Breaking News

Perombakan Struktur Pengelolaan Migas Bukan Untuk Mengeruk Devisa

Revisi Undang Undang Migas

Revisi Undang Undang Migas tentang perombakan struktur pengelola bukan untuk mengeruk devisa.

Upaya Revisi Undang Undang Migas yang saat ini sedang bergulir di Parlemen harus berangkat dengan paradigma yang relatif berbeda. Jika sebelumnya landasan pengusahaan migas adalah untuk mengeruk devisa dan penerimaan Aanggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), maka saat ini cara pandang pemerintah dan DPR harus berubah, yakni tidak lagi untuk mengeruk devisa, tetapi diprioritaskan sebagai daya dukung (sumber energi) bagi pembangunan nasional.

Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro memaparkan, konsekuensi dari perubahan paradigma tersebut adalah terjadinya perubahan struktur dari pengaturan pasal per pasal di dalam Undang Undang Migas itu sendiri.

Menurut Komaidi, jika di dalam Undang Undang sebelumnya sebagian besar pengaturan di sektor hulu lebih dominan dibandingkan hilir yakni sebesar 70 banding 30 persen, maka dalam draft RUU Migas yang baru ini diupayakan untuk lebih seimbang.

“Hal itu salah satunya dikarenakan masuknya sejumlah poin atau ide yang memerlukan pengaturan di dalam Undang Undang Migas yang baru, seperti masalah dana ketahanan energi, agragator gas, serta kebijakan alokasi dan harga gas,” ujar Komaidi Notonegoro, di Jakarta, kemarin.

Komaidi menilai dan memproyeksikan, pengembangan infrastruktur migas akan menjadi tantangan utama dalam pengembangan industri hilir migas nasional dalam beberapa waktu ke depan.

Dia memaparkan beberapa catatan terhadap infrastruktur hilir minyak dan gas nasional, antara lain, dalam hal ketahanan pasokan minyak (BBM), saat ini Indonesia menghadapi permasalahan yang cukup serius. Kondisi yang ada, Indonesia tidak memiliki cadangan strategis atau cadangan penyangga untuk minyak seperti sebagian besar negara di dunia yang rata-rata memiliki cadangan strategis lebih dari 3 bulan.

“Saat ini cadangan minyak (BBM) Indonesia hanya sebatas cadangan operasional, yang mana cadangan tersebut adalah stok minyak Pertamina secara korporasi, bukan secara khusus disiapkan oleh pemerintah,” ujarnya.

Dari penelusuran yang dilakukan, lanjut Komaidi, masalah utama dari tidak adanya cadangan penyangga minyak (BBM) adalah karena keterbatasan infrastruktur. Seperti, keterbatasan infrastruktur tangki timbun, yang saat ini hanya cukup untuk menampung 4,8 juta Kilo Liter minyak (BBM), setara dengan 23 hari.

Semua jenis infrastruktur tangki timbun ini pun, kata dia, sebagian besar juga milik Pertamina. Diingatkan Komaidi, dengan pertumbuhan konsumsi BBM seperti saat ini, kebutuhan tangki timbun untuk tahun 2020 minimal akan mencapai 7,3 juta KL.

Kemudian, kapasitas kilang Indonesia saat ini juga tercatat dalam kondisi defisit. Informasi yang ada menunjukkan kapasitas kilang minyak Indonesia saat ini sebesar 1.043 ribu barel, per hari yang lebih dari 90 persen, diantaranya merupakan kilang Pertamina.

Sementara kebutuhan Indonesia saat ini adalah sekitar 1.578 ribu barel. Tantangan ke depan untuk penyediaan kilang akan semakin besar. Berdasarkan proyeksi supaya tidak tergantung terlalu besar terhadap impor produk (BBM) kebutuhan kapasitas kilang pada 2030 mendatang minimal sekitar 2,6 juta barel per hari.

Menurut Komaidi, dalam beberapa waktu ke depan Indonesia juga akan dihadapkan pada masalah ketersediaan infrastruktur distribusi BBM. Dengan kondisi wilayah Indonesia sebagai negara kepulaun, infrastruktur distribusi BBM akan menjadi tantangan dan masalah tersendiri.

“Dalam beberapa waktu ke depan, pilihan infrastruktur distribusi BBM apakah akan menggunakan moda darat, laut, atau jalur pipa kemungkinan akan menjadi diskusi yang tidak dapat terhindarkan,” ujarnya.

Relatif sama dengan BBM, Indonesia juga menghadapi permasalahan dalam ketersediaan infrastruktur gas. Kondisi anomaly yang tercermin dalam neraca gas nasional maupun kasus-kasus di lapangan, diungkapkan dia, sebagian besar bermuara dari masalah keterbatasan infrastruktur gas.

“Krisis gas yang terjadi di sejumlah wilayah sebagian besar bukan karena kurangnya produksi, tetapi karena keterbatasan infrastruktur sehingga gas yang diproduksikan tidak dapat didistribusikan sampai ke pengguna,” ujarnya.

