Breaking News

Perjalanan Panjang Freeport Indonesia, Pemerintah Tandatangani Divestasi Saham

Perjalanan Panjang Freeport Indonesia, Pemerintah Tandatangani Divestasi Saham.

Pemerintah melakukan divestasi atau pelepasan saham PT Freeport Indonesia dengan memiliki 51 persen kepemilikan dari saat ini 9,36 persen melalui penandatanganan Head of Agreement (HoA) yang digelar di Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (12/7/2018).

Acara tersebut dihadiri Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan, Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya, serta perwakilan dari PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) dan PT Freeport Indonesia.

PT Inalum (persero) menguasai 51,38 persen PT Freeport Indonesia melalui skema divestasi saham. Adapun nilai pembelian saham tersebut mencapai 3,85 miliar dolar amerika.

Hal ini tertuang dalam Head of Agreement (HoA) yang ditandatangani oleh Direktur Utama Inalum Budi Gunadi Sadikin dan CEO Freeport McMoran Richard Adkerson di kantor Kementerian Keuangan (Kemkeu).

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno mengatakan, kepemilikan 51,38 persen itu mencaplok 40 persen hak partisipasi (participating interest/PI) Rio Tinto dan saham PT Indocopper.

“Total nilai yang diambil 3,85 miliar dolar amerika,” kata Rini usai penandatangan HoA di Jakarta, Kamis (12/7).

Saham Freeport Indonesia sebelumnya dimiliki oleh Pemerintah Indonesia sebesar 9,36 persen, Indocopper 9,36 persen dan Freeport McMoran sisanya. Dalam perjalanannya, saham Indocopper dibeli oleh Freeport McMoran sehingga jumlah sahamnya menjadi 41,64 persen saham.

Seiring dengan terbentuknya holding BUMN Pertambangan dan Inalum sebagai induk perusahaan maka saham pemerintah di Freeport dialihkan ke Inalum.

Rini menuturkan, saham Inalum 9,36 persen mengalami dilusi menjadi 5,6 persen dengan proses pencaplokan 40 persen PI Rio Tinto. Dengan terdilusi tersebut, maka proses divestasi selanjutnya membeli 100 persen saham Indocopper.

“Kalau ambil dari Rio Tinto tidak cukup 51 persen, makanya kita ambil Indocopper,” tuturnya.

 

 

Inalum: Kita Tidak Membeli Tanah Air Sendiri

 

PT Inalum (persero) menegaskan pembelian saham PT Freeport Indonesia bukan berarti membeli tanah air sendiri. Transaksi senilai 3,85 miliar dolar amerika guna membeli potensi bisnis yang telah digarap oleh Freeport Indonesia sejak tahun 1967.

Head of Corporate Communication Inalum Rendi A Witular mengatakan pemerintah, sejak sejak zaman Presiden Soeharto, sudah memberikan izin komersial PTFI untuk menambang Grasberg. Ini kesepakatan secara bisnis (busines-to-business) sehingga penyelesaiannya juga harus dengan pendekatan komersial.

“Kita tidak membeli tanah air kita sendiri. Yang kita beli adalah potensi bisnis. Kita bukan Venezuela yang memaksakan nasionalisasi aset asing sehingga ditinggalkan oleh investor,” kata Rendi.

Rendi menerangkan produksi atau potensi bisnis tidak sama dengan cadangan. Cadangan terbukti di tambang Grasberg, Papua senilai sekitar 42 miliar dolar amerika. Itu baru cadangan emasnya saja. Meski nilai cadangan besar tetapi Inalum hanya mengeluarkan 3,85 miliar dolar amerika guna meningkatkan kepemilikan Indonesia dari 9,36 persen menjadi 51 persen.

“Cadangan tersebut tidak dimasukan sebagai dasar kalkulasi valuasi saham,” ujarnya.

 

Jokowi: Inalum Capai Kesepakatan Kuasai Freeport 51%

 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan holdingpertambangan PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) Persero telah mencapai kesepakatan dengan PT Freport Indonesia untuk menguasai saham perusahaan asal Amerika Serikat (AS) menjadi 51 persen dari saat ini 9,36 persen.

“Pengolahan untuk meningkatkan kepemilikan kita menjadi 51 persen, dari yang sebelumnya 9,36 persen. Alhamdulillah,” kata Presiden setelah acara puncak peringatan Hari Koperasi Nasional ke-71 yang digelar di ICE, BSD, Tangerang, Kamis (12/7).

