Breaking News

Pengusutan Korupsi Pembelian Pesawat Tua Bertele-tele, Bupati Puncak Tak Kunjung Jadi Tersangka, Masyarakat Papua Datangi Setneg

Masyarakat Papua dari Kabupaten Puncak Papua mendesak agar aparat penegak hukum segera menangkap Bupati Puncak Willem Wandik sebagai tersangka kasus korupsi Dana Bansos dan korupsi pembelian pesawat tua yang sudah tidak bisa dipakai lagi di Kabupaten Puncak Papua.

Diniliai tidak serius dan bertele-tele dalam mengusut dugaan kasus korupsi pembelian pesawat di Kabupaten Puncak Papua, puluhan masyarakat Papua yang menamakan dirinya Forum Mahasiswa Peduli Pembangunan Papua (FPMPP) mendatangi kantor Sekretariat Negara, Selasa (06/12/2016).

 

Kedatangan mereka, untuk mendesak agar segera diusut tuntas penyelewengan dan penggelapan Dana Bantuan Sosial (Bansos) Kabupaten Puncak Papua sebesar Rp 15 miliar oleh Bupati Puncak Papua Willem Wandik beserta pihak-pihak terkait yang terlibat.

 

Sekretaris FMPP-Papua, Lukas Magai menyampaikan, proses hukum yang dilakukan dalam pengusutan penyalahgunaan dana Bansos menjadi pembelian pesawat tua oleh Bupati Kabupaten Puncak, Papua itu sudah lama dilaporkan ke aparat penegak hukum. Namun, proses pengusutan yang dilakukan oleh aparat Kejaksaan Agung dianggap sangat lelet dan bertele-tele.

 

“Sudah berkali-kali juga kami mendesak agar kasus ini segera diusut dan dituntaskan. Kok masih jalan di tempat. Semua bukti dan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan terkait kasus ini pun sudah ada, namun penyidik sepertinya belum menyeriusi persoalan ini. Apakah jaksa sudah masuk angin?” ujar Lukas.

 

Seharusnya, lanjut dia, Jaksa Agung HM Prasetyo menangkap Bupati Puncak Papua, Willem Wandik. Willem Wandik di duga telah melakukan korupsi pengadaan Pesawat Penumpang Grand Carebou tahun anggaran 2015 sebesar Rp 146 miliar dan dana Hibah/Bansos Provinsi Papua Tahun anggaran 2013 sebesar Rp 15 miliar.

 

Pesawat Grand Carebou yang dibeli tersebut sudah berumur 43 (produksi tahun 1970) yang secara jelas tidak dapat dioperasikan di Indonesia, karena bertentangan dengan peraturan menteri perhubungan terkati armada pesawat udara angkutan udara niaga.

 

Dalam upaya memperoleh izin terbang, lanjut Lukas, Menteri Perhubungan sudah 2 kali menolak izin operasional yang diajukan Bupati, lantaran pesawat sudah tua dan tidak layak. Namun Bupati Willem bersikeras melobi mensesneg dan Staf kepresidenan yang akhirnya dikelluarkan iziin operasioanal pesawat untuk pribadi.

 

“Izinpun atas nama PT Alva bukan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Papua. PT ALVA itu milik keluarga Bupati Willem Wandik. Tidak bisa lzin operasional perorangan melayani pengangkutan penumpang umum dan untuk masyarakat.”

 

Padahal, kata dia, pembelian pesawat tersebut harusnya untuk keperluan masyarakat penumpang dan kargo. “Jelas ini penipuan terhadap masyarakat Puncak Papua. Kami akan mengawasi terus sampai kasus markup pengadaan pesawat Grand Karebo dan dana hibah bansos provinsi Papua selesai. Jika tuntutan kami tidak ditanggapi, maka kami akan turun dengan massa yang lebih besar lagi dari sekarang ini.”

Lukas mengungkapkan, sebelumnya mereka sudah menemui Kejaksaan Tinggi, Papua namun perkara tidak dilakukan penyelidikan “Kejati tidak ada tanggapan” ujar Lukas.

 

Kemudian, masyarakat juga mendatangi Kejaksaan Agung, walaupun laporan mereka di terima Kejagung namun mereka mengancam terus berjuang hingga keadilan tercapai. “Sebelum Bupati Willem ditangkap, kami tidak akan tinggal diam,” ujar Lukas.

 

Seperti diketahui, kasus ini berasal dari Dana Bansos dari Provinsi Papua tahun 2013 yang diduga kuat dikorupsi bupati dicairkan dua tahap. Pertama pada 3 Desember 2013 sebesar Rp 5 miiar, tahap kedua pada 5 Desember 2013 sebesar Rp 10 miliar.

