Breaking News

Perjuangkan Upah Layak, Kemenangan Buruh Jakarta Dorong Buruh Di Daerah Gugat Pemerintah

Perjuangkan Upah Layak, Kemenangan Buruh Jakarta Dorong Buruh Di Daerah Gugat Pemerintah.

Kemenangan Gerakan Buruh di Provinsi DKI Jakarta untuk memperjuangkan upah layak melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) mendorong buruh di sejumlah daerah melakukan hal yang sama.

 

Ismanto Hasan, Pengurus Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, menyampaikan, upaya meningkatkan kesejahteraan buruh harus dilakukan dengan salah satunya mendorong pemerintah membuat Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMP dan UMK) yang layak sesuai kondisi daerah masing-masing.

 

“Patut diteladani upaya yang dilakukan saudara-saudara kita buruh di Provinsi DKI Jakarta. Meski secara nominal lebih besar UMP di Jakarta, namun hal itu tidak sebanding denganb kebutuhan selama ini. Apalagi di Kabupaten Banggai, UMP sangat kecil, hanya  Rp 1, 877 500,-. Tidak sampai dua juta. Sangat jauh dengan UMP di Jakarta,” tutur Ismanto Hasan, Jumat (11/08/2017).

 

Menurut dia, selama ini pemerintah setempat tidak perduli dengan pengupahan yang sangat rendah kepada buruh. bahkan, pihak perusahaan juga semau-maunya saja menetapkan upah buruh.

 

“Yang dipergunakan ke kami yakni UMP dan tunjangan tidak tetap. Menerapkan Permen Nomor 78 Tahun 2015 itu. Dan itu terus yang ditekankan oleh pihak perusahaan,” ujarnya.

 

Selama ini, lanjut Ismanto, jika buruh sudah tidak tahan dengan pengupahan yang sangat rendah di Kabupaten Banggai itu, biasanya mereka hanya bisa menyuarakan aspirasinya dengan melakukan aksi demonstrasi menuntut agar diperbaiki UMP.

 

“Kalau kami di Kabupaten Banggai, buruh kalau sudah merasa tidak sesuai UMP-nya ya palingan kami turun ke jalan memperjuangkan Upah Sektoral, sedangkan tunjangan tidak tetap begitu saja,” ujarnya.

 

Hal yang sama dialami buruh di Provinsi Maluku. Gilang, yang juga pengurus Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) di Provinsi Maluku menyampaikan, UMP di Maluku juga sangat kecil, yakni Rp 1,9 juta rupiah.

 

“Wah, Jakarta hebat. Di Maluku saja Cuma Rp 1,9 juta saja UMP-nya. Jauh banget dengan Jakarta. Di Jakarta dibilang mahal kebutuhan pokok makanya UMP lebih besar, sebenarnya kami di sini juga sangat mahal kebutuhan pokok. Sama-sama mahal. Kenapa UMP kami tetap kecil?” ujar Gilang.

 

Selain tidak ada perusahaan yang bonafit di daerah itu, menurut Gilang, upaya memperbaiki kesejahteraan buruh sangat minim dari pemerintah.

 

“Kebanyakan perusahaan penyalur OB (Office Boy) dan sekuriti di sini. Yang bonafit tak ada. Jadi kalau kita mau menuntut perbaikan UMP, banyak yang gak peduli,” ujar Gilang.

 

Selama ini, lanjut dia, ingin rasanya melakukan perubahan kesejahteraan dengan UMP yang layak. Namun, sering kali kesadaran dan juga kemauan para buruh juga minim. Akhirnya, menerima apa adanya, hidup dalam kondisi serba kekuarangan, tidak sejahtera dan banyak utang.

 

“Kalau di Maluku ini, kita ingin membuat perubahan, tetapi setiap kali kita membuat aksi, banyak tenaga kerja yang enggan untuk terlibat dengan urusan seperti menuntut UMP layak itu. Karena buat mereka, yang penting setiap bulan ada saja penerimaan gaji, walaupun kecil, yang penting sudah bisa hidup, dan mulut mereka pun pasti tertutup rapat,” pungkasnya.

 

Di Jakarta sendiri, UMP sebesar RP.3.335.750 atau hampir Rp 3,4 juta. Hal itu sangat kurang dengan kondisi dan kehidupan dan kebutuhan pokok serba mahal di Ibukota.

