Breaking News

Persfektif Konstitusi UUD 1945 Atas Permasalahan Bangsa Indonesia dan Solusinya

Prof Dr Muchtar B Pakpahan, SH, MA.

oleh: Prof Dr Muchtar B Pakpahan, SH, MA

Tulisan ini saya paparkan dalam Diskusi Permasalahan Kebangsaan yang dilakukan oleh Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah pada 25 Januari 2017. Saya memenuhgi undangan dan permintaan berbicara dalam diskusi dengan mengambil topik Permasalahan Bangsa Dan Solusinya Dalam Persfektif Konstitusi UUD 1945, Dengan Analisa Kini dan Masa Depan.

Pertama-tama, saya mengucapkan terimakasih atas Undangan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah nomor; DN.860/13/DPD/I/2017 tertanggal 25 Januari 2017 itu.

Apa yang saya kemukakan sebagai bahan diskusi ini, berasal dari pengetahuan dan pemahaman serta pengalaman saya dalam kapasitas sebagai Orang Batak, Kristen, Ilmuwan, Lawyer, dan Unionis Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (DPP SBSI) 1992-2003 dan 2014-sekarang.

Saat ini, permasalahan bangsa yang serius adalah tentang Kebhinekaan, ketidakadilan sosial, ketidakpastian penegakan hukum dan korupsi.

Padahal Kebhinekaan sebagai suatu fondasi perekat bernegara sudah final baik secara konstitusi maupun pernyataan sikap politik semua komponen bangsa sejak disahkannya UUD 1945 yang dasar filosofinya Pancasila. Kebhinekaan tersebut diraih dari pergumulan sejak ada cita-cita dan perjuangan merdeka yang diakumulasikan pada sumpah pemuda 28 Oktober 1928. Sumpah Pemuda tersebut jawaban dari relitas betapa majemuk rakyat Indonesia, majemuk suku, ras, dan agama. Penegakan hukum dan memberantas korupsi, jalan menuju tercapainya tujuan kemerdekaan sebagaimana diamanatkan pembukaan UUD 1945 alinea 4.

Saya menjadi Lawyer, aktivis dan akademisi sejak tahun 1978. Dari pengalaman saya, permasalahan kemajemukan atau kadang-kadang hingga tingkat mengkhawatirkan, terjadi sejak pemerintahan Orde Baru. Misalnya, di Sumatera Utara dimulai dari ada larangan Pangdam I Bukit Barisan memelihara babi di Sumatera Utara tahun 1969. Lalu orang Batak melawan, karena babi berfungsi dalam adat dan menyekolahkan anak. Dari sini melebar seperti pertikaian agama. Kemudian di tahun 1992 memecah belah HKBP (Huria Kristen Batak Protestan) dan memecah belah NU (Nahdatul Ulama).

Dari pengalaman tersebut ada dua thema kajian dan pembicaraan, yakni manajemen konflik dan pengalihan issu. Dengan Manajemen konflik, Negara/Pemimpin Negara memelihara dan mempergunakan konflik untuk mencapai tujuan atau memperkuat kekuasaan. Dengan pengalihan issu, memelihara dan mempergunakan suatu keadaan atau suatu komunitas atau suatu kekuatan untuk suatu saat dibutuhkan untuk mengalihkan perhatian menjadi “attack dog”. Biasanya bila ada issu besar serta bila dikembangkan, dikhawatirkan dapat menjatuhkan penguasa atau menurunkan popularitas penguasa, maka perhatian terhadap issu itu dialihkan ke issu yang lebih menarik dan sensitif.

Saya mengutip ungkapan Jenderal TNI-AD Yoga Sugama waktu menjabat Kepala BAKIN (Badan Kordinasi Intelijen Negara), BIN (Badan Intelijen Negara) sekarang. “kami di intelijen, sering menciptakan hantu, tetapi bisa terjadi lama kelamaan, kami jadi yakin benar ada hantu tersebut dan kami sendiripun menjadi takut terhadap hantu yang tadinya buatan itu”.