 

Kemudian, dilakukan pemindahan dana hibah ke rekening Giro Bupati Puncak tanggal 12 Desember 2013. Untuk dana pengadaan pesawat berawal ketika Bupati Willem menjanjikan pesawat Grand Karebo akan tiba di Kabupaten Puncak akhir bulan Maret 2016, tetapi nyatanya proyek yang menghabiskan dana 146 miliar itu tidak terlaksana.

 

Pesawat yang dibeli tidak bisa masuk dan beroperasi di Indonesia karena tidak memenuhi persyaratan sebagaimana disebut dalam Peraturan Menteri Perhubungan.Pesawat yang dibeli produksi tahun 1970, atau usia pesawat saat ini sudah di atas 40 tahun.

 

Padahal Permenhub mengatur pesawat yang bisa masuk ke Indonesia untuk pesawat komersil/penumpang maksimal produksi berumur 15 tahun, sedangkan untuk pesawat muatan kargo produksi maksimal berumur 25 tahun.

 

Akibatnya Bupati Puncak Papua Willem Wandik dilaporkan ke Kejagung. Namun dalam dua kali panggilan Willem tidak mau menghadiri panggilan. Sehingga Forum Mahasiswa Peduli Pembangunan Papua meminta kejagung melakukan pemanggilan paksa.

 

Bupati Kabupaten Puncak, Papua, Willem Wandik mengklaim tak melakukan penyelewengan anggaran dalam pembelian pesawat seharga Rp100 milliar serta penggunaan dana Bantuan Sosial APBD tahun 2013 sebesar Rp15 Milliar. Bupati beranggapan, penggunaan anggaran Bansos dan pembelian pesawat, sudah sesuai prosedur.

 

“Dana Bansos sudah digunakan sesuai peruntukannya, yaitu untuk mengatasi konflik di Puncak, sejak tahun 2013. Sedangkan untuk pembelian pesawat sangat dibutuhkan oleh pemerintah dan masyarakat untuk mempercepat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Puncak,” kata Bupati saat dikonfirmasi Maret lalu.

 

Bupati mengatakan, dana Bansos adalah permohonan pemerintah Kabupaten Puncak kepada Gubernur Provinsi Papua, yang kemudian diberikan dalam bentuk hibah, guna menangani konflik atau perang suku yang terjadi 2012 dan tahun 2013.

 

“Setelah dana itu keluar maka kami langsung gunakan pada tahun 2013 untuk rekonsiliasi hingga tahun 2014. Hasil sampai sekarang tercipta perdamaian,” katanya.

 

Bila dana bansos itu tidak digunakan untuk rekonsilisasi, maka ia selaku Bupati yang bertanggungjawab di daerah akan dipersalahkan, karena akan dianggap menjadi penonton ketika rakyat menderita sakit dan dibiarkan perang terus.

 

“Sebagai Bupati lalu orang mati di tempat saya, apakah saya nonton. Apakah orang sakit tidak diberikan obat, apakah saya juga nonton saja. Jelas ini kan tidak bisa. Saya ini diberikan lambang negara untuk segera mengatasi dan bertanggungjawab atas berbagai persoalan di Puncak,” ujarnya.

 

Segala kebijakan atas dana Bansos, sudah diperiksa BPK dan tidak ditemukan adanya kerugian negara. “Sudah diaudit, tidak kerugian yang timbul,” ujarnya.

 

Sementara soal pembelian pesawat, untuk mengatasi tingkat kemahalan di Kabupaten Puncak. “Bayangkan, harga air mineral di Puncak mencapai Rp25 ribu, beras satu karung Rp700 ribu, gula per kilogram sebesar Rp50 ribu, bensin Rp50 ribu, semen per sak sebesar Rp2 juta, dan lain-lainnya. Jadi, satu-satunya kebijakan yang saya lakukan adalah membeli pesawat untuk menekan tingginya tingkat kemahalan. Pesawat akan hadir bulan ini menjadi aset daerah,” katanya.

 

Pesawat yang dibeli jenis Grand Karavan memang dianggap lama karena bodi buatan tahun 70-an dan mesin tahun 90-an, namun mampu memuat 5 ton, serta layak beroperasi di Kabupaten Puncak.