 

Majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta memenangkan gugatan buruh Jakarta atas penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2017, pada Kamis (10/08/2017). Putusan tersebut menjadi pijakan awal bagi buruh dalam melawan politik upah murah yang terus dilanggengkan pemerintah.

 

Anggota Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta dari Gerakan Buruh Jakarta (GBJ), yang juga perwakilan Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia), Dedi Hartono mengatakan, putusan tersebut membuktikan majelis hakim PTUN Jakarta tidak terpengaruh intervensi dari pihak manapun, dan telah obyektif dalam memutuskan perkara.

 

“Salah satu pertimbangan hukum majelis hakim juga menegaskan bahwa penetapan UMP tanpa berdasarkan pada Kebutuhan Hidup Layak (KHL) adalah bertentangan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan,” katanya.

 

Pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus gugatan itu adalah, pertama, para penggugat yang termasuk dalam federasi serikat pekerja/serikat buruh diakui entitasnya sebagai badan hukum perdata yang tercatat pada instansi pemerintah yang berwenang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2000 tentang Serikat Buruh/Serikat Pekerja(SB/SP).

 

Kedua, penetapan UMP dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 227 tahun 2016 tentang UMP DKI tahun 2017, tidak berdasarkan Komponen Hidup Layak (KHL), serta tidak pernah dilakukan survei pasar oleh Dewan Pengupahan.

 

“Tidak ada dalam rekomendasi Dewan Pengupahan angka yang disepakati baik oleh unsur serikat pekerja/buruh, unsur pengusaha dan unsur pemerintah, tetapi dalam rekomendasi tersebut diketahui bahwa angka yang ditetapkan oleh Gubernur DKI Jakarta dalam Peraturan Gubernur adalah angka yang sama dari unsur pengusaha dan unsur pemerintah,” ujar Dedi.

 

Dedi juga menegaskan, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, yang menjadi dasar penetapan UMP tahun 2017 terbukti menyengsarakan buruh.

 

“Putusan PTUN Jakarta menjadi kemenangan kecil bagi buruh terkait perlawanan terhadap ketidakadilan yang dilegitimasi dalam sebuah kebijakan. Karena tidak akan ada gugatan tanpa ada kepentingan yang dirugikan,” ujarnya.

 

Kuasa hukum pekerja/buruh dari Departemen Hukum Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Agung Hermawan mengatakan, eksepsi ditolak karena PTUN memandang Peraturan Gubernur (Pergub) masuk dalam keputusan atau beschikking.

 

“PTUN menyebutkan bahwa kewenangan tergugat dalam menetapkan upah minimum diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dimana penetapan upah minimum harus berdasarkan kebutuhan hidup layak yang dilakukan melalui survei pasar,” ujarnya.

 

Gugatan ini dilayangkan karena peraturan yang diterbitkan oleh Gubernur DKI Jakarta telah menimbulkan kerugian langsung bagi pekerja/buruh yang bekerja di wilayah DKI Jakarta. Dimana pekerja/buruh tidak dapat memperoleh kenaikan UMP  berdasarkan Kebutuhan Hidup Layak.

 

“Dengan tidak memperhitungkan Kebutuhan Hidup Layak, ternyata bertolak belakang dengan Konsideran Peraturan Gubernur yang menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) dalam rangka untuk meningkatkan upah riil pekerja,” katanya.

 

Akibat dari besaran yang telah ditetapkan Gubernur DKI Jakarta dalam UMP 2017, para pekerja tidak menerima penghasilan untuk memenuhi penghidupan yang layak. Sehingga, terjadi penurunan kualitas hidup para pekerja/buruh dan keluarganya.

 

Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta memerintahkan Gubernur DKI Jakara Djarot Saiful Hidayat untuk memperbaharui Upah Minimum Provinsi 2017. Putusan ini merupakan hasil dari gugatan buruh terhadap UMP DKI Jakarta tahun 2017.

 

Majelis Hakim yang diketuai Denden Pratiwi memutuskan, bahwa SK Gubernur tentang UMP 2017 cacat substansi. Alasannya,  SK Gubernur itu tidak berdasarkan survei Komponen Hidup Layak (KHL). Padahal berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, upah minimum ditetapkan Gubernur berdasarkan survei harga kebutuhan pokok di pasaran.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*