Breaking News

Perekonomian Morat-Marit, Jokowi Diingatkan Segera Seriusi Pembangunan Ekonomi Rakyat Berbasis Koperasi

Perekonomian Morat-Marit, Jokowi Diingatkan Segera Seriusi Pembangunan Ekonomi Rakyat Berbasis Koperasi.

Pemerintahan Jokowi disarankan untuk kembali kepada sektor pembangunan perekonomian rakyat berbasis koperasi. Kondisi perekonomian Indonesia yang morat-marit terbukti tidak menolong Bangsa Indonesia, meskipun akumulasi modal terus menerus dilakukan dari hampir semua sektor.

Cendekiawan Serikat Rakyat Indonesia (Serindo) Merphin Panjaitan menyampaikan, jalannya demokrasi di Indonesia tidak terlepas dari pembangunan perekonomian rakyat. Saat ini, menurut dosen pengajar di Universitas Indonesia (UI) ini, perekonomian Indonesia tidak sejalan dengan pembangunan perekonomian rakyat banyak.

“Satu-satunya resep pembangunan perekonomian rakyat Indonesia yang tidak pernah diseriusi sampai saat ini adalah koperasi. Pemerintah harus berada di garda terdepan membangun perekonomian rakyat dengan konsep koperasi,” tutur Merphin, dalam diskusi publik bertema ‘Strategi Pengembangan Koperasi’, yang digelar oleh Dewan Pimpinan Pusat Serikat Rakyat Indonesia (Serindo), di Jalan Matraman Raya 10, Jakarta Timur, Senin (25/09/2017).

Merphin menampik bahwa konsep koperasi tidak bisa memperoleh keuntungan bagi rakyat dan negara. Menurut dia, konsep koperasi saat ini harus dibangun secara progresif, yakni mengedepankan kesejahteraan anggotanya, yang dikelola dengan prinsip demokratis.

“Semua bidang usaha memang harus menguntungkan bagi pemilik modalnya.. Perusahaan swasta mengambil keuntungan bagi pribadi pemilik sahamnya, perusahaan BUMN juga mengambil keuntungan dengan mempergunakan modal negara, dan Koperasi juga harus menguntungkan bagi para anggotanya, dengan mengelola permodalan yang dikumpulkan oleh para anggota secara demokratis,” beber Merphin.

Dia menjelaskan, jika koperasi yang dikelola oleh masyarakat di-back up dengan permodalan melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), maka kondisi perekonomian Indonesia akan lebih baik.

Merphin mencontohkan sejumlah negara yang menerapkan sistem koperasi bagi masyarakatnya, seperti di Swiss dan Skandinavia, sistem koperasi begitu nyata menyejahterakan masyarakatnya.

“Jika ada keseimbangan pembangunan koperasi untuk perekonomian rakyat, maka ketimpangan kesejahteraan akan terjembatani. Selama ini, kepemilikan saham secara personal melalui perusahaan-perusahaan swasta yang banyak bertarung di Negara ini, sedangkan koperasi sering ditinggalkan. Karena itulah pemerintah harus kembali melakukan pengembangan koperasi secara serius bersama kelompok-kelompok basis masyarakat Indonesia,” papar dia.

Tiga kelompok basis masyarakat yang paling potensial untuk segera dikembangkan koperasinya, lanjut dia, yakni sektor nelayan, petani dan buruh. Merphin mengatakan, misalnya, sektor nelayan, bantuan permodalan dan pengadaan peralatan berupa kapal untuk menangkap ikan, bisa dilakukan dengan sistem koperasi..

Selain akan membuat nelayan bertanggung jawab kepada modal yang dikelolanya, upaya benturan dengan pengusaha yang selama ini marak terjadi pun bisa dieliminir.

“Demikian pula di sektor pertanian dan buruh. Pengelolaan koperasi sangat nyata dan sangat amat membantu mereka,” ujar Merphin.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Serikat Rakyat Indonesia (Serindo) Jones Batara Manurung menyampaikan, koperasi sebagai elan vital perekonomian rakyat Indonesia, selama ini terpinggirkan dan tidak diseriusi untuk dikembangkan.

Meskipun ada kementerian yang mengurusi perkoperasian selama ini, menurut Jones Batara, tidak terlihat adanya pengembangan perekonomian rakyat Indonesia..

“Saatnya kembali harus ke koperasi. Pengembangan perekonomian rakyat di Indonesia, ya melalui koperasi. Rakyat banyak yang nantinya ditampung lewat koperasi-koperasi yang ada perlu terus memperkuat posisi dan pengembangannya bersama pemerintah sehing terwujud butir sila Pancasila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” tutur Jones.

Dia juga berharap, pemerintahan Jokowi memberikan keseimbangan perekonomian riil bagi masyarakat sektoral, seperti nelayan, petani dan buruh.

“Sektor-sektor inilah yang menjadi tulang punggung perekonomian riil Indonesia ke depan,” pungkasnya.(JR)

 

Leave a comment

Your email address will not be published.


*