Breaking News

Peringati Hari Lingkungan Hidup, Ambisi Pembangunan dan Investasi Penyebab Utama Kerusakan Lingkungan

Dalam peringatan Hari Lingkungan Hidup pada 5 Juni ini, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menyoroti kerusakan lingkungan yang semakin parah. Kegiatan pembangunan dan investasi dituding menjadi penyebab utama dari kerusakan lingkungan. Lingkungan yang sudah rusak menjadi penyebab banyaknya bencana ekologis yang dialami rakyat Indonesia.

 

Direktur eksekutif WALHI, Nur Hidayati menuturkan, peringatan Hari Lingkungan Hidup selalu diperingati di tengah kenyataan bahwa krisis lingkungan hidup dari waktu ke waktu semakin masif. Di Indonesia, peringatan Hari Lingkungan Hidup tahun ini juga dihadapkan dengan kondisi lingkungan hidup yang tidak juga pulih.

 

“Bencana ekologis yang terus terjadi, belum mampu menuntun pengurus negara untuk berani mengoreksi model pembangunannya yang tetap mengabaikan daya dukung dan daya tampung lingkungan,” ujarnya dalam siaran persnya, Senin (05/06/2017).

 

Dia menjelaskan, kebijakan ekonomi dan pembangunan bertolak belakang dengan komitmen Presiden Jokowi untuk memulihkan lingkungan hidup, menyelesaikan konflik struktural lingkungan hidup dan sumber daya alam/agraria, dan membangun ekonomi yang berkeadilan.

 

“Sampai detik ini, kawasan ekosistem esensial antara lain ekosistem rawa gambut, ekosistem karst, dan mangrove terancam investasi rakus,” kata Hidayati.

 

Disaat bersamaan, industri tambang terus mengeruk dan mencemari lingkungan, perkebunan sawit dan kebun kayu terus menerus ekspansi bahkan hingga ke pulau-pulau kecil sambil terus mengelak sebagai penyebab deforestasi, pesisir dan laut yang telah rentan dari dampak perubahan iklim, dikepung berbagai proyek reklamasi dan privatisasi pulau.

 

WALHI mencatat, dari ujung barat hingga timur Indonesia, korporasi terus menancapkan kekuasaannya. Sementara masyarakat yang memperjuangkan lingkungan hidup dan mempertahankan wilayah kelolanya, ruang hidupnya justru mengalami pelanggaran HAM, mendapat tindak kekerasan dan kriminalisasi.

 

“Pengetahuan dan kearifan lokal masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup dan kekayaan alamnya sering kali dianggap tidak ada,” ujar Nur Hidayati.

 

Hidayati menekankan, saat ini Indonesia dihadapkan pada kenyataan semakin terbukanya korporasi dan aktor-aktor perusak lingkungan hidup dan kemanusiaan membangkang terhadap konstitusi, hukum dan perundang-undangan. Melakukan berbagai upaya sistematis untuk terus mendapatkan privilege dengan mengabaikan hak asasi manusia dan hukum.

 

Intervensi politik melalui RUU Perkelapasawitan, mencoba melawan regulasi perlindungan ekosistem rawa gambut, dan intervensi hukum melalui judicial review terhadap UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

 

“Padahal kita tahu, bahwa UU 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan benteng terakhir bagi penyelamatan dan perlindungan lingkungan hidup dari ancaman kejahatan lingkungan hidup dan kejahatan korporasi,” katanya.

 

Sebagai solusi, pengadilan lingkungan hidup diharapkan mampu memutus rantai impunitas kejahatan lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi, yang sudah masuk kategori extraordinary crime karena sudah mengancam hidup dan kehidupan manusia dan alam.

 

WALHI juga mengajak seluruh warga negara bukan lagi hanya sekedar peduli, namun juga aktif mengkritisi kebijakan yang tidak pro lingkungan hidup dan rakyat, melawan lupa terhadap kejahatan korporasi, dan aksi untuk menyelamatkan lingkungan hidup.

 

Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, dalam peringatan Hari Lingkungan Hidup tahun ini menjawab banyak kritikan beberapa pihak pada kebijakan pemerintah terkait perlindungan alam dan lingkungan yang disebut mengganggu bisnis.

 

Dirinya menyoroti hasil kajian The Organisation of Economic Co-operation and Development (OECD) pada pertemuan di Berlin pada Mei lalu yang memperlihatkan hasil studi bahwa investasi pada usaha ramah lingkungan atasi perubahan iklim dapat sejalan dengan investasi untuk pertumbuhan ekonomi suatu negara.

 

“Jadi jangan sekali-kali ada upaya ‘mengelabui’ bahwa perlindungan lingkungan akan menghambat investasi. Itu tidak benar sama sekali,” kata Menteri Siti.

 

Dia menegaskan, upaya penerapan mengatasi dampak perubahan iklim dengan Paris Agreement 2015 dilaksanakan sejalan dengan UUD 1945 Pasal 28 huruf h ayat (1).

 

”Kita bukan hanya mengelola dalam arti eksploitasi alam, tetapi harus proporsional dan harus lebih modern, dengan konsep keberlanjutan dan berwawasan lingkungan sebagaimana ditegaskan dalam UUD 1945 Pasal 33,” ujar Siti.

 

KLHK juga mengajak semua pihak terkait, untuk tidak lagi primitif dalam melihat upaya pengelolaan lingkungan. Pengelolaan dan perlindungan hidup harus dilakukan secara modern dan nyata menerapkan pendekatan sustainabilitas atau keberlanjutan yang menjadi benchmark modernitas pembangunan berwawasan lingkungan atau penyatuan manusia dan alam mewujudkan kemajuan.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*