Diskusi ini bertepatan dengan sepertinya tegang masalah kebhinekkan, berawal dari ucapannya Basuki Tjahaya Purnama/Ahok. Menurut saya ada pembiaran sekurang-kurangnya kelambanan mengambil tindakan preventif atau repressif awal, sehingga masalahnya menjadi besar dan meluas.

Diskusi ini bertepatan dengan sepertinya tegang masalah kebhinekkan, berawal dari ucapannya Basuki Tjahaya Purnama atau Ahok. Menurut saya ada pembiaran sekurang-kurangnya kelambanan mengambil tindakan preventif atau repressif awal, sehingga masalahnya menjadi besar dan meluas.

Berikut ini ada beberapa fakta pembiaran, pertama, sudah banyak yang mengemukakan ucapannya Ahok telah diedit oleh Buni Yani. Yang didengar publik itu adalah tidak yang asli. Tetapi Buni Yani tidak dimintai keterangan. Editan itu menimbulkan ketegangan.

Kedua, ada ulama di depan seorang petinggi polisi berpangkat AKBP mengatakan “Bawa kepala Ahok saya akan bayar 1 miliar’, orang itu malah tidak diperiksa. Padahal sudah ada tindak pidana menyuruh membunuh dengan membayar Rp 1 miliar.

Ketiga, Habib Rizieq mengemukakan Pancasila Sukarno di pantat dan Pancasila 7 kata di kepala dan Ketika demonstrasi ada yang bilang Presiden “anjing”. Ada penistaan idiologi negare dan proklamator/mantan kepala negara.

Keempat, waktu reformasi sedang berlangsung, ada pamswakarsa berjubah putih membawa bambu runcing yang dikawal ABRI terutama TNI-AD dan Polri, yang mereka sebut menghempang pertumbuhan komunis, dan yang dicap komunis itu adalah kami SBSI dan aktivis yang berjuang untuk reformasi. Waktu itu Panglima ABRI adalah Jenderal TNI Wiranto dan Kasospol ABRI Letjen Susilo Bambang Yudhoyono, dan Kapolda Metrojaya Letjen Pol Nugroho Djajusman.

Kelima, pada proses itu ada teman-teman kami yang disebut kaum kiri dianiaya di hadapan petugas keamanan.

Keenam, fakta lain yang yang mengherankan, sejak reformasi FPI bagaikan kekuatan yang dahsyat yang dapat pemerintah, menundukkan TNI dan menundukkan polisi, terutama selama pemerintahan Presiden SBY 10 tahun.

Ketujuh, satu tahun Joko Widodo menjadi presiden, 2014-2015, FPI seperti tiarap atau kesulitan menegakkan benderanya. Tetapi sejak pertengahan 2016 bersamaan dengan Wiranto menjadi Menkopolhukam, Jenderal Pol Tito Karnavian menjadi Kapolri dan Jenderal Pol Budi Gunawan menjadi Kepala BIN, FPI menemukan ruang bergerak dengan issue Ahok menista agama.

Fakta lain yang pernah saya alami, yakni; Pada Juli 1993 kami menyanyikan lagu padamu negeri ditambah ayat 2 padamu buruh kami ditangkap Kapolres Bogor. Kami ditangkap karena menyanyikan padamu negeri diganti padamu buruh.

Kemudian, pada Agustus 1993 kami di Tangerang menyanyikan “kulihat ibu pertiwi, sedang bersusah hati, sawah ladang dikoleksi, oleh penguasa negeri. Hutan darat dan lautan dijual ke luar negeri, Megawaty pemimpin kita, rakyat makmur sentosa”. Kami ditahan di polres Tangerang. Pertanyaannya mengapa dinyanyikan merendahkan bangsa sendiri.

Lalu, pada Januari 1994 saya berceramah di hadapan Angkatan 45 di Semarang, ditangkap dan ditahan 20 hari di polresta Semarang. Tuduhan menghasut melawan pemerintah yang sah dan rapat gelap.