 

Anggaran pembelian pesawat tersebut diambil dari dana APBD Induk selama dua tahun. Dimana tahun pertama sebesar Rp80 miliar dan tahun kedua sebesar Rp40 miliar. Jadi kalau ada yang melaporkan dirinya ke penegak hukum karena dugaan korupsi, bupati menganggapnya sebagai koreksi untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

 

“Tapi kalau melapor harus punya bukti, jangan malah menfitnah, jangan nanti masyarakat Puncak angkat panah dan membunuh hanya karena ulah segelintir orang,” katanya.

 

Kejaksaan Agung menyatakan, para pelaku dugaan korupsi pembelian pesawat tua jenis BHC-4A Turbo Carebou buatan tahun 1970 dari Amerika Serikat belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka.

 

Pembelian pesawat tua yang baru satu tahun dibeli oleh Pemerintah Kabupaten Puncak Papua itu diduga dilakukan dengan kong kalikong. Baru dua bulan diizinkan uji terbang, pesawat yang disebut menghabiskan anggaran negara hingga Rp 146 miliar itu jatuh pada 31 Oktober 2016. Alhasil, pesawat itu tak bisa dipergunakan lagi.

 

Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung Dr Arminsyah mengatakan, proses pengusutan dugaan korupsi pembelian peswat tua itu terkendala lantaran belum ada hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang diserahkam kepada penyidik di Gedung Bundar, Kejaksaan Agung.

 

“Yang pasti proses pengusutannya sudah naik ke tahap penyidikan. Memang belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka, karena kami sedang menunggu hasil audit dari BPK. Berapa besaran kerugian negara dalam pembelian pesawat itu belum diketahui pasti. Kami sudah minta ke BPK untuk melakukan audit. Ya kami masih menunggu hasil audit dari BPK,” ujar Arminsyah saat dikonfirmasi wartawan, di Jakarta.

 

Menurut mantan Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel) Kejaksaan Agung ini, paling tidak ada dua unsur utama yang menyebabkan adanya kerugian negara dalam pembelian pesawat itu. Arminsyah menyampaikan, proses pembeliannya memang ditemukan bukti adanya penggelembungan anggaran.

 

“Selain itu, ada dugaan keterlibatan dengan pihak jejaring mereka dalam jual beli pesawat itu. Dari pihak Pemerintah Kabupaten Puncak Papua dengan pihak perusahaan tempat mereka membeli pesawat itu di Amerika Serikat. Ini masih perlu terus didalami,” katanya.

 

Arminsyah pun memastikan bahwa pengusutan dugaan korupsi di salah satu Kabupaten di Provinsi paling Timur Indonesia itu tidak berhenti. “Tunggu saja hasil audit BPK, saya pun tak berhenti mengusut kasus ini,” ujar Arminsyah.

 

Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Baharullah Akbar menjelaskan, terkait pengadaan pesawat di Kabupaten Puncak Papua itu, dilakukan oleh PT TAS melalui brokerdari Amerika Serikat yakni PT PEN Turbo Aviations dengan melibatkan konsultan hukum Muhammad Afzal & Assosiates.

 

Baharullah Akbar yang merupakan auditor BPK RI VI untuk Kawasan Indonesia Timur itu mengatakan, di internal BPK telah dilakukan audit terhadap proyek pengadaan pesawat tua itu.

 

“Sudah dilakukan audit. Pada saat audit LKPD Kabupaten Puncak Papua pada 2015 lalu. Bahkan, temuannya sudah dimuat di dalam LHP Kepatuhan yang intinya bahwa pengadaan pesawat tersebut sulit diyakini kewajarannya. Dan, pesawat itu tidak dapat dimanfaatkan, karena belum mendapat izin dari Kementerian Perhubungan saat itu,” tutur Baharullah Akbar saat dikonfirmasi.

 

Setahu Baharullah, kasus itu pun sudah ditangani langsung oleh pihak Kejaksaan Agung. Karena itu, dia masih menunggu perkembangan dari Gedung Bundar Kejaksaan Agung terkait perkembangan kasus tersebut. “Kasus ini sudah diproses secara hukum oleh Kejaksaan Agung. Setahu saya, itu diproses berdasarkan laporan masyarakat ke Kejaksaan Agung,” ujar Baharullah.

 

Namun, lanjut dia, pihak Kejaksaan Agung belum melakukan permintaan secara resmi kepada BPK untuk mengaudit pengadaan pesawat yang diduga telah merugikan keuangan negara hingga ratusan miliar rupiah itu.

 

“Sejauh ini, belum ada permintaan untuk audit penghitungan kerugian negara yang kami terima dari Kejaksaan Agung. Waktu BPK melaksanakan audit keuangan LKPD, pengadaan pesawat itu masih dalam proses,” tutup dia.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*