Breaking News

Pengunjuk Rasa Desak Pencabutan Deponeering Bambang Widjojanto, Jaksa Agung: Itu Hak Perogratif Saya!

Pengunjuk Rasa Desak Pencabutan Deponeering Bambang Widjojanto, Jaksa Agung: Itu Hak Perogratif Saya!

Ratusan peserta unjuk rasa yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Keadilan menggeruduk kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia, di Jalan Sultan Hasanudin Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (12/10/2018).

Para pengunjuk rasa mengadukan mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto terkait putusan deponeering atau mengesampingkan perkara demi kepentingan umum, yang dikeluarkan oleh Jaksa Agung RI HM Prasetyo pada 3 Maret 2016 lalu.

Koordinator Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Keadilan, Mulyadi P Tamsir meminta, HM Prasetyo membatalkan hak perogratifnya itu untuk tersangka Bambang Widjojanto (BW), atas dugaan kesaksian palsu di sidang Mahkamah Konstitusi (MK).

“Kami meminta Jaksa Agung HM Prasetyo yang menggunakan hak perogratifnya berupa deponeering pada 3 Maret 2016 lalu supaya dibatalkan,” tutur Mulyadi, dalam orasinya.

Menurut dia, deponeering-nya BW itu cacat hukum. Sebab, seharusnya proses deponeering didahuluoi permintaan pendapat oleh Jaksa Agung kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPR RI) dan ketua Mahkamah Agung (MA).

Mulyadi mengatakan, dalam proses itu, pada waktu itu Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti bersikap netral dan menyerahkan keputusan deponeering itu kepada Jaksa Agung.

Sedangkan Komisi III DPR, lanjut dia, bersama 10 Fraksi di DPR menolak deponeering tersebut. “Namun Jaksa Agung tidak meminta pendapat Ketua MA, sehingga deponeering-nya Bambang Widjojanto adalah cacat hukum, dan harus diteruskan penuntutannya ke pengadilan,” papar Mulyadi.

Dia juga mengatakan, pada saat itu Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti memberikan pendapat  yang netral, yakni menyerahkan putusan deponeering kepada Jaksa Agung dengan beberapa catatan, antara lain, Jaksa Agung perlu menjelaskan kepada publik tentang kepentingan umum yang mendasari keputusan deponeering.

Dia melanjutkan, keputusan deponeering Jaksa Agung yang diterima BW itu dikhawatirkan akan menimbulkan persepsi di masyarakat, bahwa BW adalah warga negara yang kebal hukum, dan bisa bertindak semaunya di negara ini.

“Kekhawatiran seperti ini tidak mengada-ada. Dengan dalih pemberantasan korupsi, BW dan kelompoknya sering melontarkan pernyataan dan tuduhan korupsi kepada seseorang tapa didasarkan bukti hukum yang kuat,” ujar Mulyadi.

Bagi dia, deponeering hanyalah sebuah proses mengesampingkan suatu perkara tindak pidana demi kepentingan umum, yang dapat dicabut pemberlakuannya sewaktu-waktu dan tidak serta merta menghapus status tersangka yang melekat pada tersangka.

“Karena itu, kami mendesak Jaksa Agung Republik Indonesia untuk mencabut deponeering kasus Bambang Widjojanto, dan segera melanjutkan penuntutan terhadap BW. Ini penting untuk menjunjung asas kepastian dan persamaan di muka hukum atau equality before the law,” pungkasnya.

Jaksa Agung HM Prasetyo menyampaikan, urusan deponeering kasusnya BW itu adalah demi kepentingan umum.

Karena itu, jika pun ada pihak yang kembali meminta agar deponeering itu dibatalkan, maka harus dilihat apakah ada kepentingan umum dalam permintaan itu.

“Deponeering itu waktu itu dilakukan atas pertimbangan kepentingan umum. Dan itu adalah hak perogratif saya sebagai Jaksa Agung untuk mengeluarkan deponeering. Ada kepentingan umum di situ,” tutur HM Prasetyo dalam konperensi pers, usai Acara Pelantikan Jajaran Eselon II Kejaksaan Agung, di Gedung Sasana Baharuddin Lopa, Kompleks Kejaksaan Agung, Jumat (12/10/2018).

Menurut Prasetyo, sejauh ini belum ada terlihat kepentingan umum yang menjadi desakan dan pertimbangan para pengunjuk rasa sehingga harus mencabut deponeeringnya terhadap BW itu. Apakah BW akan dipanggil?

“Bisa iya, bisa tidak. Tergantung kepentingan umum apa yang ada. Tergantung urusan bukti apa. Dan deponeering itu adalah hak perogratif saya sebagai Jaksa Agung,” tegas Prasetyo.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*