Breaking News

Perserikatan Bangsa Bangsa Deklarasikan Hak Asasi Petani

Perserikatan Bangsa Bangsa Deklarasikan Hak Asasi Petani.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendeklarasi Hak Asasi Petani dan Masyarakat yang Bekerja di Pedesaan. Deklarasi tersebut telah diadopsi pada sesi ke-39 Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB di Jenewa, Swiss, pada Jumat (28/09) waktu setempat.

Dalam pengambilan keputusan, 33 negara anggota Dewan HAM PBB menyetujui, sedangkan 11 negara abstain, dan hanya tiga negara yang menolak yaitu Australia, Hungaria, dan Inggris Raya.

Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI), Henry Saragih mengucapkan rasa syukurnya atas keberhasilan ini. “Di hari Jumat yang penuh berkah ini, kaum tani kecil sedunia mendapatkan kemenangannya, mendapat kado istimewa dengan disahkannya Deklarasi Hak Asasi Petani (HAP) ini,” ujarnya dalam siaran persnya, Jumat (28/09/2018).

Dengan Deklarasi HAP ini, hak-hak petani sudah diakui oleh mekanisme HAM internasional PBB secara resmi. Mulai dari hak atas kehidupan yang layak, hak atas tanah, hak atas benih, hak atas keanekaragaman hayati dan prinsip nondiskriminasi terutama untuk petani perempuan dan perempuan pedesaan.

Henry memaparkan, deklarasi HAP ini adalah deklarasi yang inisiatifnya asli berasal dari kampung-kampung pelosok di Indonesia. “Konferensi nasional hak asasi petani tahun 2001 di Cibubur yang SPI selenggarakan bersama ormas dan lembaga lainnya. Ini adalah salah satu momen awal lahirnya deklarasi ini yang selanjutnya SPI bawa bersama La Via Campesina ke tingkat internasional,” terangnya.

Dia menambahkan, deklarasi ini nantinya bisa dipakai untuk perjuangan mempertahankan lahan melawan perampasan lahan dan konflik agraria yang masih banyak menimpa petani di Indonesia.

“Negara-negara, terutama Indonesia, bisa menggunakannya sebagai standar HAM yang penting di tingkat nasional. Juga bisa memperkuat banyak undang-undang lain yang mendukung hak asasi petani,” terangnya.

SPI juga menghargai upaya pemerintah Indonesia yang terus mendukung inisiatif Deklarasi HAP ini baik di nasional maupun di PBB. “Seperti yang kita tahu, Indonesia juga menjadi co-sponsor resolusi Dewan HAM PBB yang mengesahkan Deklarasi HAP. Ini menunjukkan pemerintah Indonesia berkomitmen besar melindungi hak asasi petani,” tandasnya.

Ketua Departemen Luar Negeri Dewan Pengurus Pusat (DPP) SPI, Zainal Arifin Fuad menerangkan, pembentukan Deklarasi HAP PBB sebagai hal yang luar biasa, inklusif dan transparan. Negara-negara yang duduk di Dewan HAM PBB pun meminta negara lain untuk mendukung deklarasi dan menyelesaikan proses ini segera.

Dukungan dari kelompok Afrika dan Organisasi Negara Islam (OKI) terutama sangat baik. Sementara itu mewakili negara Eropa, Portugal berkomitmen untuk menyelesaikan proses adopsi Deklarasi HAP PBB dan meminta agar persetujuan bisa dengan konsensus.

“Kami SPI yang juga bagian dari La Via Campesina dan aliansi memuji pekerjaan yang dilakukan oleh Misi Bolivia dan negara-negara inti pendukung deklarasi ini,” kata Zainal.

Selanjutnya para delegasi petani dan LSM pendukung lainnya meminta anggota Dewan HAM PBB untuk mengadopsi teks terakhir Deklarasi HAP PBB dan memfinalkan proses di Jenewa. Deklarasi HAP PBB ini kemudian harus melalui proses adopsi di Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*