Breaking News

Perlu Pengembalian Dan Perbaikan Hak Masyarakat Hukum Adat, Tokoh Kawasan Danau Toba Dukung Abdon Nababan Jadi Gubernur Sumatera Utara

Perlu Pengembalian Dan Perbaikan Hak Masyarakat Hukum Adat, Tokoh Kawasan Danau Toba Dukung Abdon Nababan Jadi Gubernur Sumatera Utara.

Kawasan Danau Toba (KDT) adalah salah satu kawasan yang sangat potensial untuk dikembangkan untuk lebih maju. Namun, selama ini, keseriusan pemerintah dan para tokoh maupun sesepuh yang berasal dari KDT, untuk melibatkan Masyarakat Hukum Adat demi pengembangan hak dan kehidupannya sangat minim.

 

Perlahan-lahan semua lahan dan adat budaya serta penghidupan masyarakat di KDT akan tergerus dan dikuasai oleh para pemilik modal yang hanya mencari keuntungan bagi pribadinya sendiri.

 

Dan lebih miris lagi, sejumlah kelompok yang berasal dari KDT pun dimanfaatkan secara sepihak oleh para penguasa dan pengusaha rakus untuk berkonflik serta menguasai lahan dan kehidupan masyarakat KDT.

 

Selain perampasan demi perampasan lahan yang kini kian banyak di KDT, konflik horizontal sesama masyarakat KDT pun tersu digulirkan.

 

Koordinator Hukum dan Advokasi Yayasan Pecinta Danau Toba (YPDT) Sandi Ebenezer Situngkir menyampaikan, bila hal itu terus dibiarkan terjadi, bukan tidak mungkin, nantinya masyarakat di KDT hanya akan menjadi penonton saja, serta menjadi pesakitan yang takkan bisa berbuat apa-apa.

 

“Harus ada kesadaran bersama, dan mau secara bersama-sama untuk melestarikan hidup dan kehidupan, budaya dan lingkungan, tanah dan adat istiadat masyarakat Kawasan Danau Toba. Kita harus mempertahankan jati diri dan juga cita-cita para leluhur bagi masyarakat di Kawasan,” tutur Sandi Ebenezer Situngkir, di Jakarta, Rabu (09/08/2017).

 

Menurut dia, selama ini, KDT menjadi ajang perebutan dan konflik yang malah dipelihara oleh segelintir orang demi kekuasaan dan kepentingan pribadi dan kelompok para pemilik modal yang rakus.

 

Selain kesadaran bersama, kemauan dan juga upaya serius untuk melestarikan adat istiadat, kelestarian Danau Toba dan kehidupan perekonomian yang lebih baik, menurut Sandi, perlu juga ada pejuang-pejuang yang tangguh dan sudah teruji untuk memimpin masyarakat Sumatera Utara.

 

“Kalau kita lihat yang sekarang, semua konflik, tanah nenek moyang dijual, diperebutkan dan digadaikan demi sesuap nasi. Tidak akan ada lagi Tanah Leluhur yang dibanggakan itu jika terus-terusan itu dilakukan. Berhentilah, mari sama-sama mempertahankan dan menjaga serta membangun Sumatera Utara, khususnya Kawasan Danau Toba kita,” tutur Sandi.

 

Menurut Majelis Pertimbangan Perhimpunan Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia (PBHI) Jakarta ini, salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk memastikan kelestarian generasi dan Kawasan Danau Toba itu adalah dengan memperkuat Masyarakat Hukum Adat di KDT.

 

Peran serta aktif Masyarakat Hukum Adat untuk mempertahankan tanah dan haknya, serta berperan sentral membangun kawasan sesuai dengan cita-cita bersama akan bisa diwujudkan.

 

“Jangan serahkan tanahmu, jangan serahkan adatmu, jangan gadaikan kehidupanmu kepada para pemilik modal yang rakus. Partisipasi dan kesatuan Masyarakat Hukum Adat kita harus diperkuat dan berperan sentral,” ujar Sandi.

 

Lebih lanjut, eks Aktivis Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Jakarta ini menegaskan, salah satu perebutan kekuasaan melalui perhelatan Pemilihan Kepala Daerah yakni Pemilihan Gubernur Sumatera Utara pada 2018 mendatang adalah tonggak selanjutnya akan dikemanakan KDT itu.

 

Sandi mengatakan, dari sekian banyak bakal calon yang bisik-bisik dan kasak kusuk hendak bertarung, nama Aktivis Abdon Nababan merupakan prioritas yang bagus untuk didukung dalam rangka penguatan Masyarakat Adat di Sumatera Utara.

 

Selain telah teruji selama puluhan tahun melakukan advokasi masyarakat, Wakil Ketua Umu Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Abdon Nababan itu juga dikenal tangguh dan setia melakukan penguatan masyarakat, serta mempertahankan nilai-nilai luhur adat istiadat maupun hak dan ulayat masyarakat.

 

Hal itu, lanjut dia, telah pula terbukti dengan dianugerahinya Abdon Nababan sebagai penerima Ramon Magsaysay Award 2017. Penghargaan ini, diberikan lembaga bergengsi yang memiliki visi dan misi dalam penyebarluasan keteladanan integritasnya dalam menjalankan pemerintahan, kegigihan dalam memberikan pelayanan umum, serta idealisme praktis dalam suatu lingkungan masyarakat yang demokratis itu.

 

“Sangat sedikit orang yang dianugerahi Ramon Magsaysay Award itu. Salah satunya ya Pak Abdon Nababan. Sekelas Tokoh Bangsa KH Abdurrahman Wahid alias Gus Dus dan Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Buya Syafi’i Maarif yang pernah meraih pengharagaan itu. Nah, Pak Abdon pada 2017 ini dianugerahi juga. Itu tidak main-main loh,” tutur Sandi.

