Breaking News

Pengusutan Dugaan Korupsi FSRU Lampung Jalan Di Tempat, Kok PGN Malah Ajukan Permohonan Pendampingan ke TP4 Kejagung?

Pengusutan Dugaan Korupsi FSRU Lampung Jalan Di Tempat, Kok PGN Malah Ajukan Permohonan Pendampingan ke TP4 Kejagung?

Perusahaan Gas Negara (PGN) mengajukan permohonan pendampingan hukum kepada Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) Kejaksaan Agung.

 

Ketua TP4 Kejaksaan Agung Aditia Warman mengatakan, pendampingan yang dilakukan TP4 terhadap PGN yakni dalam hal pengerjaan proyek jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga (Jargas) di Bandar Lampung, Mojokerto, Jakarta dan Musi Banyu Asin. Selain itu, proyek transmisi Duri-Dumai serta proyek West Natuna Transmission System (WNTS).

 

“Kami mengapresiasi permohonan pendampingan hukum yang diajukan PGN kepada TP4. Namun seperti yang selalu saya tegaskan pada pihak yang meminta pendampingan hukum bahwa TP4 jangan dijadikan tempat berlindung dari perbuatan menyimpang,” ujar Aditia di Jakarta, Kamis (02/03/2017).

 

Aditia mengatakan, pihaknya akan mengkaji permohonan pendampingan hukum yang diajukan PGN. Apabila permohonan itu memenuhi persyaratan, maka akan segera ditindaklanjuti dengan penandatanganan fakta integritas.

 

“Kami berharap jika permohonan ini diterima, pihak PGN dapat transparan dalam memberikan data dan informasi sehingga bisa diolah menjadi rekomendasi hukum,” ujarnya.

 

Sebelumnya, Kejaksaan Agung sedang mendalami kasus dugaan korupsi pembangunan terminal gas apung atau Float Storage Regasification Unit (FSRU) Lampung. Kasus dugaan korupsi tersebut telah naik ke tingkat penyidikan yang ditangani penyidik pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus).

 

Direktur Energy Watch Indonesia Ferdinand Hutahaean mengatakan, kasus dugaan korupsi FRSU Lampung itu hanya menjadi bahan permainan bagi instansi Kejagung. Pasalnya, kasus tersebut hingga saat ini tidak menetapkan siapa tersangka atas kasus tersebut meski sudah lama menetapkan bahwa kasus tersebut naik ketingkat penyidikan.

 

“Naik ke tingkat penyidikan sudah namun untuk menetapkan tersangka kenapa lamban sekali,” ujar Ferdinand di Jakarta, Senin (27/02/2017).

 

Menurut Ferdinand, kasus yang pernah mencekal Direktur Utama PGN, Hendi Prio Santoso sampai saat ini tidak ada kejelasan tindaklanjutnya. Ia menilai Kejagung sangat lamban dan bahkan cenderung tidak punya keseriusan untuk menuntaskan kasus tersebut.

 

“Kejagung seperti tidak serius menangani kasus ini. Sudah berjalan setahun penyidikan tapi tidak ada tindaklanjutnya,” ucapnya.

 

Untuk itu, lanjutnya, kita dari Energy Watch Indonesia dalam waktu dekat akan menyambangi Kejagung meminta kejelasan penanganan kasus tersebut.

 

“Kita ingin tau Kejaksaan Agung ini apa masih berpihak pada penegakan hukum atau justru main-main dengan perkara hukum,” ujarnya.

 

Diketahui bahwa penyidikan kasus pembangunan FSRU Lampung telah dilakukan sejak Maret lalu oleh penyidik Kejagung. Dugaan korupsi pembangunan FSRU di Lampung berawal dari laporan Lembaga Swadaya Masyarakat Energy Watch Indonesia yang menduga ada kerugian dalam proyek bernilai 250 juta dolar Amerika itu. Kerugian timbul karena tidak ada manajemen risiko dari PT PGN dalam pembangunan FSRU Lampung.(Richard)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*