Breaking News

Permahi Jakarta Desak Jokowi Copot Kapolri, Kepala BNPT dan Kepala BIN

Ketua Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (Permahi) DKI Jakarta Andi Maruli.

Presiden Jokowi didesak segera mencopot dan mengganti tiga pimpinan lembaga yang paling bertanggungjawab atas keamanan dan keselamatan warga negara. Ketiga pimpinan lembaga yang dinilai gagal itu adalah Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Ketua Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (Permahi) DKI Jakarta Andi Maruli mengatakan, seharusnya mereka memiliki rasa malu karena gagal menjalankan tugas dan fungsinya untuk melindungi, menjaga keamanan dan mencegah terjadinya pembunuhan terhadap warga negara.

“Karena itu, kami dari keluarga besar Permahi Jakarta mendesak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk mencopot Kapolri, Kepala BIN dan Kepala BNPT,” tutur Andi Maruli, di Jakarta, Jumat (18/05/2018).

Dijelaskan dia, rentetan peristiwa pembunuhan warga negara secara terencana oleh orang-orang yang diidentifikasi sebagai teroris, membuktikan tiga institusi yang paling bertanggungjawab itu tidak menjalankan tugas dan fungsinya dengan benar.

Bahkan, lanjut Andi Maruli, masing-masing pimpinan lembaga itu malah ngeles dan mencari-cari kambing hitam atas kegagalan mereka dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.

Bagi Permahi, dilanjutkan Andi, Kapolri Jendral Pol Tito Karnavian harus mengundurkan diri. Kapolri dianggapnya telah gagal dan tidak becus memimpin institusi kepolisian dalam mencegah aksi aksi terorisme di Indonesia.

“Masyarakat terbunuhi, dibom dan mati mengenaskan. Sehingga masyarakat merasa tidak aman,” ujarnya.

Sedangkan Kepala BIN Jenderal Pol Budi Gunawan, lanjut dia, pun harus mundur karena gagal menjalankan fungsi dan tugas BIN yaitu deteksi dini seperti yang diamanat Undang Undang.

Permahi juga menilai, Kepala BNPT Komjen Pol Suhardi Alius gagal menjalankan tugas dan fungsinya melakukan deradikalisasi.

“Untuk itu, Kepala BNPT juga harus mundur, copot. Mereka semua hanya membuang-buang uang negara, tapi hasilnya minim. Warga negara tetap terkapar terbunuh kok,” kata Andi Maruli.

Kepada Komisi I DPR, Andi Maruli mendesak agar ketiga lembaga itu segera dimintai pertanggungjawabannya.

“Kami mendesak Komisi I DPR segera membentuk Pansus terkait penanganan aksi teror di beberapa wilayah,” ujarnya.

Andi Maruli menerangkan, amanat Undang-Undang dasar 1945 pasal 30 ayat 4, “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, menganyomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum”, tidak terbukti dilaksanakan.

“Serangkian teror di beberapa wilayah malah marak dan menciptakan ketakutan yang luar biasa di masyarakat,” ujarnya.

BIN, lanjut dia, seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang No 17 Pasal 5 tahun 2011 tentang Intelejen Negara, telah dengan tegas dinyatakan “Tujuan Intelejen Negara adalah mendeteksi, mengidentifikasi, menilai, menganalisis, menafsirkan dan menyajikan intelejen dalam rangka memberikan peringatan dini untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan bentuk dan sifat ancaman yang potensial dan nyata terhadap keselamatan dan eksistensi bangsa dan negara serta peluang yang ada bagi kepentingan dan keamanan nasional”.

“Itu juga tidak berjalan,” katanya.

Sedangkan BNPT dianggap gagal menjalankan fungsi sebagaimana amanat Peraturan Presiden No 46 pasal2  (1), (2) tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

“Ketiga lembaga itu paling bertanggungjawab. Dan harus dijatuhi sanksi berat, apabila tidak merasa malu untuk tidak mengundurkan diri,” pungkasnya.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*