Breaking News

Penyidik Jampidsus Tak Serius Usut TPPU, Masyarakat Surati Jaksa Agung

Penyidik Jampidsus Tak Serius Usut TPPU, Masyarakat Surati Jaksa Agung.

Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) kembali menyurati Jaksa Agung Republik Indonesia karena laporan dugaan tindak pidana korupsi yang ditangani Gedung Bundar Kejaksaan Agung tidak diseriusi oleh penyidik.

 

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menyampaikan, sejumlah laporan korupsi dan desakan untuk membongkar semua pelaku kejahatan korupsi yang masuk ke Kejaksaan Agung tidak pernah serius dilakukan oleh penyidik.

 

“Kami menyurati Jaksa Agung. Laporan dugaan tindak pidana korupsi dan juga Tindak Pidana Pencucian Uang atau TPPU yang sudah masuk ke Kejaksaan Agung, tidak kunjung di usut. Maka kami surati lagi mempertanyakan laporan itu,” ujar Boyamin Saiman, di Jakarta, Rabu (14/03/2018).

 

Dia mengatakan, seharusnya, Penyidik pidana khusus Kejaksaan Agung bergerak cepat dan memroses semua laporan yang disampaikan masyarakat. Seperti, dalam kasus Tindak Pidana Pencucian Uang atau TPPU dalam dugaan korupsi di PT Pertamina.

 

Boyamin mendesak, penyidik agar menjerat Betty Halim selaku Komisaris PT Millenium Dana Sekuritas (MDS) dengan pasal  tindak pidana pencucian uang (TPPU). Betty Halim merupakan satu dari dua tersangka lain kasus dugaan korupsi dana pensiun PT Pertamina tahun 2014 yang merugikan negara ratusan miliar rupiah.

 

“Hingga saat ini, Betty belum dilakukan penahanan oleh penyidik,” ujar Boyamin.

 

Dua tersangka lainnya yakni Presdir Dana Penasiun PT Pertamina, M Helmi Kamal Lubis (divonis 5 tahun 6 bulan penjara) dan Edward Soeryadjaya selaku Direktur Oltus Holding.

 

Boyamin Saiman mengatakan pihaknya telah mengirimkan surat laporan untuk menjerat Betty Halim dengan TPPU kepada Jaksa Agung HM Prasetyo.

 

“Maki sudah kirimkan suratnya Jumat (9/3) kemarin, laporan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) berasal dari tindak pidana korupsi atas kegiatan penempatan investasi pengelolaan dana pensiun Pertamina,” katanya.

 

Dia menuturkan, proses yang cepat itu perlu dilakukan penyidik atas peran Betty Halim yang begitu dominan mengatur terjadinya dugaan korupsi Dapen Pertamina. Hal ini diperkuat hasil audit BPK dan fakta hukum persidangan di mana terdapat peran Betty Halim mengatur komisi atas transaksi pembelian saham, memindahkan uang ke rekening lain dan membelanjakan uang untuk kepentiangan diluar yang seharusnya.

 

“MAKI meminta Betty Halim dijerat dengan Pasal 3 dan/atau 4 UU No. 8 tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU),” ujar Boyamin.

 

Dia memaparkan, berdasarkan fakta dan diperkuat hasil audit BPK serta fakta hukum persidangan, maka dapat disimpulkan bahwa Betty dan M Helmi Kamal Lubis terbukti melakukan membelanjakan, mengalihkan, dan tindakan lainnya terhadap harta yang terbukti merupakan hasil Tindak Pidana Korupsi, harta tersebut dialihkan dalam bentuk pembelian sejumlah asset apartemen, saham, dan bentuk lainnya.

 

“Sehingga tindakan tersebut dapat memenuhi unsur TPPU, jadi laporan ini Kami lakukan sebagai bagian dari upaya untuk mengembalikan Kerugian Negara,” ujarnya.

 

Dalam surat laporannya, tertera Peristiwa, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) atas Laporan Hasil Pemeriksaan Investasi Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Kegiatan Penempatan Investasi Pengelolaan Dana Pensiun Pertamina Tahun 2013-2015 Pada Dana Pensiun Pertamina Di Jakarta, Nomor : 7 /LPH/XXV-AUI/06/2017, tertanggal : 2 Juni 2017. Bahwa dinyatakan Pihak – Pihak yang diduga Terkait yakni Sdri. BET (BETY)  sebagai Komisaris PT MDS diduga merekayasa harga saham SUGI di pasar regular bursa.

 

Lalu, kata dia, diduga menjual saham SUGI yang masih terikat perjanjian repo dan belum dibayarkan kewajibannya kepada DP Pertamina. Mereka pun melakukan repo saham SUGI yang dijual ke DP Pertamina. Selanjutnya mengendalikan dan mengusai account nominee yang ada di PT MDS yaitu PT BIC, Sdri. EA, Sdr. MW, Sdr. FP, Sdr. CHA, Sdr. YUS, Sdr. BBD, Sdri. LS, dan Sdr. RP, untuk melakukan transaksi jual beli saham SUGI kepada DP Pertamina dan Sdr. HKL (Helmi Kamal Lubis).

 

“Dan Memberikan manfaat/keuntungan pribadi terkait penempatan saham SUGI kepada Saudara HKL,” tutupnya.

 

Masih atas desakan MAKI, Direktur Peyidikan Kejaksaan Agung (Dirdik) Warih Sadono menyampaikan, setiap laporan yang masuk ke Pidsus direspon dan ditelaah.

 

“Semua laporan masyarakat dari siapapun selalu direspon oleh jajaran pidsus,” ujar Dirdik Warih Sadono.

 

Dia pun meminta semua pihak agar memberikan waktu bagi penyidik melakukan pengembangan dan membongkar setiap dugaan tindak pidana korupsi yang dilaporkan masyarakat ke Kejaksaan Agung.

 

“Kan ada tahapan-tahapan. Ya kita sesuai tahapan-tahapan juga. Ada tahapan yang sudah bisa dipublikasi, dan ada juga yang belum bisa dipublikasi. Jadi ya tunggu saja ya,” tutur Warih Sadono.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*