Breaking News

Pengusutan Kasus Tanjung Priok Tak Lanjut, Janji Jokowi Kembali Ditagih

Pengusutan Kasus Tanjung Priok Tak Lanjut, Janji Jokowi Kembali Ditagih.

Kalangan aktivis terus mendesak pemerintah untuk segera menuntaskan pelanggaran HAM dalam Kasus Tanjung Priok yang terjadi 12 September 1984. Meski sudah 33 tahun berlalu, keadilan bagi para korban belum juga ditegakkan. Sementara para pelaku sudah diputus bebas oleh Mahkamah Agung.

 

Ketua Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI), Wanma Yetty, menuturkan Presiden Jokowi sempat berjanji untuk menuntaskan pelanggaran HAM berat masa lalu, namun sekarang presiden seolah tidak berniat untuk menyelesaikan kasus tersebut.

 

“Selama 33 tahun bukan waktu yang singkat, itu adalah waktu yang cukup dewasa pada ukuran manusia. Kami menagih janji Jokowi di mana penyelesaian kasus Tanjung Priok mungkin bagi negara sudah selesai tapi bagi korban belum malah membuat sakit hati,” katanya di Jakarta, Selasa (12/09/2017).

 

Yetty yang juga keluarga korban Kasus Tanjung Priok berharap adanya keadilan dan pemulihan bagi para korban. Pihaknya meminta makam para korban juga diberikan perlakuan yang layak oleh negara. Selain itu, pemerintah harus mengakui sejarah kelam pelanggaran HAM berat itu pernah terjadi.

 

“Karena para korban ini bukan benda mati, tapi nyawa yang tidak bisa dinilai oleh uang atau apapun, tapi bagi kami Jokowi tidak pernah menyinggung Tanjung Priok, kami mengingatkan pada Jokowi melakukan pemulihan pada korban,” ujarnya.

 

Koordinator Forum Aktivis Hak Asasi Manusia (FAHAM), Feri Kusuma menambahkan, pemerintahan Joko Widodo telah menyatakan akan menyelesaikan berbagai peristiwa pelanggaran HAM berat masa lalu secara berkeadilan dan menghapus impunitas. Termasuk penyelesaian kasus Tanjung Priok.

 

“Namun pemerintah saat ini semakin ‘amnesia’ dan melanggengkan impunitas. Pemerintahan hari ini semakin diwarnai dengan kondisi seperti kembalinya Orde Baru,” ujarnya.

 

Dia menerangkan, terbitnya Perppu Ormas dan dibentuknya Unit Kerja Presiden Pemantapan Ideologi Pancasila (UKP PIP) telah membangkitkan trauma masa lalu.

 

“Hal ini tentu memberi dampak negatif bagi kemajuan penegakan HAM di Indonesia. Karenanya, kami serukan kepada Presiden Jokowi untuk bisa menggali kembali tragedi kemanusiaan di masa lalu secara adil,” katanya.

 

Direktur Amnesty Internasional perwakilan Indonesia, Usman Hamid, menambahkan negara memiliki tanggung jawab yang tak bisa dipisahkan dari kewajiban untuk menyediakan reparasi penuh dan efektif bagi korban dan keluarga korban pelanggaran HAM.

 

“Upaya memandatkan UKP-PIP dengan agenda-agenda HAM amat penting karena pengalaman kelam di masa lalu itu masih relevan, tapi pemantapan Pancasila tidak akan sepenuhnya berhasil jika UKP-PIP atau pemerintah tidak belajar dari kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi pada masa lalu,” terangnya.

 

Oleh karenanya, penanganan kasus pelanggaran HAM masa lalu serta pemantapan Pancasila era kekinian yang dilakukan pemerintah dan UKP-PIP harus diselaraskan agar tidak ditemukan adanya kontradiksi.

 

“Presiden perlu mengerahkan seluruh mandat sekaligus sumber daya UKP-PIP untuk melakukan sebuah evaluasi total atas gambaran tragedy kemanusiaan masa lampau dan membuka jalan untuk sebuah pemantapan Pancasila yang benar-benar membawa khasanah baru yang terbuka dan berlandaskan perlindungan pada hak-hak asasi manusia,” tandasnya.

 

Untuk diketahui, Kasus Tanjung Priok berawal dari demonstrasi pada 12 September 1984. Para demonstran mengkritik pemberlakuan asas tunggal Pancasila. Tentara menembaki massa yang terdiri atas sekitar 1.500 orang. Peristiwa itu mengakibatkan 24 orang tewas dan 55 lain terluka.

 

Enam belas tahun seusai tragedi Tanjung Priok, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menyimpulkan bahwa peristiwa itu adalah pelanggaran HAM berat. Komnas HAM menyerahkan kasus tersebut ke Jaksa Agung untuk dibawa ke pengadilan. Sebanyak 12 dari 14 orang tersangka terbukti bersalah melakukan pelanggaran HAM berat. Namun pada 2006, mereka yang dituntut bersalah tersebut dinyatakan bebas oleh Mahkamah Agung.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*