Breaking News

Belum Yakin, Kejaksaan Agung Masih Lanjut Kumpulkan Bukti Kasus PT Mobile 8 Telecom

Penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) masih terus mengumpulkan bukti-bukti baru PT Mobile 8 Telecom terkait kasus dugaan korupsi penerimaan kelebihan bayar atas pembayaran pajak tahun anggaran 2007-2009.

 

Jaksa Agung, HM Prasetyo mengatakan, pengumpulan bukti-bukti ini untuk menjerat tersangka baru dalam kasus tersebut.

 

“Sekarang perkaranya masih di penyidikan umum. Kita memerlukan bukti-bukti yang kuat dan harus cukup,” kata Prasetyo di Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Jumat, (18/08/2017).

 

Menurut Prasetyo, pengumpulan bukti-bukti yang kuat itu untuk mengantisipasi jika pihak yang akan ditetapkan tersangka mengajukan gugatan praperadilan ke pengadilan.

 

“Karena itu, bukti kita harus cukup, mereka (penyidik) harus yakin,” ujarnya.

 

Sebelumnya, meskipun gugatan praperadilan dua tersangka kasus PT Mobile 8 dikabulkan oleh Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, yakni Anthony Chandra Kartawiria, Direktur PT First Media dan Hary Djaja, Direktur PT Djaja Nusantara Komunikasi (DNK), pihaknya telah mengeluarkan surat perintah dimulai penyidikan (Sprindik) baru untuk dua tersangka tersebut.

 

Diketahui, PT Mobile 8 Telecom diduga telah melakukan manipulasi atas transaksi penjualan produk telekomunikasi diantaranya telepon seluler dan pulsa kepada distributor di Surabaya, PT DNK sebesar 80 miliar rupiah selama 2007-2009.

 

Pada Desember 2007 PT Mobile 8 Telecom telah dua kali mentransfer uang, masing-masing 50 miliar rupiah dan 30 miliar rupiah. Untuk mengemas seolah-olah terjadi transaksi perdagangan pihak PT Mobile 8 memanipulasi invoice dan faktur yang sebelumnya dibuatkan purchase order agar seolah-olah terdapat pemesanan barang dari PT DNK, namun faktanya PT DNK tidak pernah menerima barang dari PT Mobile 8 Telecom.

 

Pertengahan 2008, PT DNK kembali menerima faktur pajak dari PT Mobile 8 Telecom dengan nilai total 114.986.400.000, padahal PT DNK tidak pernah bertransaksi sebesar itu. Selain itu, PT DNK juga tidak pernah menerima barang dan bahkan tidak pernah melakukan pembayaran.

 

Diduga faktur pajak yang telah diterbitkan yang seolah-olah ada transaksi-transaksi antara PT Mobile 8 Telecom dengan PT DNK, digunakan oleh PT Mobile 8 Telecom untuk pengajuan kelebihan pembayaran (restitusi pajak) kepada kantor Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Surabaya agar masuk bursa di Jakarta.

 

Pada 2009 PT Mobile 8 Telecom menerima pembayaran restitusi sebesar 10.748.156.345, yang seharusnya perusahaan tersebut tidak berhak atau tidak sah penerimaan kelebihan pembayaran pajak tersebut.(Richard)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*