Breaking News

Perintahkan Pembongkaran Lapak, Pedagang Laporkan Anak Buah Anies ke Ombudsman

Perintahkan Pembongkaran Lapak, Pedagang Laporkan Anak Buah Anies ke Ombudsman.

Diduga telah terjadi pelanggaran administrasi dan penyalagunaan kekuasaan, para pedagang melaporkan anak buah Anies-Sandi ke Lembaga Ombudsman Republik Indonesia.

 

Laporan itu dilakukan oleh para Pedagang Gedung Wisma Sawah Besar berkaitan dengan Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Edy Junaedy Nomor 227/C.41/31/-1.785.5/2017, perihal Persetujuan Rencana Teknis Bongkar (PRTB), tanggal 9 November 2017 yang ditujukan kepada PT Muzatek Jaya, yang beralamat di Jalan S Wiryopranoto Nomor 30-36, Kelurahan Kebon Pala, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat.

 

Kuasa Hukum para Pedagang Gedung Wisma Sawah Besar Judianto Simanjuntak menyampaikan, surat itu menunjukkan telah terkadi kesalahan dan pelanggaran administrasi yang dilakukan pemerintah.

 

“Kami melaporkan ke Ombudsman atas pelanggaran administrasi dan dugaan penyalagunaan kewenangan. Terbitnya surat tersebut menyalahi ketentuan hukum,” ujar Judianto Simanjuntak, dalam rilis persnya, Rabu (21/03/2018).

 

Judianto menegaskan, dalam ketentuan hukum, pembongkaran dilakukan dengan persetujuan pembongkaran gedung dengan memenuhi syarat, yaitu bahwa gedung/bangunan yang akan dibongkar sudah dalam keadaan kosong/tidak berpenghuni.

 

Dengan terbitnya surat tersebut, lanjut dia, PT Muzatek Jaya mulai melakukan Pembongkaran Gedung Wisma Sawah Besar sejak bulan Desember 2017 sampai saat ini.

 

“Pembongkaran sudah mulai dilakukan dan dimulai dari lantai paling atas,” ujarnya.

 

Dia menegaskan, faktanya lantai dasar Gedung Wisma Sawah Besar tersebut bukanlah milik PT Muzatek Jaya, dan gedung tersebut bukan dalam keadaan kosong.

 

“Masih masih ada toko dan kios para pedagang yang dipergunakan untuk berdagang, dan berjualan seperti biasanya,” ujar Judianto.

 

Anggota Kuasa Hukum Pedagang Gedung Wisma Sawah Besar lainnya, Julius Siregar menambahkan, akibat pembongkaran yang menyalahi ketentuan itu, mengakibatkan pedagang tidak nyaman berdagang.

 

“Para pembeli juga tidak nyaman berbelanja,” ujar Julius.

 

Ironisnya, lanjut Julius, sampai saat ini Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan belum melakukan koreksi dan evaluasi atas kejadian ini.

 

Padahal kuasa hukum para pedagang pun sudah menyurati Gubernur DKI Jakarta  agar membatalkan/mencabut surat No. 227/C.41/31/-1.785.5/2017 tersebut.

 

“Kami sudah menyurati Pak Gubernur terkait hal ini,” ujar Julius.

 

Dia mengatakan, jika Pembongkaran Gedung Wisma Sawah Besar tersebut tidak dihentikan, maka akan mengakibatkan kehilangan mata pencaharian dan pekerjaan para pedagang.

 

“Karena para pedagang tidak akan bisa lagi berdagang dan berjualan di toko dan kios milik pedagang, maupun di toko dan kios yang disewa pedagang,” ujar Julius.

 

Diapun menyampaikan bahwa para pedagang mengharapkan agar Ombudsman Republik Indonesia melakukan upaya-upaya dengan tujuan untuk mewujudkan keadilan bagi para pedagang yang berada di Gedung Wisma Sawah Besar tersebut.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*