Breaking News

Peringati 500 Tahun Protestanisme, Pembaharuan Gereja Kritisi Dunia Ketenagakerjaan

Peringati 500 Tahun Protestanisme, Pembaharuan Gereja Kritisi Dunia Ketenagakerjaan.

Pemerintahan Joko Widodo disebut tidak memiliki kejelasan dalam pengelolaan ketenagakerjaan. Selain sejumlah aturan mulai dari Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang tidak konkrit, turunan pelaksanaannya hingga ke tahapan teknis seperti Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan pun kian tidak mampu mendongkrak kehidupan buruh Indonesia yang lebih baik.

 

Ketua Departemen Media dan Kampanye Konfederasi Perjuangan Buruh Indonesia (KPBI) Guruh Riyanto menyampaikan, defenisi buruh saja pun harusnya sudah memiliki pemahaman baru. Jika masih mengikuti pola lama, yakni setiap orang yang mempergunakan tenaga dan atau pikirannya untuk memperoleh upah maka dikategorikan sebagai buruh, kini pekerja di rumahan, seperti pekerja garmen yang menerima pesanan pabrik untuk pembuatan produksi garmen di rumah-rumah, ternyata tidak ter-cover di dalam Undang Undang Ketenagakerjaan.

 

Di satu sisi, mereka mempergunakan modal sendiri, seperti mesin jahit sendiri, tenaga sendiri, dan disi lain mereka memperoleh orderan dari pabrik. Dan dalam kondisi ini, biaya yang dikeluarkan pengusaha pabrik murah, tanpa ikatan perjanjian kerja yang seharusnya sudah dilindungi Undang Undang.

 

“Perlu redefenisi buruh. Tidak cukup hanya ukuran upah dari yang memberikan pekerjaan. Dan, ketenagakerjaan hari ini kian tak jelas arahnya. Malah kian runyam. Tidak juga ada perlindungan nyata di dalam Undang Undang dan berbagai peraturan ketenagakerjaan yang ada,” tutur Guruh Riyanto, dalam diskusi Simposium Reformasi 500: “Arah dan Gumul-Gumul Juang Gerakan Protestan di Indonesia, dengan topik Protestanisme dan Isu Ketenagakerjaan di Indonesia, di Gedung LAI, Salemba, Jakarta Pusat,  Sabtu (19/2017).

 

Bahkan, dijelaskan Guruh Riyanto,  sejak diterbitkannya Peraturan Pemerintah atau PP Nomor  78 Tahun 2015 tentang pengupahan, buruh terus menerus melakukan protes. Karena PP tersebut tidak memberi keadilan bagi buruh dalam penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan juga Upah Minimum Kota (UMK).

 

“Wajar, kalau buruh masih saja terus melakukan aksi unjuk rasa dan menuntut perbaikan nasibnya agar kian baik dari hari ke hari. Tapi kali ini, faktanya, buruh kian terpuruk juga,” ujar dia.

 

Selain itu, pola yang dimainkan oleh pemerintahan Jokowi kepada para tenaga kerja yakni Program Pemagangan adalah program manipulatif yang malah melanggengkan proses outsourcing dan  bahkan lebih rendah dari outsourcing itu sendiri.

 

“Bagaimana kita mau ikut program pemagangan, namanya magang ya bukan pekerja tetap, upahnya pun tak jelas. Program pegangangan itu malah membuat pekerja kian kehilangan jati diri dan kesempatannya untuk memperjuangkan nasibnya agar lebih baik. Itu program manipulatif dan masih proses pembodohan,” tutur Guruh.

 

Di tempat yang sama, Ketua Umum Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Nining Elitos menyampaikan, sebenarnya kekuatan buruh di Indonesia potensinya sangat besar. Akan tetapi, upaya konsolidasi dan penyatuan visi misi sering tidak terjadi, lantaran banyaknya pihak yang berkepentingan untuk membuat serikat buruh dan para buruh itu sendiri agar tidak solid.

 

Nining menjelaskan, bukan hanya partai politik hari ini saja yang memiliki kepentingan agar buruh tetap terpecah belah, mulai dari pemerintahan di eksekutif, lembaga-lembaga pengusaha, para aktivis yang disusupi, aparat penegak hukum bahkan tokoh-tokoh dan lembaga-lembaga keagamaan dipecah belah agar buruh tidak bisa bersatu.

