Breaking News

Peringatan 33 Tahun Konvensi CEDAW, Negara Ini Masih Membiarkan Tindakan Kekerasan dan Diskriminasi Perempuan Terus Terjadi

Peringatan 33 Tahun Konvensi CEDAW, Negara Ini Masih Biarkan Kekerasan dan Diskriminasi Perempuan Terus Terjadi.

Dalam peringatan 33 tahun ratifikasi The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW), Komnas Perempuan menyoroti masih adanya diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan yang dibiarkan oleh negara. CEDAW sendiri berisikan kesepakatan internasional untuk penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Indonesia merupakan salah satu negara yang ikut menandatangani konvensi tersebut dan pada 24 Juli 1984 telah meratifikasinya melalui Undang Undang Nomor 7 tahun 1984.

 

Ketua Komnas Perempuan, Azriana mengatakan, sejak disahkan Komite CEDAW sudah melahirkan 34 rekomendasi umum sebagai perluasan respon atas berkembangnya isu-isu perempuan yang semakin kompleks. Melalui rekomendasi tersebut, komite mempunyai alat untuk me-review sebuah negara untuk mempertanyakan dan merekomendasikan isu-isu yang lebih kompleks yang belum terumuskan dalam konvensi aslinya.

 

“Sebagai salah satu mekanisme HAM nasional, Komnas Perempuan menggunakan kerangka CEDAW dalam kerja-kerjanya, mengkontribusikan temuan dan pengetahuan untuk memperkaya instrumen HAM, termasuk turut dalam konsultasi merumuskan rekomendasi general yang berbasis modalitas Komnas Perempuan,” katanya dalam siaran persnya, Kamis (27/07/2017).

 

Dia juga memfasilitasi Komite CEDAW dengan informasi substantif maupun jaringan yang dibutuhkan dalam kunjungannya ke Indonesia atau pertemuan regional maupun internasional. Selain itu, Komnas Perempuan juga intensif menyerahkan laporan reguler kepada Komite CEDAW tentang implementasi konvensi ini di Indonesia. Terutama soal kekerasan terhadap perempuan sebagai dasar komite untuk menyampaikan rekomendasi pada Indonesia.

 

“Dalam laporan terakhir, isu-isu yang harus serius diperhatikan Indonesia antara lain: kebijakan diskriminatif, perkawinan anak, mutilasi/sirkumsisi genital perempuan,” ujarnya.

 

Komisioner Komnas Perempuan, Adriana Veny menuturkan, pihaknya juga memiliki sejumlah catatan terkait pelaksanaan CEDAW di Indonesia. Mulai dari diskriminasi maupun kekerasan yang semakin kompleks dan massif dibanding daya respon negara dalam menanganinya, kekerasan semakin lintas batas, hingga semakin minimnya sosialisasi substansi CEDAW kepada aparatur negara maupun publik sebagai prinsip hak konstitusional perempuan sebagai manusia dan warga negara.

 

“Keterlambatan laporan pemerintah kepada Komite CEDAW adalah kelengahan tanggung jawab moral Indonesia pada mekanisme HAM internasional dan potensial jadi preseden bagi negara-negara lainnya,” ujarnya.

 

Terkait isu kekerasan terhadap perempuan dan untuk memastikan pelaksanaan mandat CEDAW oleh pemerintah dalam memberikan perlindungan korban, maka Komnas Perempuan bersama mitra-mitranya membuka akses dan mengolahnya menjadi temuan-temuan penting.

 

Maka dari itu, dalam memperingati 33 tahun ratifikasi CEDAW ini, Komnas Perempuan menyerukan kepada pemerintah untuk menghidupkan dengan sungguh-sungguh CEDAW dalam wacana maupun basis kebijakan negara. Pemerintah juga diminta tidak mengulang keterlambatan laporan implementasi CEDAW kepada Komite untuk menunjukkan keseriusan komitmen negara.

 

“Pemerintah perlu segera meratifikasi Optional Protocol CEDAW yang sudah menjadi komitmen negara dalam Universal Periodic Review dan masuk dalam Rencana Aksi Nasional HAM (RANHAM),” ujarnya.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*