Breaking News

Persoalan Ketenagakerjaan Kian Memprihatinkan, Pelaut Minta Perhatian Serius Pemerintah

Persoalan Ketenagakerjaan Kian Memprihatinkan, Pelaut Minta Perhatian Serius Pemerintah.

Meski lahir dan tinggal di negara maritim, kondisi pelaut di Indonesia masih memprihatinkan. Banyaknya pelanggaran ketenagakerjaan yang mereka alami.

 

Sekjen Pergerakan Pelaut Indonesia (PPI), Asep Arisandi menuturkan, pemerintah belum maksimal dalam melakukan pengawasan, perlindungan, serta upaya mensejahterakan pelaut Indonesia. Hal tersebut terbukti dengan banyaknya kasus yang terjadi, seperti gaji yang rendah, PHK sepihak, gaji tidak dibayar, maraknya calo pelaut nakal, dan diskriminasi terhadap pelaut wanita.

 

Di samping itu, juga masih kerap terjadi penggunaan dan peredaran ijasah kepelautan palsu, birokrasi yang berbelit-belit dalam kepengurusan dokumen kepelautan, hingga kepada soal tumpang tindih regulasi yang mengatur penempatan dan perlindungan pelaut Indonesia.

 

Padahal, di Pasal 337 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, telah menyatakan ketentuan ketenagakerjaan di bidang pelayaran dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.

 

“Namun fakta di lapangan sangat berbeda. Contohnya saja, Perjanjian Kerja Laut (PKL) yang masih menggunakan dan mengacu kepada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) serta dalam PKL sama sekali tidak melibatkan Kementerian/Dinas yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan,” ujar Asep Arisandi dalam siaran persnya, Rabu (23/08/2017).

 

Kondisi ini mengakibatkan banyak pelaut yang diupah di bawah upah minimum. Padahal, seharusnya pelaut dapat menerima upah di atas ketentuan Upah Minimum, mengingat pelaut merupakan tenaga kerja dengan resiko tinggi serta memiliki sertifikat kompetensi/profesi berstandar International Maritime Organization (IMO).

 

Sementara dalam Pasal 19 ayat 6 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 tahun 2000 tentang Kepelautan dinyatakan ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penempatan tenaga kerja pelaut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Keputusan Menteri yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setelah mendengar pendapat dari nenteri.

 

“Namun kami melihat bahwa antara Kemenaker dan Kemenhub seperti tidak harmonis dan terkesan berjalan sendiri-sendiri,” keluh Asep.

 

Seharusnya kedua kementerian tersebut saling berkoordinasi guna menerbitkan sebuah regulasi kepelautan yang mengakomodir penempatan dan perlindungan pelaut Indonesia baik yang bekerja di dalam maupun di luar negeri.

 

PPI, lanjutnya, mendesak pemerintah untuk segera menerbitkan regulasi tentang pengupahan pelaut dan regulasi satu pintu tentang penempatan dan perlindungan pelaut. Pihaknya juga menuntut pemberantasan penggunaan dan peredaran ijazah pelaut palsu.

 

“Kami berharap pemerintah meratifikasi konvensi ILO no. 188 tahun 2007 tentang Pengerjaan di bidang Perikanan, serta melibatkan organisasi/serikat pekerja pelaut dalam pembahasan pembuatan regulasi terkait kepelautan,” tandasnya.

 

Sebelumnya, Indonesia telah meratifikasi Maritime Labour Convention (MLC) 2006 pada tahun 2016 melalui UU No. 15 Tahun 2016 tentang Pengesahan Maritime Labour Convention 2006. MLC 2006 adalah Konvensi Ketenagakerjaan Maritim yang sejak 2006 diadopsi oleh International Labour Organization (ILO) untuk menciptakan suatu instrumen tunggal yang memuat semua prinsip dan standar ketentagakerjaan internasional yang berlaku di industri pelayaran, untuk selanjutnya dapat diratifikasi oleh negara anggota.

 

Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, A. Tonny Budiono menyebutkan Indonesia memiliki kurang lebih 750.000 pelaut dan tiap tahunnya ada 10.000 lulusan sekolah dan akademi yang siap bekerja di sektor maritim.

 

“Kami menganggap pelaut Indonesia telah menjadi aset bangsa untuk mendukung terwujudnya Indonesia sebagai poros maritim dunia,” katanya.

 

Menurutnya, ratifikasi MLC 2006 diharapkan dapat mendorong kesejahteraan pelaut dan awak kapal karena dari berbagai persoalan yang selama ini dihadapi pelaut dan awak kapal salah satunya mengenai isu ketenagakerjaan.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*