Breaking News

Penyelesaian Kasus Munir Buntu, Suciwati Tagih Janji Jokowi

Penyelesaian Kasus Munir Buntu, Suciwati Tagih Janji Jokowi Di Sisa Waktu Pemerintahan.

Memasuki tahun ke-13, penyelesaian kasus pembunuhan aktivis HAM, Munir Said Thalib, belum menemukan titik terang. Bahkan pada 2016 lalu, pemerintah berdalih bahwa dokumen laporan Tim Pencari Fakta (TPF) Kasus Munir hilang. Belakangan, Presiden RI ke-6, SBY, turun tangan dengan menyerahkan dokumen tersebut kepada pemerintahan Presiden Jokowi.

Bekas Sekretaris TPF Kasus Munir, Usman Hamid menuturkan, hilangnya dokumen tim pencari fakta yang dilontarkan pemerintah tidak beralasan. Dia menegaskan, perlu ada komitmen politik Presiden Jokowi untuk menyelesaikan kasus Munir.

“Kami percaya pada kehendak politik inilah yang bisa membuka misteri kasus lebih jauh. Sulit dipercaya dan dipahami bahwa laporan itu hilang secara teknis,” ujarnya di Jakarta, Rabu (06/09/2017).

Usman memaparkan, TPF telah melaporkan hasil temuannya kepada Presiden SBY pada 24 Juni 2005. Penyerahan dokumen itu tersebut disaksikan sejumlah pejabat seperti Kepolisian RI, Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan, dan Badan Intelijen Negara.

Pada 2016 lalu, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengajukan sengketa informasi terkait dokumen TPF Munir ke Komisi Informasi Pusat (KIP). Dalam putusannya, KIP memerintahkan Kementerian Sekretariat Negara untuk mempublikasikan laporan TPF tersebut.

Keberadaan dokumen TPF Kasus Munir semakin terang ketika SBY menggelar konferensi pers di Cikeas bersama Ketua TPF Munir, Marsudi Hanafi, untuk mengklarifikasi keberadaan dokumen tersebut.

“Konpers itu seharusnya tidak bisa lagi membuat pemerintah beralasan bahwa TPF tidak ada di arsip kesekretariatan negara,” ujar Usman.

Dia menilai, kabar hilangnya dokumen TPF memunculkan pesimisme atas komitmen pemerintah menuntaskan kasus Munir. Apalagi bekas anggota TPF juga berkewajiban mengawal dokumen tersebut digunakan secara benar.

“Sehingga pelaku pembunuhan, termasuk inisiator utama pembunuh Munir, bisa dibawa ke pengadilan dan mendapat hukuman setimpal,” ujarnya.

Istri Munir, Suciwati, mengaku pesimis pemerintahan Jokowi bakal membuka dokumen laporan TPF itu ke publik.

“Kalau saya melihat, pesimis saya sama Presiden Jokowi. Tapi kita akan terus mendorong bahwa dia punya kewajiban sebagai presiden untuk tuntaskan kasus ini,” katanya.

Dia menilai, pemerintah seperti tidak ingin menyelesaikan kasus pembunuhan Munir. Bahkan dirinya merasa pertemuan dengan pemerintah juga tidak penting. Suciwati mengungkapkan, pertemuannya dengan pemerintahan SBY tidak membuahkan hasil bagi penyelesaian kasus Munir.

“Justru itu dijadikan komoditi politik. Saya tidak perlu ketemu orang itu, yang penting kasusnya diselesaikan,” imbuhnya.

Suciwati menegaskan dirinya akan terus mendesak Jokowi membuka dokumen tersebut dalam dua tahun sisa kepemerintahan. Dia mengingatkan agar Presiden Jokowi bisa merealisasikan apa yang dijanjikannya saat kampanye, yakni menyelesaikan masalah pelanggaran HAM dan Munir.

“Ya kalau tidak bisa juga, ke presiden terpilih berikutnya,” ujarnya.(JR)

 

Leave a comment

Your email address will not be published.


*