Adapun penandatanganan kesepakatan dengan Freeport akan dilakukan dengan menteri teknis terkait. “Namanya sudah deal, nanti tanda tangan. Artinya kesepakatan sudah rampung. Teknis masih ada di menteri. Di menteri. Saya ngantuk,” katanya sambil tersenyum.

Freeport Indonesia telah mengelola tambang emas di Papua selama hampir 50 tahun dengan porsi kepemilikan saham mayoritas. “Nilainya nanti teknis Menteri BUMN, Menkeu, dan Menteri ESDM itu, juga valuasinya makan waktu panjang,” katanya.

Presiden menegaskan, akuisisi Freeport merupakan sebuah lompatan yang diharapkan berdampak positif bagi Indonesia baik dari sisi pendapatan, pajak, royalti, dividen, hingga retribusi. Dampak lebih lanjut memberikan nilai tambah bagi seluruh masyarakat Indonesia.

“Kepentingan nasional harus dinomorsatukan termasuk teknis pembagian,” katanya.

Jokowi mengatakan, tidak mudah melakukan negosiasi dengan Freeport terkait proses divestasi (pelepasan) saham. Selama ini Presiden menegaskan, perundingan berjalan sangat alot.

“Inilah 3,5 tahun yang kita usahakan sangat alot, jangan dipikir mudah, dan begitu sangat intens sekali dalam 1,5 tahun ini,” katanya.

Ia mengatakan, dalam beberapa waktu terakhir negosiasi terus berjalan dan dikerjakan tanpa publikasi besar-besaran. Hal itu dilakukan lantaran menyangkut hal yang tidak mudah. “Tapi memang kita kerjakan ini diam, karena ini menyangkut negosiasi yang tidak mudah,” tuturnya.

Selain Freeport, pemerintah juga telah mengakuisisi 100 persen Blok Mahakam dan menyerahkan pengelolaannya kepada PT Pertamina (Persero).

 

Menteri LHK: Lingkungan Makin Terjaga dengan Penguasaan Freeport

 

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar menegaskan aspek lingkungan sekitar lokasi pertambangan akan makin terjaga dengan penguasaan saham mayoritas PT Freeport Indonesia. Pemerintah Indonesia melalui PT Inalum (Persero) telah resmi memiliki 51 persen saham PT Freeport Indonesia (FI).

Proses pengambilalihan mayoritas saham Freeport merupakan amanat Presiden Joko Widodo dengan melibatkan Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

“Melalui penguasaan saham mayoritas PTFI oleh Inalum, pemerintah mengharapkan kualitas pengelolaan lingkungan PTFI dapat terus ditingkatkan,” kata Siti Nurbaya.

Pihaknya akan terus mengawal dan menjaga dari aspek lingkungan. Siti Nurbaya hadir dalam penandatanganan Pokok-pokok Kesepakatan Divestasi Saham atau Heads of Agreement (HoA) antara PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero), Freeport McMoran (FCX), PT Freeport Indonesia (PTFI), Rio Tinto Indonesian Holdings Limited, dan Rio Tinto Nominees Limited, Kamis (12/7) di Jakarta.

Aspek lingkungan memang menjadi salah satu fokus utama pemerintah dalam menyelesaikan divestasi saham. Siti Nurbaya sejak awal telah menurunkan tim khusus mengawal kesepakatan bidang lingkungan dengan Freeport.

Kepatuhan lingkungan menjadi syarat wajib yang harus dipenuhi pihak perusahaan. “Selain mengendalikan limbah ‘tailing’ secara ramah lingkungan, PT FI agar dapat mencari terobosan untuk pemanfaatan limbah ‘tailing’ sebagai bahan baku industri sehingga tidak hanya bermanfaat bagi PT FI, tetapi juga bermanfaat bagi industri lainnya,” kata Diti Nurbaya.

Meski alot, berbagai upaya pemerintah melalui KLHK dan Freeport akhirnya telah menemukan titik kesepakatan bersama. “Kami meyakini bahwa PTFI sebagai salah satu pengelola tambang terbesar di dunia, akan mampu menjaga keberlanjutan penanganan lingkungan terdampak area tambang,” kata Siti Nurbaya.

HoA yang ditandatangani itu merupakan langkah maju dan strategis mewujudkan kesepakatan sebelumnya antara Pemerintah RI dan PTFI/FCX pada 27 Agustus 2017.

Poin-poin penting dalam kesepakatan tersebut, antara lain landasan hukum yang mengatur hubungan Pemerintah Indonesia dengan para pihak bukan berupa Kontrak Karya, dan divestasi saham PT FI sebesar 51 persen untuk kepemilikan nasional Indonesia.

