Breaking News

Perempuan Indonesia Jangan Berhenti Berpolitik

Masih Minim Peran dan Partisipasi Politik

Masih Minim Peran dan Partisipasi, Perempuan Indonesia Jangan Berhenti Berpolitik.

Kaum perempuan Indonesia belumlah memiliki peran dan partisipasi politik yang maksimal di Indonesia. Karena itu, perempuan Indonesia didorong melakukan konsolidasi untuk terus memaksimalkan peran dan partisipasinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Hal itu terungkap dalam Talk Show bertajuk Ngobras (Ngobrol Asyik) Perempuan dengan tema ‘Perempuan, Budaya, Digitalisasi dan Lingkungan Hidup’ yang diselenggarakan oleh  Galang Kemajuan Ladies (GK Ladies) Bersama Perempuan Karo dan Komunitas-Komunitas Perempuan, di Ruang Rimbawan I, Gedung Manggala Wanabakti, Jalan Jenderal Gatoto Subroto, Jakarta, Sabtu, 17 November 2018.

Aktivis Politik Perempuan, Nurul Arifin yang didapuk sebagai pembicara kunci dalam talk show itu menyampaikan, dari hampir 265 juta penduduk Indonesia, sebanyak 60 persennya adalah perempuan.

Oleh karena itu, kekuatan perempuan itu perlu dimobilisasi sebagai kekuatan yang positif dan potensial untuk membangun aspirasi dan juga hak-hak kaum perempuan Indonesia.

“Perempuan adalah subjek dalam pembangunan. Kami bukan objek,” tutur Nurul Arifin.

Dia menyebutkan, peran perempuan sebetulnya sudah cukup muncul dengan menempati posisi-posisi strategis. Di Kabinet Indonesia Hebat pimpinan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla terdapat 8 orang perempuan yang menjadi menteri.

“Peran perempuan sebagai agen perubahan, maka perempuan harus belajar dan terdidik. Mengutip RA Kartini, pendidikan adalah pintu untuk perubahan,” ujarnya.

Namun sayangnya, Nurul Arifin menyebut, dalam penelitian yang dilakukan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (UIN Ciputat), tergambar bahwa dalam penyebaran hoax kaum perempuanlah yang paling tinggi menularkan dan melakukan sikap dan pikiran-pikiran intoleransi.

“Mungkin, disebabkan perempuan banyak yang menjadi guru-guru Taman Kanak-Kanan (TK) dan sejenisnya. Demikian di media sosial (Medsos), kaum perempuan juga banyak menjadi penyebar hoax. Mungkin dikarenakan mereka homogen, jarang bergabung dan berinteraksi dengan masyarakat yang berbeda-beda dan luas,” ungkap Nurul.

Untuk menjadi agen perubahan, lanjut dia, kaum perempuan harus bergaul dan berinteraksi dengan berbagai segmen dan lapisan masyarakat yang heterogen.

“Perempuan jangan mau dipecah-belah dan diinfiltrasi, jangan mau diperalat untuk memecahbelah negara Indonesia. Sebab, jika Indonesia terpecah-belah menjadi kecil-kecil, maka akan mudah sekali dikuasai dan juga diperlakukan sesuka hati mereka. Jadi, bicara mengenai perempuan, adalah bicara mengenai kemanusiaan,” ujarnya.

Selain Nurul Arifin, Talk Show menghadirkan Praktisi Budaya, Ketua Penggerak PKK Pekalongan, Munafah Asip Kholbihi, Penulis Buku Revolusi Senyap Perempuan Tangguh, Kristin Samah, Direktur Pengelolaan Sampah, Dirjen PLSB 3 Kementerian Lingkungan Hidup (KLHK), Dr Novrizal Tahar, dengan Moderator, Maman Suherman alias Kang Maman (praktisi media).

Sementara itu, Praktisi Budaya, Ketua Penggerak PKK Pekalongan, Munafah Asip Kholbihi memaparkan, untuk bermedia sosial, kaum perempuan diminta bijak dan tidak terjebak pada informasi-informasi maupun publikasi yang melanggar hukum.

Oleh karena itu, paling tidak kaum perempuan Indonesia harus mengerti dua sisi penggunaan media sosial.

Dari sisi positif, media sosial bisa bermanfaat banyak bagi kaum perempuan. Terutama untuk memperoleh informasi yang positif, ilmu pengetahuan, pendidikan, kesehatan. “Juga informasi mengenai bidang-bidang usaha atau bisnis,” ujar Munafah.