Kondisi Indonesia sebagai negara kepulauan, lanjut dia, juga menjadi masalah tersendiri dalam hal pemilihan model infrastruktur dan mekanisme distribusi gas. Pilihan gas akan didistribusikan langsung menggunakan pipa atau dicairkan menjadi LNG merupakan diskusi yang kemungkinan masih akan terus berkembang baik dari aspek teknis, bisnis, nilai tambah ekonomi, maupun politik.

Kebijakan pemerintah yang akan meningkatkan penggunaan gas untuk sektor industri, transportasi, dan rumah tangga akan memberikan konsekuensi terhadap adanya pembangunan infrastruktur jaringan gas yang lebih masif.

Jaringan gas untuk rumah tangga yang saat ini sedang dilaksanakan di beberapa wilayah (kota), kemungkinan besar akan semakin diperluas jangkauannya. Itu tercermin dalam roadmap pembangunan infrastruktur gas 2015-2030 yang ditetapkan oleh pemerintah.

Dia menjelaskan, pembangunan infrastruktur BBM dan gas dalam beberapa tahun terakhir dibangun dari anggaran APBN dan Non APBN. Untuk periode 2014, 2015, dan 2016 anggaran pembangunan infrastruktur migas yang dialokasikan dari APBN yakni melalui Kementerian ESDM, mengalami peningkatan signifikan. Sementara pembangunan yang dilakukan dari anggaran non APBN oleh BUMN (Pertamina dan PGN) juga cukup signifikan.

Porsi rencana pembangunan infrastruktur tangki timbun BBM dalam beberapa tahun ke depan lebih banyak dari anggaran non APBN. Untuk kurun 2016-2020, lanjut Komaidi, pembangunan tangki timbun dari anggaran non APBN adalah sekitar 2,40 juta KL. Sementara yang akan dibangun dari anggaran APBN untuk periode 2016-2017 adalah sebesar 69 ribu KL.

“Diproyeksikan, dengan sejumlah keterbatasan di APBN serta sejalan dengan upaya peningkatan peran BUMN, pembangunan infrastruktur minyak dan gas kemungkinan besar akan ditugaskan atau dibebankan kepada Pertamina. Rencana pembentukan Badan Penyangga BBM dan Badan Penyangga atau agregator gas yang saat ini sedang bergulir dalam revisi Undang Undang Migas kemungkinan besar juga akan diserahkan kepada Pertamina,” pungkas Komaidi.

Anggota Komisi VII DPR Satya W Yudha mengatakan, ada beberapa poin yang diperdebatkan antara pemerintah dan DPR untuk merealisasikan revisi undang-undang minyak dan gas (migas).

Satya menyebut, setidaknya ada tujuh hal yang menjadi dasar perdebatan antara pemerintah dengan DPR untuk merevisi UU Migas. “Ini adalah pesan yang kuat kenapa kita lantas berdiskusi soal ini,” kata Satya di Jakarta, Rabu (20/4/2016).

Yang pertama, kata Satya, mengenai manajemen migas di sektor hulu, seperti yang sudah dibahas sebelumnya, pemerintah harus menentukan badan usaha seperti apa yang akan melakukan fungsi ke depannya.

Kedua, mengenai jenis kontrak, pilihannya mau mengubah PSC atau tetap. “Tapi kalau kita melihat dasar hukum, yang ada bukan kontrak tapi izin. Ini yang terjadi di pertambangan berubah dari KK ke IUPK,” ujarnya.

Ketiga, keistimewaan bagi perusahaan migas nasional dalam hal ini BUMN. Keistimewaan apa yang akan didapat oleh BUMN sektor energi, apakah berbentuk WK baru atas kontrak yang hangus, hingga PI berapa persen.

Keempat, mengenai keistimewaan bagi pemerintah, kelima mengenai kesehatan, keamanan, dan lingkungan. Yang keenam, mengenai petroleum fund yang menjadi wewenang menteri keuangan. Di mana, anggaran yang tersedia bisa dialihkan kepada sektor yang lebih produktif.

Sedangkan poin terakhir yang menjadi pembahasan adalah di sektor hilir, di mana Indonesia sangat kekurangan storage dan kekurangan SDM atau manajemen yang mengurusi masalah di hilir.

Menurut Satya, manajemen di sektor hilir sangat penting untuk merancang strategi untuk pasar domestik. Sejauh ini, kemampuan penyimpanan BBM hanya dilakukan oleh Pertamina yang lebih kepada hanya untuk memenuhi kebutuhan bisnisnya saja.

“Kita harus ada proper storage. Dari dana ketahanan bisa untuk bangun ini. Kita harus mengatur distribusi BBM. Institusi apa yang punya hak untuk distribusi gas,” ujarnya.(JR-1)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*