 

Dia juga berharap, dengan didukung dan dipilihnya nanti Abdon Nababan sebagai Gubernur Sumatera Utara, akan ada perubahan yang lebih baik bagi masyarakat Kawasan Danau Toba dan pembangunan manusia serta perekonomian yang adil dan beradab, sesuai harapan dan cita-cita para leluhur Bangso Batak di sana.

 

Memang, Abdon Nababan dikenal konsisten membela hak masyarakat adat Nusantara. Selain itu, dia dan AMAN juga berjuang untuk mengembalikan tanah ulayat masyarakat agar kembali kepada masyarakat itu sendiri.

 

Selama 20 tahun lebih, Abdon Nababan menggeluti aktivitas itu. Menurut dia, selama ini, ketimpangan kepemilikan lahan dan ketimpangan perekonomian sangat terasa di masyarakat daerah. Selain itu, berbagai konflik agraria dan kerusakan ekologis yang parah terus menerus terjadi.

 

“Itu menjadi fokus kita. Dan AMAN berjuang untuk itu. Dominasi ekonomi korporasi yang menghambat ruang hidup ekonomi kerakyatan yang berbasis keindahan alam dan budaya terus terjadi. Karena itu, harus ada jaminan dan komitmen dari setiap Calon Kepala Daerah untuk melaksanakan reforma agraria dan juga membangkitkan ekonomi kerakyatan berbasis keindahan alam dan budaya setempat,” tutur Abdon Nababan.

 

Sebenarnya, lanjut dia, untuk urusan regulasi secara nasional, AMAN dan anggota masyarakat lainnya telah berhasil membuat instrumen hukum pengembalian tanah adat kepada masyarakat.

 

“Hasil kerja keras 20 tahun ini, instrumen hukum pengembalian tanah adat sudah tersedia dan siap pakai. Gubernur baru nantinya ya tinggal laksanakan saja,” ujar Abdon.

 

Misalnya, lanjut Abdon, untuk wilayah Sumatera Utara, jika Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35 dilaksanakan, maka paling tidak seluas 1 juta hektar lahan bisa kembali ke tangan masyarakat itu sendiri.

 

Memang, pada tanggal 16 Juni 2013 lalu, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah memutuskan Judicial Review terhadap UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang diajukan oleh AMAN dan 2 Komunitas masyarakat adat. Dalam putusan No. 35/PUU-X/2012, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa Hutan Adat adalah Hutan yang berada di wilayah adat, dan bukan lagi Hutan Negara.

 

Selain itu, lanjut dia, para pemangku kepentingan, termasuk Kepala Daerah, harus menjaga pergaulan sosial lintas suku, budaya dan agama yang saling menghormati dan saling melindungi di masing-masing daerah.

 

“Juga harus menjamin kepastian hak dan akses rakyat atas sumber-sumber agraria dan SDA melalui pengakuan masyarakat adat dan reforma agraria. Serta, menyelenggarakan pembangunan berkelanjutan berbasis kerakyatan,” pungkas Abdon.

 

Sebelumnya, dalam Musyawah Wilayah AMAN Tano Batak II, diputuskan bahwa Abdon Nababan akan diusung maju sebagai Calon Gubernur Sumatera Utara 2018.

 

Dalam perhelatan yang digelar selama dua hari yakni tanggal 10 dan 11 Mei 2017  waktu itu, dilaksanakan di Aula HKI di Kecamatan  Sipahutar, Kabupaten Tapanuli Utara,  Sumatera Utara, suara bulat mendukung AMAN untuk berjuang melakukan reforma agraria lewat jalur Pilkada di masing-masing daerah.

 

Ketua AMAN Tano Batak, Roganda Simanjuntak menyampaikan, Muswil II AMAN itu pun menargetkan sejumlah perjuangan yakni, pertama, meminta pemerintah mencabut segala bentuk perijinan HTI, HPH, Taman Nasional, Hutan Lindung yang berada di wilayah-wilayah Masyarakat Adat.

 

Dua, Pemerintah Daerah di seluruh wilayah segera membuat produk hukum daerah yang mengakui dan melindungi hak-hak Masyarakat Adat.

 

“Masyarakat Adat berkomitmen untuk membantu dan mengawal produk hukum daerah untuk segera dikeluarkan,” ujar Roganda.

 

Ketiga, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mesti segera menyelesaikan segala bentuk sengketa dan pelanggaran yang terjadi di wilayah-wilayah adat Masyarakat Adat.

 

Keempat, mendesak Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk segera mengeluarkan wilayah adat milik Masyarakat Adat dari status kawasan sebagai hutan negara sebagaimana berdasarkan Putusan MK Nomor 35.

 

Kelima, Pemerintah Pusat  dan Pemerintah Daerah harus melindungi dan membela Masyarakat Adat yang selama ini dijadikan sebagai korban kriminalisasi dan intimidasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.

 

“Terkait Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu 2019, Masyarakat Adat akan memilih para calon Kepala Daerah yang mengakomodir hak-hak Masyarakat Adat dan berjuang bersama Masyarakat Adat,” ujarnya.

 

Sedangkan untuk Pilkada Gubernur Sumatera Utara, ditegaskan Roganda, Masyarakat Adat di Tano Batak menentukan sikap politiknya dengan merekomendasikan kader terbaiknya.

 

“Kami merekomendasikan saudara Abdon Nababan untuk maju dan ikut bertarung di Pilkada Sumatera Utara pada tahun 2018,” pungkas Roganda.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*