Sedangkan dari sisi negatif, kaum perempuan harus waspada terhadap penyebaran informasi hoax, pencemaran nama baik, isu SARA, pornografi dan berbagai wujud informasi buruk dan negatif lainnya.

“Semua itu ada hukumannya. Ada regulasi yang ketat. Ada undang-undang ITE, ada undang-undang anti SARA dan pidana lainnya. Maka, kaum perempuan harus bijak dan berhati-hati bermedia sosial. Sebelum menuliskan status di FaceBook atau media sosial, hendaknya dipikirkan dan bijak,” tuturnya.

Direktur Pengelolaan Sampah, Dirjen PLSB 3 Kementerian Lingkungan Hidup (KLHK), Dr Novrizal Tahar mengulas topik Peran Perempuan di Bidang Lingkungan.

Dia mengatakan, tantangan manusia dan bumi, termasuk perempuan adalah mewujudkan peradaban yang berwawasan lingkungan.

The Future is The Green. Masa depan itu adalah masa depan berwawasan lingkungan,” ujarnya.

Bahkan, di Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia, yakni Undang-Undang Dasar 1945, sudah sangat tegas menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas lingkungan yang layak.

“Demikian pula di sisi ekonomi dan berbagai aspek kehidupan, semuanya berbasis lingkungan,” ujarnya.

Penulis Buku Revolusi Senyap Perempuan Tangguh, Kristin Samah mengingatkan, di sektor politik, pada 2014 adalah bencana politik bagi kaum perempuan Indonesia. Sebab, di tahun itu, cukup banyak politisi perempuan yang terjerat kasus korupsi.

“Oleh karena itu, kalau pun perempuan Indonesia terjun ke politik praktis, janganlah sampai terjerat korupsi,” ujarnya.

Kemudian, dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada Serentak), dari 600-an Calon Kepala Daerah yang diperebutkan, hanya ada sebanyak 67 calon kepala daerah perempuan. Dan dari 560 anggota DPR RI, terdapat 103 anggota DPR perempuan. “Ini minim sekali,” ujarnya.

Menurut dia, banyak kaum perempuan Indonesia tidak bersedia terjun ke politik praktis dikarenakan keluarga dan suami tidak memberi dukungan untuk berpolitik. “Kebanyakan karena tidak didukung suami,” ujarnya.

Kristin berharap, masih banyak cara kaum perempuan untuk menyalurkan aspirasi politiknya, tidak hanya melalui politik praktis melalui pencalegan, tetapi juga lewat lembaga-lembaga dan organisasi-organisasi yang mewadahi perempuan.

“Masih sangat banyak hak-hak kaum perempuan Indonesia yang tidak dipenuhi. Juga, banyak sekali Undang-Undang yang ditetapkan masih diskriminatif terhadap perempuan. Karena itu, partisipasi politik perempuan sangat dibutuhkan, tidak mesti lewat pencalegan, tetapi juga lewat organisasi-organisasi sosial politik dan kemasyarakatan,” tutup Kristin Sama.

Moderator, Maman Suherman alias Kang Maman menyampaikan, laporan kekerasan terhadap perempuan di Indonesia sebanyak 35 kasus per 24 jam. “Jadi ada sekitar 20 laporan pemerkosaan per dua jam,” ujarnya.

Terkait penggunaan media sosial, diungkapkan Kang Maman, berdasarkan penelitian yang dilakukan, seseorang yang bermain media sosial lebih dari dua jam per hari, maka dikategorikan sebagai orang yang sudah mengalami gangguan kejiwaan.

“Lah, di Indonesia, terutama kaum perempuan, ada yang melaporkan bisa sampai 3 jam lebih per hari main media sosial. Hati-hati, jangan sampai sudah masuk kategori mengalami gangguan mental,” ujarnya.

Kegiatan dibuka oleh Ketua Umum Galang Kemajuan Ladies (GK Ladies) Lana Koentjoro bersama Sekjen Galang Kemajuan Ladies (GK Ladies) Veve Safitri, serta sejumlah Caleg Perempuan yang berpartisipasi dalam kegiatan ini.

Kegiatan dirangkaian dengan sejumlah aksi, seperti paduan suara, tari, menampilkan Fashion Show Budaya Karo, Launching Buku Perkawinan Adat Karo, Bazar dan Capaign No Plastic Bag.(JR/Nando)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*