Breaking News

Pengelolaan Transportasi Online Bermasalah, Serikat Pekerja Desak Pengaturan Yang Manusiawi

Pengelolaan Transportasi Online Bermasalah, Serikat Pekerja Desak Pengaturan Yang Manusiawi.

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Komite Aksi Transportasi Online (KATO) mendesak Presiden Joko Widodo segera mengambil langkah produktif melakukan pengaturan transportasi online yang manusiawi.

Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan, selama ini persoalan sistem transportasi online tidak berpihak kepada para pengemudi.

“Karena itu, KSPI dan KATO akan melakukan judicial review terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), agar menempatkan kendaraan roda 2 termasuk sebagai angkutan penumpang,” tutur Said Iqbal, dalam konferensi pers, di Jakarta, Jumat (30/03/2018).

Mereka juga mendesak agar Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Menggunakan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek untuk segera direvisi.

Revisi itu, lanjut Said Iqbal, harus mengatur adanya tarif bawah, perlindungan, kesejahteraan, pemberian jaminan sosial (kesehatan dan ketenagakerjaan), dan hal-hal lain yang mengatur tentang perlindungan bagi para pengemudi ojek online.

Yang lebih konkrit lagi, kata Said Iqbal, Pemerintah bisa segera menerbitkan SKB 3 menteri dalam waktu 1 bulan ke depan.

Sebagai contoh, kata dia, pemerintah pernah menerbitkan peraturan mengenai objek vital yang salah satu isinya melarang buruh melakukan aksi di kawasan industri. Padahal peraturan itu tidak ada dasar hukumnya tetapi tetap dikeluarkan.

“Karena itu, terkait transportasi online, juga tidak ada alasan untuk tidak menerbitkan peraturan hanya karena tidak ada dasar hukum,” ujarnya.

Kepada DPR RI, KSPI dan KATO meminta untuk segera dibentuk Panitia Kerja (Panja) Transportasi Online untuk membahas pengakuan keberadaan roda dua sebagai kendaraan angkutan penunpang umum.

“Dan ada tarif bawah penghasilan untuk para pengemudi transportasi online tersebut,” kata Said Iqbal.

Tak cukup sampai di situ, KSPI dan KATO juga akan melakukan gugatan warga negara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kepada Presiden, Wakil Presiden, dan Menteri terkait. Inti gugatannya, untuk meminta pengadilan menyatakan bersalah pada Tergugat yang telah mengabaikan nasib ratusan ribu pengemudi transportasi online.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*