Breaking News

Penghentian Kasus-nya Novel Baswedan Melanggar Hak Asasi, Johnson Panjaitan Bersama Para Korban Penembakan Datangi Komnas HAM

Jhonson Panjaitan

Penerbitan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) yang dikeluarkan Kejaksaan Agung terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan dianggap telah menutup akses dan penegakan keadilan. Untuk melaporkan dan meminta pembatalan SKP2 itu,  Advokat Johnson Panjaitan bersama para keluarga korban dugaan penganiayaan dan penembakan Novel Baswedan mendatangi kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) di Jalan Latuharhari, Jakarta Pusat, Kamis (10/3/2016).

Para korban penganiayaan yang dilakukan Novel beberapa tahun silam, melalui penasehat hukum keluarga korban Johnson Panjaitan menyampaikan bahwa kasus yang dilakukan eks anggota Kepolisian Lampung itu adalah tindak pidana dan juga pelanggaran HAM.

“Karena kasus ini di tutup lewat SKP2, akibatnya teman-teman korban tidak mendapatkan akses keadilan dan perlindungan hak asasi manusia sebagaimana yang diperintahkan oleh undang-undang. Jelas, ketidakadilan telah dilakukan oleh Presiden dan jajarannya terhadap kasus ini,” papar Johnson.

Kedatangan Johnson Panjaitan dan para keluarga korban adalah untuk kembali mempertanyakan dan melaporkan adanya pelanggaran HAM yang dilakukan Presiden melalui aparaturnya di Kejaksaan Agung dengan keluarnya SKP2 yang dilakukan oleh HM Prasetyo terhadap Novel Baswedan itu.

“Itu yang kami laporkan ke Komnas HAM, dan Ketua Komnas HAM Nur Cholis setuju setuju, bahwa memang kasus yang dilakukan Novel Baswedan itu adalah extra judicial killing, pembunuhan dan penyiksaan. Sekarang penegakan hukumnya malah tambah rumit, dikarenakan ada kejahatan namun tidak ada hukuman, karena SKP2,” ujar Johnson.

Menurut Johnson, pihak Komnas HAM sepakat bahwa hasil penyidikan yang dilakukan Kepolisian terhadap Novel Baswedan akan diambil. Bukti-bukti dan dokumen-dokumen resmi atas kasus itu, termasuk hasil uji balistik, hasil laboratorium, pemeriksaan saksi dan sejumlah dokumen lainnya akan diambil Komnas HAM untuk pengusutan lebih lanjut.

“Komnas HAM berjanji, bahwa kasus ini tidak boleh ditutup, harus dilanjutkan karena itu, kita akan saling membantu supaya semua bukti dan dokumen bisa segera dilengkapi. Itu janji Komnas HAM,” ujar Johnson.

Eks Aktivis Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) itu mengatakan, persoalan itu pun sudah ditelusuri bahkan melalui anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Sidarto Danu Subroto sudah melihat bahwa SKP2 yang dikeluarkan atas Novel Baswedan bermasalah.

“Dan ternyata korban malah tidak dipertimbangkan, malah perintahnya muncul SKP 2 dengan segala manipulasi dan kebohongan yang muncul di publik,” ujar Johnson.

Selama ini, lanjut Johnson, korban penganiayaan telah berulang kali mendatangi dan melapor kepada Komnas HAM terkait perkara yang sudah membelit penyidik KPK itu.

“Ini yang kelima kalinya dan korban merasa tidak ada tindak lanjut yang signifikan sehingga menghubungi saya untuk menjadi lawyernya,” ucap Johnson.

Dia juga menilai, langkah Kejaksaan Agung (Kejagung) menghentikan kasus Novel Baswedan merupakan salah satu bentuk pelanggaran HAM. “Untuk pelanggaran HAM ini tidak hanya Jaksa Agung tetapi juga Presiden Jokowi, karena sudah mengintervensi sehingga kasus Novel ini di SKPP,” katanya.

Sebelumnya, Kejagung memutuskan menghentikan penuntutan kasus penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, Novel Baswedan.

Penghentian itu dituangkan dalam Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP) Nomor B-03/N.7.10/Ep.1/02/2016, yang ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu.

Alasan penghentian lantaran kasus tersebut tidak memiliki cukup bukti. Selain alasan tak cukup bukti, penghentian kasus ini dilakukan karena perkara Novel telah memasuki kedaluwarsa.

Kejaksaan Agung (Kejagung) melalui Jaksa Agung Muda Pidana Umum (Japidum) Noor Rohmat menyampaikan, kejagung memiliki dua alasan mengapa kasus itu diterbitkan surat ketetapan penghentian penuntutan (SKP2).

“Dihentikan penuntutannya dengan alasan karena tidak cukup bukti, dan karena demi hukum sudah kadaluarsa,” jelas Jam Pidum Kejagung, Noor Rohmat, Senin (22/2/2016).

Menurut Noor, kasus yang dipidanakan pada Novel itu terjadi pada 2004. Novel saat itu menjadi Kasat Reskrim Polres Bengkulu dan dipidana atas kasus menembak tersangka pencuri walet. Novel juga sudah membantah melakukan perbuatan itu.

Menurut Noor, surat SKP2 ditandatangani Kejati Bengkulu dengan nomor putusan B-03/N.7.10/EP.I/02/2016. Novel tak lagi berstatus tersangka. “Maka penanganan perkara Novel Baswedan dinyatakan selesai,” ujarnya.(Jimmi)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*