Breaking News

Peraturan THR PNS Diskriminatif & Berpotensi Korupsi

Peraturan THR PNS Diskriminatif & Berpotensi Korupsi.

Peraturan Pemerintah tentang pemberian tunjangan hari raya (THR) yang mempergunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ternyata diskriminatif dan sangat berpotensi korupsi.

Hal itu disampaikan Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (Opsi) Timboel Siregar, di Jakarta, kemarin. Dia mengatakan, PP Nomor 20 Tahun 2018 itu memiliki sejumlah kelemahan dan sangat nyata diskriminatif.

“PP itu tidak memastikan seluruh pegawi Non Pegawai Negeri Sipil (PNS) di seluruh Indonesia untuk mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR). Seperti, pegawai pemerintah non PNS yang didaerah, mereka itu tidak dapat,” ujar Timboel Siregar, Selasa (29/05/2018).

Timboel menyebut, banyak pegawai pemerintah daerah non PNS yang bekerja di Pemda I dan II yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), bukan dari APBN.

“PP No 20 tahun 2018 ini belum mengakomodir pegawai pemerintah non PNS di daerah, karena PP ini hanya menyebut sumber dananya dari APBN saja. Seharusnya PP ini juga menjamin Pegawai Pemerintah non PNS di daerah mendapatkan THR,” tuturnya.

Lihat jugalah, lanjut pria yang juga Koordinator Advokasi BPJS Watch ini, di Pasal 3 ayat 2b  PP Nomor 20 Tahun 2018 itu, menyatakan yang berhak mendapat THR adalah Pegawai nonpegawai negeri sipil pada LNS harus memenuhi persyaratan telah melaksanakan tugas pokok organisasi secara penuh dan terus menerus paling singkat  selama 1 (satu) tahun sejak pengangkatan/penandatanganan perjanjian kerja pada LNS yang bersangkutan.

Ini artinya Pegawai Non PNS pada LNS yang bekerja di bawah satu tahun tidak akan menerima THR. Sementara, di Pekerja Badan Usaha dan BUMN/D  menyatakan pekerja yang sudah bekerja sebulan saja sudah berhak mendapatkan THR secara proporsional, itu sesuai PP Nomor 78 tahun 2015.

“Membaca PP  No. 20 tahun 2018 pada poin menimbang dinyatakan bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dalam menyambut hari raya keagamaan, perlu memberikan tunjangan hari raya bagi pimpinan dan pegawai non pegawai negeri sipil pada lembaga nonstruktural,” lanjutnya.

Nah, dikatakan Timboel, pertanyaannya, apakah pegawai non PNS pada LNS yang bekerja di bawah satu tahun tidak berhak atas kesejahteraan di hari raya Idul Fitri nanti?

“Bahwa seluruh pegawai non PNS pada LNS memiliki hak yang sama untuk bisa sejahtera dalam merayakan Idul Fitri nanti, dan oleh karenanya penetapan pembatasan masa kerja setahun merupakan tindakan diskriminatif  dan tidak  memiliki dasar hukum,” tuturnya.

Dia pun meminta ketentuan ini dicabut, dan harus dibuat paling tidak sesuai ketentuan pemberian THR pada  pekerja swasta/BUMN/D seperti yang diatur pada PP no. 78/2015 tentang Pengupahan.

Lebih lanjut, di Pasal 5 ayat 1 dan 2 harusnya lebih diperjelas. Pasal 5 ayat (1) berbunyi Pemberian tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan pada bulan Juni.

Sebaiknya, kata dia, pemberian THR ini mengatur tenggat waktu pembayaran THR yaitu paling lambat 2 minggu H-14)  sebelum Hari Raya. Hal ini dimaksudkan agar pegawai non PNS ini bisa mempersiapkan kebutuhannya jauh-jauh hari dalam kondisi harga belum membumbung tinggi.

Terkait Pasal 5 ayat (2) yang berbunyi dalam hal pemberian tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan pada bulan Juni, pembayaran dapat dilakukan pada bulan-bulan berikutnya.

“Lah, kan Hari Raya Idul Fitri tidak bisa diundur. Kalau pegawai non PNS merayakan hari raya dalam kondisi belum dapat THR, bagaimana amanat meningkatkan kesejahteraan dalam poin menimbang bisa dipenuhi?” ujar Timboel.

Seharusnya ada kepastian bahwa seluruh pegawai non PNS sudah mendapatkan THR sebelum Idul Fitri. Bukankah dananya sudah tersedia dari APBN.

“Saya kira bila ada pegawai Non PNS belum mendapat THR ketika hari raya, maka dipastikan itu akibat kelalaian bagian keuangan. Dan sudah seharusnya orang-orang yang lalai itu diberi sanksi,” katanya.

Lalu, di Pasal 6 harus dipertegas dengan sanksi yang jelas yaitu pidana korupsi. Adapun Pasal 6 berbunyi, pertama, Pimpinan dan pegawai nonpegawai negeri sipil pada LNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilarang menerima lebih dari satu tunjangan hari raya yang dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Kedua, dalam hal pimpinan dan pegawai nonpegawai negeri sipil pada LNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerima lebih dari satu tunjangan hari raya, kepada yang bersangkutan diberikan salah satu tunjangan hari raya yang jumlahnya lebih besar.

Ketiga, apabila pimpinan dan pegawai nonpegawai negeri sipil pada LNS menerima lebih dari satu tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kelebihan pembayaran tersebut merupakan utang dan wajib mengembalikan kepada negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Timboel, larangan pada ayat 1 sudah tepat, namun sanksi yang ada di ayat 3 sangat lemah, sehingga ayat 3 ini membuka celah adanya keinginan coba-coba para pemimpin LNS dan pegawai non PNS untuk mendapatkan THR lebih dari sekali.

“Saya kira tindakan melanggar larangan di ayat 1 merupakan upaya korupsi yang merugikan keuangan negara. Oleh karena itu sanksinya adalah pidana korupsi, bukan sekadar cuma mengembalikan THR tersebut,” pungkasnya.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*