Breaking News

Percepat Penyelesaian Polemik Cantrang, Ini Rekomendasi Nelayan Kepada Menteri Susi

Percepat Penyelesaian Polemik Cantrang, Ini Rekomendasi Nelayan Kepada Menteri Susi.

Kebijakan yang dimunculkan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti tak luput dari gejolak publik, khususnya para nelayan yang notabene merupakan stakeholder utama dari Kementerian tersebut.

Dewan Pimpinan Pusat Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) mengatakan bahwa Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 2 Tahun 2015 tentang Pelarangan Alat Tangkap Tidak Ramah Lingkungan, telah menempatkan cantrang dan  beberapa  alat  tangkap  lainnya  sebagai  jenis  alat tangkap  yang  dilarang  untuk  beroperasi.

Berdasarkan hasil verifikasi dari Institut Pertanian Bogor (IPB), jumlah kapal cantrang yang berukuran <10 GT (skala kecil) di tiga provinsi yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur mencapai 2.371 kapal atau sebesar 47,9 % dari total kapal cantrang.

Ketua DPP KNTI Marthin Hadiwinata mengatakan, tiga tahun berjalan pemerintahan Jokowi-JK, problematika cantrang ini masih belum juga  dapat menemukan titik temu. Pasalnya, mulai dari janji skema peralihan alat tangkap hingga penyelesaian kredit perbankan para nelayan yang kadung terjerat pinjaman untuk membeli  cantrang masih belum dapat terpenuhi dengan sempurna.

“Sehingga, pada bulan Mei 2017  yang  lalu,  Presiden  Jokowi  akhirnya  menginstruksikan  kepada  Menteri  Kelautan  dan Perikanan untuk memperpanjang masa dibolehkannya penggunaan cantrang hingga akhir  tahun 2017,” ujarnya dalam keterangan persnya, Kamis (31/08/2017).

Namun,  lanjut Marthin, kebijakan  perpanjangan  tersebut  tentunya  bukan  solusi  permanen  atas  segala polemik cantrang yang terjadi di lapangan. Selain itu, agenda penyejahteraan nelayan yang juga menjadi salah satu pilar dalam visi Poros Maritim yang digagas oleh Presiden Jokowi masih mengalami polemik yang tak kunjung usai hingga hari ini.

Atas kondisi ini, Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) menilai bahwa, pertama, kapasitas  Perikanan  Cantrang  saat  ini  telah  megalami  kapasitas  over  fishing  atau kelebihan  tangkap,  yang  meliputi fishing  area,  ukuran  Unit  Pengolah  Ikan  (UPI),  waktu,  dan  jumlah.

“Sebagai dampaknya, terjadilah konflik kompetisi fishing ground yang berdampak pada operasi penangkapan. Atas hal ini, kami menilai bahwa  yang menjadi masalah bukan pada alatnya, melainkan perilaku penangkapannya, yang mana ada beberapa fishing area yang  seharusnya  tidak  boleh  dilakukan penangkapan, akan  tetapi  tetap  dilakukan penangkapan,” ujar Marthin.

Kedua, alih alat tangkap belum menjawab alternatif pengganti target  penangkapan ikan dan  secara  ekonomis  dapat  menghambat    bahan  baku    usaha  pengolahan  ikan.  Hasil tangkapan dari cantrang, mayoritas digunakan sebagai bahan baku industri Surimi yang mampu  mendongkrak  harga bahan  baku  ikan  sebelumnya  Rp1000/kg  menjadi  Rp 7000/kg.

Mengingat perkembangan penggunaan cantrang yang sangat cepat, dan menggantungkan hajat hidup para  nelayan tak terkecuali  nelayan skala kecil serta polemik kesejahteraan yang dihadapi oleh para nelayan skala kecil, maka kepada Menteri Susi Pudjiastuti direkomendasikan untuk, pertama, bersama pemerintah daerah, perguruan tinggi, organisasi nelayan, serta tokoh-tokoh masyarakat untuk melakukan simulasi dan pemantauan lapangan guna mengetahui operasionalisasi cantrang dari berbagai ukuran.

“Proses transparan ini diharapkan dapat  menjawab  pertanyaan  terkait status  merusak  atau  tidak  merusaknya  alat tangkap cantrang, lalu semua pihak diharapkan dapat menerima hasilnya,” ujar Marthin.

Kedua, mensosialisasikan  dan  menyelenggarakan  pelatihan  penggunaan  alat  tangkap ramah lingkungan secara lebih masif.

Ketiga, menyiapkan skema pembiayaan untuk membantu peralihan ke alat tangkap ramah lingkungan melalui organisasi nelayan atau kelembagaan koperasi nelayan.

Keempat, mendukung tumbuh kembangnya koperasi nelayan guna peningkatan kesejahteraan nelayan.

Kelima, menyelesaikan  tuntas pengukuran  ulang  gross  akte  kapal  ikan  dan  memfasilitasi proses penerbitan ijin baru.

Keenam, bekerjasama  dengan  organisasi  nelayan  dan  institusi  penegak  hukum  untuk menyiapkan skema pengawasan terpadu dan berbasis masyarakat.

Ketujuh, selama  masa  perpanjangan  moratorium  ini,  bersama  pemerintah  daerah menyiapkan skema perlindungan sosial terhadap para ABK dan keluarganya yang  berpotensi terdampak.

Kedelapan, memastikan perlindungan wilayah tangkap bagi nelayan tradisional dari konflik alat  tangkap  melalui  pengakuan  atas  wilayah  pengelolaan  nelayan  tradisional  dalam Rencana Zonasi di setiap provinsi dan kabupaten/kota pesisir.

Kesembilan, memastikan pada Masa  Perpanjangan ini  agar semua pihak dapat menahan diri, serta aktif mencegah konflik dan kriminalisasi.

“Kiranya, rekomendasi ini dapat menjadi acuan bagi Pemerintah dalam menyelesaikan polemik cantrang dan kesejahteraan nelayan yang berkepanjangan ini,” pungkas Marthin.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*