Dan pada tahun 1986 saya dipecat dari status dosen di Univ.HKBP Nommensen atas permintaan Pangdam karena saya menghidupkan PKI. Selama saya menjadi Ketua Umum DPP SBSI saya diidentikkan menghidupkan PKI.

Nah, kalau demikian kepentingan pembiaran itu muaranya kemana? Ke manajemen konflik atau mengalihkan issu? Ada fakta lain tetapi terhindar dari pengetahuan publik, yakni ada Tax Amnesty yang memberi karpet merah kepada penjahat ekonomi (korupsi, pengemplang pajak, narkoba, trafficking). Uang hasil kejahatan dicuci sebagai bahan pencucinya 2 persen. Tax amnesty sarat dengan ketidakpastian penegakan hukum dan ketidak seriusan memberantas korupsi dan dampaknya ketidak adilan sosial.

Tax Amnesty ini sarat perdebatan kontroversial keadilan dan penegakan hukum negara hukum. Hal ini tidak akan pernah berahir sama seperti release and discharge BLBI, dan korupsinya keluarga mantan Presiden Suharto.

Tax Amnesty ini sedang judial review di MK, tetapi bisa dibungkam. Di Media elektonik TV-TV, dan semua media didominasi habis kasus Jessica penistaan agama, bahkan lebih tertarik berita artis cerai, artis melahirkan, artis berkelahi daripada masa depan bangsa dengan kebijakan Tax Amnesty.

Bahkan kasus Jessica bisa dibuat lebih menarik disiarkan on air daripada masa depan negara dan bangsa yang berhubungan dengan Tax Amnesty.

Ada dua fundasi kenegaraan kita selalu terancam yaitu kebhinekaan dan NKRI. Menurut saya sumber masalah ada dua, pertama, Pasal 1 (3) UUD Indonesia adalah negara hukum. Prinsip negara hukum belum pernah dilaksanakan di Indonesia, dan ini menimbulkan ketidak adilan, kecemburuan, dan makin jauh jarak si kaya dan si miskin. Law Enforcement kita sangat lemah dan komitmen pemimpin negara kita untukLaw Enforcement sangat lemah. Tahun 2008 pernah diumumkan dari 100 orang terkaya di dunia, 11 orang adalah Indonesia.

Kedua, setelah Sukarno, NKRI belum pernah dipimpin oleh seorang negarawan yang mempunyai komitmen yang kuat menjalankan Pasal 1 (3) UUD, kecuali GusDur. Juga dengan kata lain, NKRI sial belum pernah mendapat pemimpin yang seperti Lee Kwan Yew atau Tun Abdulrazak, atau Lech Walessa, atau Kim Dae Yung atau Nelson Mandela atau Lulla da Silva.

Nyatanya, Pasal 27 (2) UUD, Pasal 28 UUD, Pasal 29 UUD, Pasal 31 UUD, Pasal 33 UUD dan Pasal 34 UUD belum pernah dilaksanakan. Dan kenyataannya, rakyat tenang-tenang saja terhadap presiden yang tidak melaksanakan pasal-pasal tersebut. Padahal Pasal-pasal tersebut merupakan perwujudan dari tujuan para proklamator memerdekakan Indonesia yakni: melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta mewujudkan perdamaian dunia berdasarkan Pancasila.

Apa yang kita lakukan untuk membebaskan Indonesia dari belenggu ancaman pelemahan kebhinekaan dan NKRI. Mari kita mendorong Presiden Joko Widodo konsekwen dan komit melaksanakan UUD, terutama Pasal-pasal yang dikemukakan di atas, serta mendorong Presiden Joko Widodo merealisasikan janji-janji politiknya. Lebih dari situ kita dorong Joko Widodo menjadi negarawan dan pemimpin menjadi seperti salah satu pemimpin nama yang saya sebut di atas.***

Leave a comment

Your email address will not be published.


*