan tidak menghargai lembaga yudikatif,” ucapnya.

 

Selain itu, lanjutnya, Menko Luhut juga seolah-olah mengabaikan kajian lingkungan dan sosial yang selama ini telah dilakukan sejak dulu, termasuk diantaranya kajian ketidaklayakan lingkungan hidup yang dikeluarkan Kementerian Lingkungan Hidup.

 

“Dalam kajian tersebut menunjukkan potensi kerugian kerusakan yang diakibatkan proyek reklamasi akan sangat besar. Untuk itu, pernyataan mengenai keberadaan proyek reklamasi tidak bermasalah patut dipersoalkan dan Kemenko Maritim harus sesegera mungkin membuka kajian-kajian yang telah dilakukan selama ini,” pungkasnya.(Richard)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*