Breaking News

Pengusutan Sejumlah Kasus Pelanggaran Pemilu Dihentikan, KPU dan Bawaslu Kok Begitu!

Pengusutan Sejumlah Kasus Pelanggaran Pemilu Dihentikan, KPU dan Bawaslu Kok Begitu!

Sejumlah dugaan kasus pidana Pemilu dihentikan. Keseriusan penegakan hukum oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bada Pengawas Pemilu (Bawaslu) pun dipertanyakan.

Koordinator Daerah Jaringan Pendidikan Pemilih Rakyat (JPPR) Kota Bekasi, Adri Zulpianto mengungkapkan, di Bekasi, dihentikannya dugaan kasus pelanggaran pidana pemilu oleh Bawaslu Kota Bekasi membuktikan kacaunya proses penegakkan hukum dan undang-undang pemilu beserta peraturannya.

“Hal itu juga membuktikan tidak siapnya penyelenggaran Pemilu beberapa bulan mendatang,” tutur Adri, Selasa (18/12/2018).

Tak ada angin, tak ada hujan, Bawaslu Kota Bekasi menghentikan proses pengusutan. Padahal, perangkat dan fasilitas yang dimiliki Bawaslu Kota Bekasi, dan juga KPU Kota Bekasi, terbilang lengkap, dan mewah. Kok kinerja kedua institusi itu malah asal-asalan.

“Ada apa dengan Bawaslu Kota Bekasi yang seharusnya dapat tegas menegakkan hukum pemilu, justru pelanggaran-pelanggaran yang ada malah dibiarkan marak?” tanya Adri.

Bukan hanya Bawaslu, berhentinya kasus dugaan pelanggaran pemilu itu pun terjadi karena ketidakpedulian KPU. Ketidak-hadiran KPU RI dalam penanganan kasus dugaan pelanggaran pidana pemilu di Kota Bekasi, semakin menguatkan indikasi bahwa kedua institusi itu masuk angin.

Jadi, menurut Adri, bermula dari temuan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan (Panwascam) bersama Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di wilayah Bekasi Utara yang memergoki adanya calon legislatif petahana yang sedang membagikan sembako.

Dari fakta dan bukti-buktinya terpenuhi, tapi oleh Bawaslu Kota Bekasi tidak diberikan putusan hukum yang yang jelas.

“Temuan tersebut dihentikan oleh Bawaslu Kota Bekasi. Alasannya, bagi-bagi sembako yang dilakukan oleh calon anggota legislatif dari partai demokrat tersebut merupakan bentuk kemanusiaan,” ujarnya.

Kemudian, adanya kasus keterlambatan laporan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) yang tidak sesuai dengan himbauan Surat Edaran KPU RI.

Setelah KPU Kota Bekasi menetapkan keputusan melalui Berita Acara,  KPU Kota Bekasi tidak meloloskan dua partai yang terlambat memberikan laporan.

“Akan tetapi oleh Bawaslu Kota Bekasi dinyatakan pelanggaran tersebut bukan sebuah pelanggaran dengan rujukan Bawaslu Kota Bekasi kepada Perbawaslu terkait penetapan waktu pemberian laporan LADK paling lambat sebelum Kampanye umum dilaksanakan,” tuturnya.

Tak sampai di situ, pelanggaran oleh peserta pemilu berlanjut pada pelanggaran di Media Massa, baik cetak maupun online.

Dugaan pelanggaran yang dilaksanakan secara massif oleh peserta pemilu tersebut berjalan. Bahkan ditetapkan sebagai pelanggaran pemilu oleh KPU Kota Bekasi dan Bawaslu Kota Bekasi bahwa dugaan pelanggaran pidana pemilu tersebut telah memenuhi unsur bukti pelanggaran pidana pemilu.

Hal itu merujuk kepada UU Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 276 ayat 2 tentang aturan kampanye di media massa cetak dan online yang dilakukan di luar jadwal kampanye.

Akan tetapi, tidak adanya ketegasan atas pelanggaran pemilu ini diduga adanya main mata antara penyelenggara pemilu dengan peserta pemilu.

“Sehingga tidak berdampak pada penegakkan hukum pemilu. Yang akibatnya, peraturan pemilu tidak dapat di indahkan oleh peserta pemilu. Peserta pemilu di Kota Bekasi seakan meremehkan peraturan pemilu, sehingga peserta pemilu berjalan dengan pelanggaran yang diduga sengaja dibiarkan oleh Bawaslu Kota Bekasi maupun KPU Kota Bekasi,” ujar Adri.

Sejauh pemilu berjalan, lanjutnya, ternyata Bawaslu Kota Bekasi baru dapat 8 keputusan terkait tindak pelanggaran pemilu.

Padahal, jika Bawaslu Kota Bekasi mau kerja aktif dengan menggalakkan Panita Pemilu di tingkat Kecamatan (Panwascam), maka pelanggaran yang ditemukan seharusnya dapat lebih banyak.

Lebih lanjut, Adri menjelaskan, minimnya putusan Bawaslu Kota Bekasi terhadap pelanggaran pemilu ini dikarenakan Bawaslu yang tidak bekerja  turun ke masyarakat.

Sejujurnya, masyarakat pun dapat melihat pelanggaran-pelanggaran terkait Atribut Peraga Kampanye (APK) yang melanggar aturan Bawaslu.

“Tapi tidak ditindak oleh Bawaslu Kota Bekasi. Bawaslu diduga mencari aman dengan tidak bertindak tegas pelanggaran-pelanggaran yang terjadi,” ujarnya.

Seharusnya, Bawaslu Kota Bekasi dapat bekerja secara aktif. Selain mendapatkan gaji rutin tiap bulan dengan fasilitas mobil yang disediakan negara, Bawaslu Kota Bekasi memiliki perangkat kerja hingga ke tingkat kelurahan.

“Seharusnya kinerja pengawasan dapat lebih massif dengan mobilitas yang cukup tinggi. Karena kinerja Bawaslu bukan hanya menghadiri sosialisasi atau mengadakan sosialisasi di hotel-hotel mewah di Kota Bekasi. Ini harus ditindak oleh KPU Pusat dan Bawaslu Pusat dan pihak-pihak terkait,” tutup Adri.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*