Bangun Smelter Selain itu, PT FI diwajibkan membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) di dalam negeri. Penerimaan negara secara agregat lebih besar dibandingkan dengan penerimaan melalui KK seperti selama ini dan perpanjangan masa operasi maksimal 2×10 tahun hingga 2041 akan diberikan setelah PT FI memenuhi kewajibannya sebagaimana diatur dalam IUPK OP.

Untuk mendukung divestasi saham, telah dilakukan penandatanganan perjanjian dengan Pemprov Papua dan Pemkab Mimika pada 12 Januari 2018. Kedua pemda secara bersama-sama akan memiliki hak atas saham PT FI sebesar 10 persen.

“Semoga dengan penandatanganan kesepakatan para pihak hari ini, dapat meningkatkan kualitas lingkungan dan yang terpenting adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia,” kata Siti Nurbaya.

 

Stabilitas Operasi PT Freeport Indonesia

 

Pemerintah Indonesia bersama Freeport-McMoRan Inc. (NYSE:FCX), perusahaan induk dari PT Freeport Indonesia, telah menyepakati Heads of Agreement (kesepakatan pokok) terkait proses peralihan sebagian kepemilikan saham PT Freeport Indonesia. Kesepakatan tersebut adalah bagian dari proses yang memungkinkan Pemerintah untuk memiliki 51% saham PT Freeport Indonesia.

Kedua perusahaan yang akan menjadi pemegang saham PT Freeport Indonesia, yaitu PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) dan Freeport-McMoRan Inc. telah sepakat untuk melanjutkan program jangka panjang yang telah dan tengah dijalankan oleh PT Freeport Indonesia. Sebagai entitas bisnis Indonesia, PT Freeport Indonesia meyakini bahwa kesepakatan pokok tersebut akan memberikan manfaat bagi semua pihak.

Vice President, Coorporate Communication PT Freeport Indonesia, Riza Pratama menyampaikan, dalam kesepakatan ini, para pihak menyepakati keberlangsungan operasi PT Freeport Indonesia hingga tahun 2041 dengan mekanisme yang akan didetailkan lebih lanjut.

“Tercapainya kesepakatan ini akan menguatkan kemitraan yang telah terjalin antara Pemerintah Indonesia dan Freeport-McMoRan Inc. selaku pemegang saham PT Freeport Indonesia,” ujarnya, dalam siaran persnya.

Presiden dan Chief Executive Officer Freeport-McMoran Inc PT Freeport Indonesia Richard Adkerson meyakini, perpanjangan izin operasi akan memberikan jaminan bagi investasi bernilai miliaran dolar dan memberikan kepastian bagi seluruh pemegang saham PT Freeport Indonesia, karyawan, masyarakat Papua, pemasok dan kontraktor, serta seluruh pemangku kepentingan.

“Freeport-McMoRan tetap berkomitmen untuk kesuksesan PTFI. Kami bangga dengan apa yang telah kami capai dalam lebih dari 50 tahun sejarah kami, dan kami sangat menantikan masa depan selanjutnya,” kata Richard Adkerson.

Perpanjangan operasi ini akan meningkatkan manfaat secara signifikan bagi Pemerintah Indonesia di masa mendatang. Dengan kepastian investasi dan operasi hingga tahun 2041, PT Freeport Indonesia memperkirakan manfaat langsung kepada pemerintah pusat dan daerah, serta dividen kepada Inalum dapat melebihi 60 miliar dolar amerika.

Selama lima belas tahun terakhir, PT Freeport Indonesia telah memulai proses transisi dari operasi penambangan terbuka ke penambangan bawah tanah.

“Dalam proses tersebut, kami telah menginvestasikan sekitar 6 miliar dolar amerika untuk mengembangkan tambang bawah dan berencana menambah investasi hingga miliaran dolar sebagai komitmen untuk memberikan manfaat bagi seluruh pemegang saham,” ujar Richard Adkerson.

Dia mengatakan, PT Freeport Indonesia menyambut baik kemitraan baru ini. Kesepakatan ini tidak berdampak pada status ketenagakerjaan karyawan PT Freeport Indonesia. Perusahaan akan tetap beroperasi dengan merujuk kepada rencana kerja yang telah ditetapkan.

Selama sekitar 50 tahun terakhir, PT Freeport Indonesia telah menjalankan kemitraan yang baik dengan pemerintah Indonesia.

“PT Freeport Indonesia akan tetap beroperasi dengan standar tertinggi dan menjalankan operasinya secara bertanggung jawab, untuk mendukung pembangunan berkelanjutan yang berdampak bagi masyarakat setempat, serta memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Indonesia,” ujar Richard Adkerson.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*