 

“Sampai sekarang, kekuatan buruh dipecah-pecah. Sehingga hanya mampu bergerak secara parsial. Buruh lebih banyak dimanfaatkan untuk mendulang suara dalam proses-proses pemilihan politik seperti di Pilkada, Pilgub bakan Pilpres dan Pileg, setelah si calon terpilih ya buruh ditinggalkan begitu saja. Masih selalu begitu saja hingga kini,” tutur Nining.

 

Nining mengajak semua elemen masyarakat untuk memperkuat barisan buruh, dengan mengedepankan kesolidan dan juga perjuangan yang menyeluruh, tanpa harus tergantung pada kepentingan segelitir elit politik yang hanya ingin meraup suara buruh dalam pertarungan politik.

 

“Substansi perjuangan buruh itulah yang harus dilakukan. Buruh harus solid dan harus bersama-sama dengan masyarakat untuk memperjuangkan berbagai persoalan perburuhan dan persoalan masyarakat agar bisa diperjuangkan. Ingat, keadilan bahkan upah layak itu pun bukan diberikan secara Cuma-Cuma oleh para kaum elit politik, itu harus kita perjuangkan kok,” ujar Nining.

 

Ketua Bidang Media dan Hubungan Internasional Dewan Pimpinan Pusat Serikat Rakyat Indonesia (DPP Serindo) Jhon Roy P Siregar menyampaikan, di Indonesia ada tiga unsur utama yang menjadi kekuatan besar politik, yakni Petani, Nelayan dan Buruh.

 

Ketiga segmen masyarakat inilah kekuatan terbesar di Indonesia, yang mampu mengubah pola hidupnya agar lebih sejahtera. “Asal bersatu dan solid, untuk bersama-sama memperjuangkan nasibnya yang lebih baik dan lebih sejahtera,” tutur Jhon Roy P Siregar.

 

Selain itu, lanjut dia, pengambilan kebijakan terkait kehidupan buruh di tingkat nasional, harus memiliki bargaining yang kuat dengan tiga segmen masyarakat itu. Faktanya, kata Jhon, hingga saat ini petani, nelayan dan buruh tidak memiliki bargaining mengubah kekuatan kebijakan agar pro kepada masyarakat menengah bawah.

 

“Yang ada, para elit politik di eksekutif dan legislatif memperdaya dan mempermain-mainkan nasib petani, nelayan dan buruh hingga saat ini. Ketiga unsur utama masyarakat ini hanya dipakai di saat-saat proses politik dalam pengumpulan suara saja kok,” ujarnya.

 

Kepala Bidang Perburuhan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta Eni Rofiatul mengatakan, proses penyadaran dan advokasi terhadap persoalan buruh harus dilakukan terus menerus.

 

“Saya sering bertanya, apakah buruh pernah membaca Undang Undang Ketenagakerjaan, pernahkan membaca Peraturan Pemerintah tentang proses penyelesaian persoalan hubungan industrial, pernahkah membaca peraturan pemerintah tentang pengupahan? Jika yang dasar pun tidak dimengerti, maka akan sulit membangun kebersamaan dan kesolidan memperjuangkan nasib buruh di Indonesia,” tutur Eni.

 

Eni mengungkapkan, jangankan di tataran buruh itu sendiri, untuk setingkat parat penegak hukum sendiri pun banyak yang tidak memahami perburuhan. Bahkan, secara serampangan aparat penegak hukum seperti sudah ter-desain memahami bahwa persoalan perburuhan pasti hanya berurusan dengan hukum Perdata.

 

“Mereka menganggap perburuhan selalu hanya urusan Perdata. Banyak kasus buruh yang saya tangani, meskipun yang terjadi adalah Pidana, tetapi selalu diarahkan ke urusan Perdata. Ini salah kaprah. Harus ada upaya serius untuk membangun kesadaran buruh dan para pengambil kebijakan di negeri ini,” ujar Eni.

 

Sementara itu, Rohaniawan Rudyanto menyoroti bagaimana spirit reformasi, khususnya reformasi yang dibawa oleh protestanisme di era lalu, harusnya bisa menginspirasi dan memberikan kekuatan baru dalam memperjuangkan kehidupan buruh yang lebih baik di Indonesia.

 

“Harus muncul kesadaran baru dari semua elemen masyarakat, terutama para serikat buruh dan tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat maupun lembaga-lembaga bahwa perjuangan ini harus dimaknai bersama-sama untuk membela kehidupan buruh,” ujar Ridyanto.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*